Investasi Ditarget Rp130 T

Jum'at, 20 Maret 2015 - 10:29 WIB
Investasi Ditarget Rp130...
Investasi Ditarget Rp130 T
A A A
SEMARANG - Pemprov Jawa Tengah menargetkan realisasi investasi pada 2015 ini sebesar Rp130 triliun. Jumlah itu lebih besar dari pencapaian tahun 2014 lalu yang tercatat sebesar Rp124 triliun.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, pada 2014 lalu, realisasi investasi di Jateng melebihi dari target yang dicanangkan yakni Rp119 triliun. “Realisasi investasi tahun 2014 lalu terdiri dari Rp100 triliun dari penanaman modal asing (PMA), sementara sisanya sebesar Rp24 trilun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN),” katanya.

Ditambahkan Sujarwanto, Pemprov Jateng akan lebih banyak menggenjot penanaman modal domestik, hal untuk lebih memberdayakan masyarakat. Hal ini juga untuk mengubah paradigma masyarakat yang selama ini lebih banyak menggunakan uang untuk konsumsi ketimbang untuk peningkatan produktivitas.

“Peningkatan produktivitas tentunya melalui UMKM. Saat ini UMKM mengendalikan 56% perputaran ekonomi di Jateng. Kalau paradigmanya produksi dan memperbaiki proses -prosesnya, ini berarti investasi besar-besaran,”ungkapnya. Disebutkan Sujarwanto, masih banyak peluang iinvestasi di Jateng, baik dalam bentuk holtikultura, parwisata, jasa, padat karya, maupun industri kreatif.

Untuk mendorong terbukanya industri baru, pihaknya juga akan membuka sejumlah kawasan industri baru yang ada di provinsi ini. Pemerintah juga akan terus mendorong masuknya investasi ke wilayah Jateng dengan memberikan kemudahan perizinan investasi. Dia mengakui, sampai saat ini belum semua daerah di Jateng menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan perizinan investasi.

Sebab, dari 35 kabupaten/ kota yang ada di provinsi ini, masih ada lima daerah yang masih belum menerapkan sistem perizinan model tersebut. Kelima daerah itu diantaranya Brebes, Tegal, Pemalang, Wonosobo dan Kota Magelang. Tahun ini, lanjut Sujarwanto, pihaknya akan mendesak kepada lima kepala daerah tersebut untuk segera menurunkan kewenangannya ke PTSP.

“Tahun ini kami akan mendekati, kami berusaha agar lima daerah sesegara menurunkan kewenangannya,” kata dia. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku, masih ada beberapa kendala yang dihadapi investor yang hendak menanamkan modalnya di Jateng.

Salah satunya perizinan yang sering menuai komplain. “Ini mesti dibereskan,” kata dia. Ganjar juga meminta agar seluruh potensi mesti ada potret yang jelas. “Potret yang jelas itu adalah menunjuk titik-titik tertentu, ini untuk apa, ini untuk apa, jumlahnya berapa. Peta itu tinggal dimunculkan," ujar dia.

Andik sismanto/amin fauzi
(bbg)
Berita Terkait
Kearifan Lokal, Wakil...
Kearifan Lokal, Wakil Kepala BPIP: Pancasila Falsafah Bangsa
Digitalisasi Konservasi...
Digitalisasi Konservasi Mangrove
Potret Festival Dolanan...
Potret Festival Dolanan Anak 2025 di Lapangan Laboratorium Prof Soegijono FIK Unnes
Ganjar Pranowo, Gubernur...
Ganjar Pranowo, Gubernur yang Merakyat
4 Kota dengan Janda...
4 Kota dengan Janda Terbanyak di Jawa Tengah, Nomor 3 Lebih dari 5.000
6 Penghargaan yang Diterima...
6 Penghargaan yang Diterima Ganjar Pranowo saat Menjadi Gubernur Jawa Tengah
Berita Terkini
Aksi Mahasiswa Bagian...
Aksi Mahasiswa Bagian dari Kontrol Jalannya Pemerintahan
10 jam yang lalu
Tuntaskan Jaringan 8,1...
Tuntaskan Jaringan 8,1 Km, Kapal Perang TNI AL Angkut 100 Ton Pipa Air Bersih YTBN Menuju Adonara
11 jam yang lalu
Demo Ricuh di Grahadi...
Demo Ricuh di Grahadi Surabaya, Belasan Pendemo Diduga Provokator Ditangkap
11 jam yang lalu
Stafsus Menag Bertemu...
Stafsus Menag Bertemu Pengurus Rumah Doa Methodis Injili Jemaat Filadelfia Bandung
12 jam yang lalu
Sejak 2023, Kabel Udara...
Sejak 2023, Kabel Udara Sepanjang 11 Kilometer di Jakarta Barat Direlokasi
12 jam yang lalu
4 Pelaku Penyekapan...
4 Pelaku Penyekapan Karyawan Padel Langsung Ditahan
13 jam yang lalu
Infografis
6 Alasan Mohamed bin...
6 Alasan Mohamed bin Zayed Investasi Rp532,6 T untuk Ras Al Hekma Mesir
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved