Agar Transparan, DPRD DKI Minta Kadis Angkat Bicara
Rabu, 18 Maret 2015 - 12:46 WIB
Agar Transparan, DPRD DKI Minta Kadis Angkat Bicara
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI angkat bicara soal RAPBD DKI. Hal itu dilakukan agar lebih transparan.
"Kenapa saya minta semuanya bicara, suppaya ini terang benderang. Ini kan terbuka," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat evaluasi RAPBD DKI 2015 di Gedung lama DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Terutama yang ingin anggota Dewan dengan, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Arie Budhiman soal Uninterruptible Power Supply (UPS).
"Apalagi soal UPS-UPS begitu yang bikin ramai saja," ujarnya.
Mendengar permintaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah juga meminta para Kadis itu untuk berbicara secara terbuka.
"Silakan pak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PU Jalan. Mungkin ada yang disampaikan," ucapnya.
Sekadar diketahui, dalam RAPBD DKI Jakarta ada anggaran sebesar Rp12,1 triliun, dana ini dinilai sebagai dana siluman yang sedang ramai dipersoalkan. Di dalam dana siluman itu masing-masing sudah dianggarkan termasuk pengadaan UPS untuk di sekolah-sekolah DKI Jakarta sebesar Rp6 miliar.
Bahkan, pengadaan UPS pada Tahun Anggaran 2014 dinilai banyak masalah. Karena, pengadaan alat tersebut diduga adanya penggelembungan harga pada tiap alat UPS.
"Kenapa saya minta semuanya bicara, suppaya ini terang benderang. Ini kan terbuka," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat evaluasi RAPBD DKI 2015 di Gedung lama DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Terutama yang ingin anggota Dewan dengan, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, adalah Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Arie Budhiman soal Uninterruptible Power Supply (UPS).
"Apalagi soal UPS-UPS begitu yang bikin ramai saja," ujarnya.
Mendengar permintaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah juga meminta para Kadis itu untuk berbicara secara terbuka.
"Silakan pak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PU Jalan. Mungkin ada yang disampaikan," ucapnya.
Sekadar diketahui, dalam RAPBD DKI Jakarta ada anggaran sebesar Rp12,1 triliun, dana ini dinilai sebagai dana siluman yang sedang ramai dipersoalkan. Di dalam dana siluman itu masing-masing sudah dianggarkan termasuk pengadaan UPS untuk di sekolah-sekolah DKI Jakarta sebesar Rp6 miliar.
Bahkan, pengadaan UPS pada Tahun Anggaran 2014 dinilai banyak masalah. Karena, pengadaan alat tersebut diduga adanya penggelembungan harga pada tiap alat UPS.
(mhd)
