Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat: Indonesia Gawat Darurat
Kamis, 19 Maret 2015 - 13:18 WIB
Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat: Indonesia Gawat Darurat
A
A
A
PADANG - Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat menyebut Indonesia dalam kondisi gawat darurat. Hal itu disebabkan berbagai permasalahan yang terjadi belakangan ini.
Saat beraksi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Kamis (19/3/2015), Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat menyebut berbagai permasalahan yang terjadi saat ini antara lain KPK vs Polri, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, lalu tidak stabilnya perekonomian Indonesia.
"Nilai tukar rupiah terhadap dolar kian melemah sehingga harga bahan pokok naik," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Sumbar Galant Victory.
Ditambah lagi harga beras yang mencapai Rp12 ribu per kilogram menambah sesak dada masyarakat. Gas elpiji 12 kg juga mengalami kenaikan, plus rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik.
"Indonesia Gawat Darurat (IGD). Kami menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia," kata Galant.
Aliansi Mahasiswa Sumbar juga mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dan menurunkan harga bahan pokok yang saat ini melambung tinggi.
Lalu, memprioritaskan penegakan hukum secara adil dan menyelamatkan KPK dari kriminalisasi serta mengembalikan kewenangan KPK sebagai institusi penegak hukum. Juga, menyelamatkan institusi Polri dengan segera melakukan pemilihan Kapolri yang jujur dan bersih.
"Pemerintah juga harus melakukan nasionalisasi aset yang sekarang masih dikuasai asing, bersikap tegas dalam setiap pemberantasan korupsi. Pemerintah Jokowi harus melaksanakan komitmen yang tertuang dalam Nawacita," jelasnya.
Lanjut Galant, kondisi Indonesia tidak bisa lagi dianggap enteng. Kepemimpinan Joko Widodo saat ini tidak lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.
"Kita masih memberikan tenggat waktu 10 hari. Jika masalah tidak selesai, maka kita minta (Jokowi) melepaskan mandatnya sebagai Presiden RI, sekaligus kita koordinasi BEM se-Indonesia untuk melakukan aksi yang lebih besar," katanya.
Saat beraksi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman, Padang, Kamis (19/3/2015), Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat menyebut berbagai permasalahan yang terjadi saat ini antara lain KPK vs Polri, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, lalu tidak stabilnya perekonomian Indonesia.
"Nilai tukar rupiah terhadap dolar kian melemah sehingga harga bahan pokok naik," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Sumbar Galant Victory.
Ditambah lagi harga beras yang mencapai Rp12 ribu per kilogram menambah sesak dada masyarakat. Gas elpiji 12 kg juga mengalami kenaikan, plus rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik.
"Indonesia Gawat Darurat (IGD). Kami menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia," kata Galant.
Aliansi Mahasiswa Sumbar juga mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia dan menurunkan harga bahan pokok yang saat ini melambung tinggi.
Lalu, memprioritaskan penegakan hukum secara adil dan menyelamatkan KPK dari kriminalisasi serta mengembalikan kewenangan KPK sebagai institusi penegak hukum. Juga, menyelamatkan institusi Polri dengan segera melakukan pemilihan Kapolri yang jujur dan bersih.
"Pemerintah juga harus melakukan nasionalisasi aset yang sekarang masih dikuasai asing, bersikap tegas dalam setiap pemberantasan korupsi. Pemerintah Jokowi harus melaksanakan komitmen yang tertuang dalam Nawacita," jelasnya.
Lanjut Galant, kondisi Indonesia tidak bisa lagi dianggap enteng. Kepemimpinan Joko Widodo saat ini tidak lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.
"Kita masih memberikan tenggat waktu 10 hari. Jika masalah tidak selesai, maka kita minta (Jokowi) melepaskan mandatnya sebagai Presiden RI, sekaligus kita koordinasi BEM se-Indonesia untuk melakukan aksi yang lebih besar," katanya.
(zik)
