Alasan Ahok Beri Password E-budgeting ke Ketua DPRD
Kamis, 19 Maret 2015 - 17:14 WIB
Alasan Ahok Beri Password E-budgeting ke Ketua DPRD
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui memberikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Pemberian itu dilatari keinginan menjalin kerja sama yang baik.
Kerja sama yang dimaksud adalah melakukan pemantauan bersama untuk mengetahui oknum yang bermain di APBD DKI.
"Mengawasi semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kalau ada yang ragu nilainya enggak benar, atau pengadaannya enggak benar, langsung pakai password ketua (DPRD), di-lock. Saya pun enggak bisa buka," tutur Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Meski demikian, kata dia, dirinya mengetahui SKPD mana yang bermain di dalam APBD DKI. Jika hal itu sudah terbukti, maka dirinya akan memanggilnya dan dikenakan sanksi.
"Cuma saya bisa tahu ini SKPD enggak bisa pakai item ini karena ketua menguncinya. Nah nanti kami panggil mereka, kenapa sampai ketua mengunci? Kalau banyak yang kunci, berarti staf SKPD enggak benar kami stafkan. Ini adalah kerja sama yang sangat baik antara legislatif dan eksekutif," paparnya.
Hal itu dilakukan, kata dia, agar tidak ada fitnah lagi antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI. "Jadi kalau sudah jadi (sistem e-budgeting), mereka (DPRD) awasi yang sudah diisi SKPD, kita enggak mau ada SKPD nanti fitnah DPRD lagi. Jadi ini fungsi pengawasan," tukasnya.
Prasetyo menanggapi positif inisiatif Ahok yang memberi password e-budgeting. "Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan. Kalau sekarang kan enggak, SKPD nakal, DPRD nakal, main sahut-sahutan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh Gubernur, ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu," tuturnya.
Kerja sama yang dimaksud adalah melakukan pemantauan bersama untuk mengetahui oknum yang bermain di APBD DKI.
"Mengawasi semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kalau ada yang ragu nilainya enggak benar, atau pengadaannya enggak benar, langsung pakai password ketua (DPRD), di-lock. Saya pun enggak bisa buka," tutur Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015).
Meski demikian, kata dia, dirinya mengetahui SKPD mana yang bermain di dalam APBD DKI. Jika hal itu sudah terbukti, maka dirinya akan memanggilnya dan dikenakan sanksi.
"Cuma saya bisa tahu ini SKPD enggak bisa pakai item ini karena ketua menguncinya. Nah nanti kami panggil mereka, kenapa sampai ketua mengunci? Kalau banyak yang kunci, berarti staf SKPD enggak benar kami stafkan. Ini adalah kerja sama yang sangat baik antara legislatif dan eksekutif," paparnya.
Hal itu dilakukan, kata dia, agar tidak ada fitnah lagi antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI. "Jadi kalau sudah jadi (sistem e-budgeting), mereka (DPRD) awasi yang sudah diisi SKPD, kita enggak mau ada SKPD nanti fitnah DPRD lagi. Jadi ini fungsi pengawasan," tukasnya.
Prasetyo menanggapi positif inisiatif Ahok yang memberi password e-budgeting. "Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan. Kalau sekarang kan enggak, SKPD nakal, DPRD nakal, main sahut-sahutan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh Gubernur, ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat, saya rasa itu," tuturnya.
(mhd)
