Soal Anggaran Siluman, BPK Fokus Audit Pengadaan UPS
Kamis, 19 Maret 2015 - 01:24 WIB
Soal Anggaran Siluman, BPK Fokus Audit Pengadaan UPS
A
A
A
JAKARTA - Kendati sudah mendapat laporan adanya penggelembungan anggaran di pos lain pada APBD 2014, BPK mengaku masih fokus mengaudit pengadaan Uninterable Power Suply (UPS).
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi, Bonny Anang mengakui jika pihaknya telah mendapatkan laporan adanya kegiatan pada APBD 2014 yang merugikan keuangan daerah. Namun, dia saat ini masih fokus menangani pengadaan UPS yang masuk pada APBD Perubahan 2014.
"Laporan-laporanya ada, namun kita dalami UPS dulu. Kami saat ini masih mengaudit data harga UPS aslinya," katanya ketika dihubungi wartawan, Rabu (18/3/2015).
Jadi, lanjutnya, BPK belum bisa berkomentar lantaran data tersebut belum lengkap. Sejauh ini UPS terindikasi merugikan keuangan daerah.
"Kami sudah periksa semua saksi yang mayoritas sama dengan apa yang dilakukan penyidik kepolisian," paparnya.
Sementara itu, Kordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Apung Wijadi menegaskan, apa yang terjadi pada APBD 2014 memang benar adanya anggaran siluman.
Namun, pihaknya saat ini masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPK ataupun BPKP. Menurutnya, adanya anggaran siluman pada APBD DKI 2014 tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Joko widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI.
"Pak Ahok juga sudah mengantonginya. Kalau ngomongin secara keseluruhan Apbd 2014 itu luas. Lagipula sudah selesai dan sudah sampai pertanggung jawaban. Untuk mengungkap siapa aktor-aktornya, BPKP harus segera mengaudit selain UPS. Bisa saja Pak Jokowi diminati keterangan, tergantung model auditnya," jelasnya.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi, Bonny Anang mengakui jika pihaknya telah mendapatkan laporan adanya kegiatan pada APBD 2014 yang merugikan keuangan daerah. Namun, dia saat ini masih fokus menangani pengadaan UPS yang masuk pada APBD Perubahan 2014.
"Laporan-laporanya ada, namun kita dalami UPS dulu. Kami saat ini masih mengaudit data harga UPS aslinya," katanya ketika dihubungi wartawan, Rabu (18/3/2015).
Jadi, lanjutnya, BPK belum bisa berkomentar lantaran data tersebut belum lengkap. Sejauh ini UPS terindikasi merugikan keuangan daerah.
"Kami sudah periksa semua saksi yang mayoritas sama dengan apa yang dilakukan penyidik kepolisian," paparnya.
Sementara itu, Kordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Apung Wijadi menegaskan, apa yang terjadi pada APBD 2014 memang benar adanya anggaran siluman.
Namun, pihaknya saat ini masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPK ataupun BPKP. Menurutnya, adanya anggaran siluman pada APBD DKI 2014 tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Joko widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI.
"Pak Ahok juga sudah mengantonginya. Kalau ngomongin secara keseluruhan Apbd 2014 itu luas. Lagipula sudah selesai dan sudah sampai pertanggung jawaban. Untuk mengungkap siapa aktor-aktornya, BPKP harus segera mengaudit selain UPS. Bisa saja Pak Jokowi diminati keterangan, tergantung model auditnya," jelasnya.
(ysw)
