APBD DKI Dinilai Belum Sepenuhnya Berpihak ke Masyarakat
Kamis, 02 April 2015 - 13:11 WIB
APBD DKI Dinilai Belum Sepenuhnya Berpihak ke Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai belum sepenuhnya menggunakan APBD DKI untuk berpihak kepada masyarakat. Karena, anggaran untuk jasa perkantoran Rp4,1 triliun sedangkan perbaikan jalan rusak yang langsung dirasakan oleh masyarakat Jakarta hanya Rp2,9 triliun.
"Seharusnya, turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan anggaran untuk perbaikan jalan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dalam Rapat Klarifikasi Pengesahan RAPBD DKI tahun 2015 yang diselenggarakan di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).
Pada APBD DKI 2014, kata dia, besaran mata anggaran itu mencapai Rp19,02 triliun. Saat APBD DKI 2015 dengan menggunakan pagu anggaran 2014, dia mengatakan, nilai besaran mata anggaran itu bukannya menurun, malah semakin bertambah.
"Padahal bila kita mau strict, Bapak (Ahok) hanya boleh menganggarkan belanja jasa pegawai ini sampai Rp5,9 triliun," tuturnya.
Pria yang biasa disapa Donny itu meminta, Pemprov DKI Jakarta merevisi mata anggaran, sebelum RAPBD itu kembali diserahkan ke Kemendagri pada Jumat 10 April 2015 mendatang. Karena, kata dia, pihaknya akan mengevaluasi revisian dari DKI itu.
"Kami evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta asas manfaatnya," ujarnya.
"Seharusnya, turunkan anggaran untuk jasa perkantoran, besarkan anggaran untuk perbaikan jalan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek dalam Rapat Klarifikasi Pengesahan RAPBD DKI tahun 2015 yang diselenggarakan di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).
Pada APBD DKI 2014, kata dia, besaran mata anggaran itu mencapai Rp19,02 triliun. Saat APBD DKI 2015 dengan menggunakan pagu anggaran 2014, dia mengatakan, nilai besaran mata anggaran itu bukannya menurun, malah semakin bertambah.
"Padahal bila kita mau strict, Bapak (Ahok) hanya boleh menganggarkan belanja jasa pegawai ini sampai Rp5,9 triliun," tuturnya.
Pria yang biasa disapa Donny itu meminta, Pemprov DKI Jakarta merevisi mata anggaran, sebelum RAPBD itu kembali diserahkan ke Kemendagri pada Jumat 10 April 2015 mendatang. Karena, kata dia, pihaknya akan mengevaluasi revisian dari DKI itu.
"Kami evaluasi efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta asas manfaatnya," ujarnya.
(mhd)
