Pelayanan BRT Terus Dikritik
Pelayanan BRT Terus Dikritik
A
A
A
SEMARANG - Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang terus mendapat sorotan dari masyarakat. Kondisi shelter yang rusak dan kotor serta masih ada oknum sopir BRT tidak disiplin menjadi persoalan yang harus dibenahi Pemkot Semarang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Muallim mengatakan perawatan terhadap fasilitas bus Trans Semarang masih kurang diperhatikan. “Fasilitas sarana prasarananya harus diperhatikan. Misalnya shelter , saya lihat masih ada yang tidak terurus sehingga kotor dan rusak, pasti tidak nyaman bagi warga untuk naik maupun turun dan menunggu kedatangan bus Trans Semarang,” katanya, kemarin.
Dia menegaskan, perawatan harus menjadi hal rutin yang dilakukan pemkot dalam hal ini Dishub secara berkala. Dengan begitu, kenyamanan dapat terjamin. Karena kenyamanan yang dimiliki bus Trans Semarang menjadi salah satu hal membuat masyarakat mau menggunakan angkutan itu.
Selain itu, pelayanan bus Trans Semarang belum ada yang sesuai prosedur. Karena masih ada oknum sopir yang menurunkan penumpang bukan di shelter . Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, pelayanan publik terutama angkutan massal terus ditingkatkan. Perawatan shelter diakui belum dianggarkan hingga tahun 2013.
Namun, mulai tahun 2014 sudah dialokasikan dana perawatan. “Soal BRT yang masih berhenti untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang tidak di shelter , kami siap menerima laporan. Sudah call center pengaduan di dalam setiap armada bus yang bisa dihubungi,” katanya.
Menurut Hendi, pengguna bus Trans Semarang telah mengalami peningkatan cukup signifikan. Saat koridor pertama diluncurkan tahun 2010 lalu, jumlah penumpang 369.000 orang. Namun, selama tahun 2014 lalu, dengan empat koridor yang beroperasi sudah mencapai 5,8 juta orang.
Karena itu, diyakini membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dengan banyaknya penumpang tersebut. “Untuk mengatasi kemacetan, kami juga sudah memasang ATCS (Area Traffic Control System ) di 13 titik per-simpangan sehingga bila terjadi kemacetan akan terpantau kemudian ditindaklanjuti upaya yang diperlukan,” katanya.
Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang Joko Umboro Jati menambahkan, jumlah penumpang selalu ada peningkatan. Namun, peningkatan tidak selalu linier dengan peningkatan biaya operasional.
Kadang pendapatan dari peningkatan penumpang lebih rendah dari kenaikan biaya operasional yang dikeluarkan. “Apalagi tarif penumpang tetap, meskipun misalnya premium atau solar harganya naik,” katanya.
Dijelaskannya, biaya operasional empat koridor BRT terdiri atas 75 unit armada bus tahun 2014 mencapai Rp34 miliar. Jumlah itu meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp56 miliar. Namun, pendapatan juga dipastikan meningkat lebih besar dari tahun 2014 sebesar Rp15,5 miliar. Apabila tren pendapatan dari Januari-Maret 2015 yang rata-rata mencapai Rp16-17 juta per hari tetap stabil atau lebih besar.
Terkait kemampuan biaya perawatan, diakui sebenarnya sudah berupaya menggandeng perusahaan pemerintah maupun swasta untuk dapat meringankan beban anggaran melalui kegiatan Corporate Social Responsibilitynya (CSR). Seperti dengan perbankan nasional pemerintah dan lainnya. Upaya ini diharapkan berhasil sehingga bisa membantu besarnya dana perawatan operasional BRT.
“Kami sudah menawarkan konsep pembagian biaya perawatan pemkot dan perusahaan masing-masing 40%, sedangkan masyarakat atau penumpang 20%, nanti perusahaan mendapatkan kompensasi semisal bebas pasang iklan di bus,” katanya.
Untuk peningkatan pelayanan, pihaknya saat ini juga sedang mengajukan bantuan 140 unit armada bus Trans Semarang ke Kemenhub. Tahun ini direncanakan diberikan 60 unit karena Kemenhub akan memberikannya secara bertahap.
Jumlah 60 unit bus itu rencana untuk penambahan jumlah koridor, yaitu koridor 5 dan 6. Direncanakan dua koridor itu akan diluncurkan pada akhir tahun nanti. “Sudah banyak permintaan untuk pembukaan koridor seperti di daerah Meteseh, Klipang, dan daerah lainnya,” katanya.
Diakui dari Kemenhub sebenarnya menawarkan bantuan bus total 1.300 unit untuk 16 kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang. Namun, pihaknya hanya mengajukan bantuan 140 unit karena terbatasnya kemampuan daerah untuk anggaran perawatannya.
“Pengajuan bantuan tersebut sudah dikirimkan ke Kemenhub, karena pada awal April nanti pihak pemkot diundang ke Jakarta untuk membahas persiapan pemberian bantuan bus tersebut,” ucapnya.
M abduh
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Muallim mengatakan perawatan terhadap fasilitas bus Trans Semarang masih kurang diperhatikan. “Fasilitas sarana prasarananya harus diperhatikan. Misalnya shelter , saya lihat masih ada yang tidak terurus sehingga kotor dan rusak, pasti tidak nyaman bagi warga untuk naik maupun turun dan menunggu kedatangan bus Trans Semarang,” katanya, kemarin.
Dia menegaskan, perawatan harus menjadi hal rutin yang dilakukan pemkot dalam hal ini Dishub secara berkala. Dengan begitu, kenyamanan dapat terjamin. Karena kenyamanan yang dimiliki bus Trans Semarang menjadi salah satu hal membuat masyarakat mau menggunakan angkutan itu.
Selain itu, pelayanan bus Trans Semarang belum ada yang sesuai prosedur. Karena masih ada oknum sopir yang menurunkan penumpang bukan di shelter . Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, pelayanan publik terutama angkutan massal terus ditingkatkan. Perawatan shelter diakui belum dianggarkan hingga tahun 2013.
Namun, mulai tahun 2014 sudah dialokasikan dana perawatan. “Soal BRT yang masih berhenti untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang tidak di shelter , kami siap menerima laporan. Sudah call center pengaduan di dalam setiap armada bus yang bisa dihubungi,” katanya.
Menurut Hendi, pengguna bus Trans Semarang telah mengalami peningkatan cukup signifikan. Saat koridor pertama diluncurkan tahun 2010 lalu, jumlah penumpang 369.000 orang. Namun, selama tahun 2014 lalu, dengan empat koridor yang beroperasi sudah mencapai 5,8 juta orang.
Karena itu, diyakini membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dengan banyaknya penumpang tersebut. “Untuk mengatasi kemacetan, kami juga sudah memasang ATCS (Area Traffic Control System ) di 13 titik per-simpangan sehingga bila terjadi kemacetan akan terpantau kemudian ditindaklanjuti upaya yang diperlukan,” katanya.
Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang Joko Umboro Jati menambahkan, jumlah penumpang selalu ada peningkatan. Namun, peningkatan tidak selalu linier dengan peningkatan biaya operasional.
Kadang pendapatan dari peningkatan penumpang lebih rendah dari kenaikan biaya operasional yang dikeluarkan. “Apalagi tarif penumpang tetap, meskipun misalnya premium atau solar harganya naik,” katanya.
Dijelaskannya, biaya operasional empat koridor BRT terdiri atas 75 unit armada bus tahun 2014 mencapai Rp34 miliar. Jumlah itu meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp56 miliar. Namun, pendapatan juga dipastikan meningkat lebih besar dari tahun 2014 sebesar Rp15,5 miliar. Apabila tren pendapatan dari Januari-Maret 2015 yang rata-rata mencapai Rp16-17 juta per hari tetap stabil atau lebih besar.
Terkait kemampuan biaya perawatan, diakui sebenarnya sudah berupaya menggandeng perusahaan pemerintah maupun swasta untuk dapat meringankan beban anggaran melalui kegiatan Corporate Social Responsibilitynya (CSR). Seperti dengan perbankan nasional pemerintah dan lainnya. Upaya ini diharapkan berhasil sehingga bisa membantu besarnya dana perawatan operasional BRT.
“Kami sudah menawarkan konsep pembagian biaya perawatan pemkot dan perusahaan masing-masing 40%, sedangkan masyarakat atau penumpang 20%, nanti perusahaan mendapatkan kompensasi semisal bebas pasang iklan di bus,” katanya.
Untuk peningkatan pelayanan, pihaknya saat ini juga sedang mengajukan bantuan 140 unit armada bus Trans Semarang ke Kemenhub. Tahun ini direncanakan diberikan 60 unit karena Kemenhub akan memberikannya secara bertahap.
Jumlah 60 unit bus itu rencana untuk penambahan jumlah koridor, yaitu koridor 5 dan 6. Direncanakan dua koridor itu akan diluncurkan pada akhir tahun nanti. “Sudah banyak permintaan untuk pembukaan koridor seperti di daerah Meteseh, Klipang, dan daerah lainnya,” katanya.
Diakui dari Kemenhub sebenarnya menawarkan bantuan bus total 1.300 unit untuk 16 kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang. Namun, pihaknya hanya mengajukan bantuan 140 unit karena terbatasnya kemampuan daerah untuk anggaran perawatannya.
“Pengajuan bantuan tersebut sudah dikirimkan ke Kemenhub, karena pada awal April nanti pihak pemkot diundang ke Jakarta untuk membahas persiapan pemberian bantuan bus tersebut,” ucapnya.
M abduh
(ftr)
Explore More