Anggaran Ini Bikin Anggota DPRD DKI Geleng-geleng Kepala
Senin, 16 Maret 2015 - 15:10 WIB
Anggaran Ini Bikin Anggota DPRD DKI Geleng-geleng Kepala
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI akan terus melakukan pertemuan denan Pemrpov DKI agar APBD DKI 2015 bisa segera cair. Namun ada pos anggaran yang membuat anggota dewan geleng-geleng kepala karena jumlahnya lebih besar dari anggaran penanganan banjir di Jakarta.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, agenda rapat internal antara DPRD DKI dengan Badan Anggaran pada hari ini akan mengevaluasi soal APBD DKI 2015 yang ada di Kementerian Dalam Negeri. "Evaluasi akan dilakukan sampai tanggal 20 Maret," kata Pras kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Senin (16/3/2015).
Dia menambahkan, pada Rabu 11 Maret 2015, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menandatangani surat tentang evaluasi RAPBD DKI 2015. Namun ada sedikit masalah, yakni tentang model anggaran belanja tidak langsung.
"Kalau kemarin Rabu kita membahas masalah surat yang ditujukan kepada gubernur tembusannya ke DPRD, disitu terjadi sedikit masalah yang tidak dibahas badan anggaran. Model belanja tidak langsung, ini kan terlalu besar," tambahnya.
Anggaran belanja tidak langsung itu, lanjut Pras, merupakan hasil temuan panitia hak angket dengan Badan Anggaran yang harus segera diperiksa.
"Kita evaluasi temuan teman teman di angket dan Banggar. Kita akan evaluasi. Yang jelas APBD DKI harus punya. Kalau memang tidak bisa saya serahkan ke Kemendagri," tegasnya.
Pras merasa jumlah anggaran belanja tidak langsung lebih besar dari anggaran penanggulanngan banjir. "Kami akan bahas soal belanja tidak langsung dan belanja langsung. Jadi kalau belanja tidak langsung itu berjumlah Rp19 trilun, terus untuk banjir cuma Rp5 triliun, kan enggak masuk akal gitu," tutupnya.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, agenda rapat internal antara DPRD DKI dengan Badan Anggaran pada hari ini akan mengevaluasi soal APBD DKI 2015 yang ada di Kementerian Dalam Negeri. "Evaluasi akan dilakukan sampai tanggal 20 Maret," kata Pras kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Senin (16/3/2015).
Dia menambahkan, pada Rabu 11 Maret 2015, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menandatangani surat tentang evaluasi RAPBD DKI 2015. Namun ada sedikit masalah, yakni tentang model anggaran belanja tidak langsung.
"Kalau kemarin Rabu kita membahas masalah surat yang ditujukan kepada gubernur tembusannya ke DPRD, disitu terjadi sedikit masalah yang tidak dibahas badan anggaran. Model belanja tidak langsung, ini kan terlalu besar," tambahnya.
Anggaran belanja tidak langsung itu, lanjut Pras, merupakan hasil temuan panitia hak angket dengan Badan Anggaran yang harus segera diperiksa.
"Kita evaluasi temuan teman teman di angket dan Banggar. Kita akan evaluasi. Yang jelas APBD DKI harus punya. Kalau memang tidak bisa saya serahkan ke Kemendagri," tegasnya.
Pras merasa jumlah anggaran belanja tidak langsung lebih besar dari anggaran penanggulanngan banjir. "Kami akan bahas soal belanja tidak langsung dan belanja langsung. Jadi kalau belanja tidak langsung itu berjumlah Rp19 trilun, terus untuk banjir cuma Rp5 triliun, kan enggak masuk akal gitu," tutupnya.
(ysw)
