Investasi Ditarget Rp130 T
Jum'at, 20 Maret 2015 - 10:29 WIB
Investasi Ditarget Rp130 T
A
A
A
SEMARANG - Pemprov Jawa Tengah menargetkan realisasi investasi pada 2015 ini sebesar Rp130 triliun. Jumlah itu lebih besar dari pencapaian tahun 2014 lalu yang tercatat sebesar Rp124 triliun.
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, pada 2014 lalu, realisasi investasi di Jateng melebihi dari target yang dicanangkan yakni Rp119 triliun. “Realisasi investasi tahun 2014 lalu terdiri dari Rp100 triliun dari penanaman modal asing (PMA), sementara sisanya sebesar Rp24 trilun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN),” katanya.
Ditambahkan Sujarwanto, Pemprov Jateng akan lebih banyak menggenjot penanaman modal domestik, hal untuk lebih memberdayakan masyarakat. Hal ini juga untuk mengubah paradigma masyarakat yang selama ini lebih banyak menggunakan uang untuk konsumsi ketimbang untuk peningkatan produktivitas.
“Peningkatan produktivitas tentunya melalui UMKM. Saat ini UMKM mengendalikan 56% perputaran ekonomi di Jateng. Kalau paradigmanya produksi dan memperbaiki proses -prosesnya, ini berarti investasi besar-besaran,”ungkapnya. Disebutkan Sujarwanto, masih banyak peluang iinvestasi di Jateng, baik dalam bentuk holtikultura, parwisata, jasa, padat karya, maupun industri kreatif.
Untuk mendorong terbukanya industri baru, pihaknya juga akan membuka sejumlah kawasan industri baru yang ada di provinsi ini. Pemerintah juga akan terus mendorong masuknya investasi ke wilayah Jateng dengan memberikan kemudahan perizinan investasi. Dia mengakui, sampai saat ini belum semua daerah di Jateng menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan perizinan investasi.
Sebab, dari 35 kabupaten/ kota yang ada di provinsi ini, masih ada lima daerah yang masih belum menerapkan sistem perizinan model tersebut. Kelima daerah itu diantaranya Brebes, Tegal, Pemalang, Wonosobo dan Kota Magelang. Tahun ini, lanjut Sujarwanto, pihaknya akan mendesak kepada lima kepala daerah tersebut untuk segera menurunkan kewenangannya ke PTSP.
“Tahun ini kami akan mendekati, kami berusaha agar lima daerah sesegara menurunkan kewenangannya,” kata dia. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku, masih ada beberapa kendala yang dihadapi investor yang hendak menanamkan modalnya di Jateng.
Salah satunya perizinan yang sering menuai komplain. “Ini mesti dibereskan,” kata dia. Ganjar juga meminta agar seluruh potensi mesti ada potret yang jelas. “Potret yang jelas itu adalah menunjuk titik-titik tertentu, ini untuk apa, ini untuk apa, jumlahnya berapa. Peta itu tinggal dimunculkan," ujar dia.
Andik sismanto/amin fauzi
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, pada 2014 lalu, realisasi investasi di Jateng melebihi dari target yang dicanangkan yakni Rp119 triliun. “Realisasi investasi tahun 2014 lalu terdiri dari Rp100 triliun dari penanaman modal asing (PMA), sementara sisanya sebesar Rp24 trilun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN),” katanya.
Ditambahkan Sujarwanto, Pemprov Jateng akan lebih banyak menggenjot penanaman modal domestik, hal untuk lebih memberdayakan masyarakat. Hal ini juga untuk mengubah paradigma masyarakat yang selama ini lebih banyak menggunakan uang untuk konsumsi ketimbang untuk peningkatan produktivitas.
“Peningkatan produktivitas tentunya melalui UMKM. Saat ini UMKM mengendalikan 56% perputaran ekonomi di Jateng. Kalau paradigmanya produksi dan memperbaiki proses -prosesnya, ini berarti investasi besar-besaran,”ungkapnya. Disebutkan Sujarwanto, masih banyak peluang iinvestasi di Jateng, baik dalam bentuk holtikultura, parwisata, jasa, padat karya, maupun industri kreatif.
Untuk mendorong terbukanya industri baru, pihaknya juga akan membuka sejumlah kawasan industri baru yang ada di provinsi ini. Pemerintah juga akan terus mendorong masuknya investasi ke wilayah Jateng dengan memberikan kemudahan perizinan investasi. Dia mengakui, sampai saat ini belum semua daerah di Jateng menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan perizinan investasi.
Sebab, dari 35 kabupaten/ kota yang ada di provinsi ini, masih ada lima daerah yang masih belum menerapkan sistem perizinan model tersebut. Kelima daerah itu diantaranya Brebes, Tegal, Pemalang, Wonosobo dan Kota Magelang. Tahun ini, lanjut Sujarwanto, pihaknya akan mendesak kepada lima kepala daerah tersebut untuk segera menurunkan kewenangannya ke PTSP.
“Tahun ini kami akan mendekati, kami berusaha agar lima daerah sesegara menurunkan kewenangannya,” kata dia. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku, masih ada beberapa kendala yang dihadapi investor yang hendak menanamkan modalnya di Jateng.
Salah satunya perizinan yang sering menuai komplain. “Ini mesti dibereskan,” kata dia. Ganjar juga meminta agar seluruh potensi mesti ada potret yang jelas. “Potret yang jelas itu adalah menunjuk titik-titik tertentu, ini untuk apa, ini untuk apa, jumlahnya berapa. Peta itu tinggal dimunculkan," ujar dia.
Andik sismanto/amin fauzi
(bbg)
