PDIP Dukung Hak Angket Tapi Ogah Pemakzulan Ahok
Rabu, 18 Maret 2015 - 19:06 WIB
PDIP Dukung Hak Angket Tapi Ogah Pemakzulan Ahok
A
A
A
JAKARTA - Soal hak angket, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengaku mendukung proses panitia hak angket. Kendati begitu PDIP tidak menginginkan hak angket berujung pada pemakzulan Ahok.
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengatakan meskipun partai berlambang kepala Banteng tersebut mendukung adanya hak angket, namun bukan berarti nantinya mendukung pemakzulan setelah rapat paripurna tentang hak angket.
"Meskipun PDIP menjadi bagian dari hak angket namun tidak terkait soal pemakzulan," tegas Jhonny kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Rabu (18/3/2015).
Ketika PDIP mengajukan hak angket, lanjut Jhonny, ada hikmah dibalik itu semua. Salah satu hikmahnya untuk mengurangi komentar yang banyak kontraproduktif.
"Angket untuk terjadi komunikasi lebih baik. Melalui angket diharapkan bisa ada kerjasama antara legislatif dengan eksekutif. Saling merangkul bukan memukul," tambahnya.
Senada dengan Jhonny, Syahrial anggota DPRD PDIP saat ditanya mengenai masalah pemakzulan, ia menjawab pihaknya belum ada gambaran ke arah sana.
"Nanti kan hak angket itu dirapatkan dalam paripuna, tinggal menunggu tanggapan anggota dewan lain seperti apa. Kalau ada pelanggaran ya tinggal diberikan sanksi, atau nanti bisa dimakzulkan, jadi tergantung hasil rapat paripurna," tutupnya.
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengatakan meskipun partai berlambang kepala Banteng tersebut mendukung adanya hak angket, namun bukan berarti nantinya mendukung pemakzulan setelah rapat paripurna tentang hak angket.
"Meskipun PDIP menjadi bagian dari hak angket namun tidak terkait soal pemakzulan," tegas Jhonny kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Rabu (18/3/2015).
Ketika PDIP mengajukan hak angket, lanjut Jhonny, ada hikmah dibalik itu semua. Salah satu hikmahnya untuk mengurangi komentar yang banyak kontraproduktif.
"Angket untuk terjadi komunikasi lebih baik. Melalui angket diharapkan bisa ada kerjasama antara legislatif dengan eksekutif. Saling merangkul bukan memukul," tambahnya.
Senada dengan Jhonny, Syahrial anggota DPRD PDIP saat ditanya mengenai masalah pemakzulan, ia menjawab pihaknya belum ada gambaran ke arah sana.
"Nanti kan hak angket itu dirapatkan dalam paripuna, tinggal menunggu tanggapan anggota dewan lain seperti apa. Kalau ada pelanggaran ya tinggal diberikan sanksi, atau nanti bisa dimakzulkan, jadi tergantung hasil rapat paripurna," tutupnya.
(ysw)
