Sergai, Daerah Pertama Serahkan LKPD 2014
Rabu, 11 Maret 2015 - 10:09 WIB
Sergai, Daerah Pertama Serahkan LKPD 2014
A
A
A
SEI RAMPAH - Bupati Serdangbedagai (Sergai), Soekirman, sejauh ini mampu mendorong anak buahnya menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Hasilnya, Soekirman sudah menyerahkan laporan keuangan daerah (LKPD) 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumut di Medan. Saat menyerahkan laporan Soekirman ditemani Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Haris Fadillah; Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), Gustian; dan Inspektur Inspektorat, Seprinal. Mereka diterima Kepala BPK RI perwakilan Sumut Erwin.
“Semua SKPD di jajaran Pemkab Sergai sudah menyelesaikan laporan keuangannya untuk TA 2014. Jadi, langsung diteruskan ke BPK RI Sumut,” kata Soekirman, kemarin. Penyerahan LKPD tersebut mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Dengan diserahkannya LKPD ini, tentunya kita berharap BPK RI Sumut dapat segera memeriksanya,” kata Soekirman.
Sementara Kabag Humas Pemkab Sergai Indah Dwi Kumala, mengungkapkan, Sergai merupakan daerah di Sumut yang pertama menyerahkan LKPD 2014. “Tentunya kesiapan ini mendapat apresiasi dari mereka (BPK),” ujarnya. Inspektur Inspektorat, Seprinal, menambahkan, untuk penerapan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sejumlah bendahara dan pejabat keuangan di masing-masing SKPD mendapat asistensi dan pengawasan ketat.
“Mudahmudahan kali ini bisa dapat wajar tanpa pengecualian (WTP), karena terakhir ini persoalan aset sudah diselesaikan,” katanya Meski begitu, lima tahun sebelumnya, BPK memberikan rapor pengelolaan keuangan dengan status wajar dengan pengecualian (WDP). Ini karena belum tuntasnya perhitungan aset pascapemekaran Sergai dari Deliserdang sebagai kabupaten induk pada 2004 lalu.
“Mudah-mudahan kali ini bisa WTP, karena terakhir ini persoalan aset sudah diselesaikan,” katanya.
Edian wirajaya
Hasilnya, Soekirman sudah menyerahkan laporan keuangan daerah (LKPD) 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumut di Medan. Saat menyerahkan laporan Soekirman ditemani Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Haris Fadillah; Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), Gustian; dan Inspektur Inspektorat, Seprinal. Mereka diterima Kepala BPK RI perwakilan Sumut Erwin.
“Semua SKPD di jajaran Pemkab Sergai sudah menyelesaikan laporan keuangannya untuk TA 2014. Jadi, langsung diteruskan ke BPK RI Sumut,” kata Soekirman, kemarin. Penyerahan LKPD tersebut mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Dengan diserahkannya LKPD ini, tentunya kita berharap BPK RI Sumut dapat segera memeriksanya,” kata Soekirman.
Sementara Kabag Humas Pemkab Sergai Indah Dwi Kumala, mengungkapkan, Sergai merupakan daerah di Sumut yang pertama menyerahkan LKPD 2014. “Tentunya kesiapan ini mendapat apresiasi dari mereka (BPK),” ujarnya. Inspektur Inspektorat, Seprinal, menambahkan, untuk penerapan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sejumlah bendahara dan pejabat keuangan di masing-masing SKPD mendapat asistensi dan pengawasan ketat.
“Mudahmudahan kali ini bisa dapat wajar tanpa pengecualian (WTP), karena terakhir ini persoalan aset sudah diselesaikan,” katanya Meski begitu, lima tahun sebelumnya, BPK memberikan rapor pengelolaan keuangan dengan status wajar dengan pengecualian (WDP). Ini karena belum tuntasnya perhitungan aset pascapemekaran Sergai dari Deliserdang sebagai kabupaten induk pada 2004 lalu.
“Mudah-mudahan kali ini bisa WTP, karena terakhir ini persoalan aset sudah diselesaikan,” katanya.
Edian wirajaya
(ftr)
