Ada Proyek Siluman di APBD, Ini Tanggapan DPRD DKI
Selasa, 17 Maret 2015 - 16:46 WIB
Ada Proyek Siluman di APBD, Ini Tanggapan DPRD DKI
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI menjamin rapat pembahasan RAPBD 2015 akan dilakukan transparan dan terbuka. Jika nanti ditemukan adanya proyek siluman, DPRD menegaskan untuk menangkap oknum tersebut, baik dari legislatif maupun eksekutif,
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan untuk soal hak angket, akan terus bergulir. Sedangkan pembahasan hasil evaluasi dari Kemendagri juga tetap berjalan.
"Sekarang saya sudah buka satu pikiran bagaimana APBD transparan. Mana pernah ada pembahasan anggaran terbuka untuk umum? Gak ada," kata Prasetio di gedung DPRD DKI
Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Dia menambahkan, jika dalam penyelidikan panitia hak angket terdapat oknum DPRD DKI yang kedapatan bermain proyek siluman, Pras meminta untuk ditindak.
"Kalau ada anggota DPRD yang nakal tangkap, PNS nakal tangkap. Gak khawatir saya," tegasnya.
Pras mengatakan, untuk menentukan siapa yang bersalahatau yang bermain proyek itu tidak bisa sembarangan. Harus melewati prrosedur-prosedur yang ada.
"Intinya adalah kami harus punya alat bukti. Ini kan semua jabatan politik. Pengguna anggaran kan eksekutif. Sekarang intinya asas praduga tak bersalah makanya kita tetap bahas," tutupnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan untuk soal hak angket, akan terus bergulir. Sedangkan pembahasan hasil evaluasi dari Kemendagri juga tetap berjalan.
"Sekarang saya sudah buka satu pikiran bagaimana APBD transparan. Mana pernah ada pembahasan anggaran terbuka untuk umum? Gak ada," kata Prasetio di gedung DPRD DKI
Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Dia menambahkan, jika dalam penyelidikan panitia hak angket terdapat oknum DPRD DKI yang kedapatan bermain proyek siluman, Pras meminta untuk ditindak.
"Kalau ada anggota DPRD yang nakal tangkap, PNS nakal tangkap. Gak khawatir saya," tegasnya.
Pras mengatakan, untuk menentukan siapa yang bersalahatau yang bermain proyek itu tidak bisa sembarangan. Harus melewati prrosedur-prosedur yang ada.
"Intinya adalah kami harus punya alat bukti. Ini kan semua jabatan politik. Pengguna anggaran kan eksekutif. Sekarang intinya asas praduga tak bersalah makanya kita tetap bahas," tutupnya.
(ysw)
