Dukungan Pemerintah Masih Minim

MEDAN - Meskipun telah menyiapkan akses dengan membuka ataupun membangun infrastruktur sehingga menjadi kawasan atau pusat-pusat keramaian di Kota Medan, Pemko Medan tetap saja dianggap mengabaikan kawasan tersebut.

Pemko Medan dinilai meninggalkan pelaku usaha yang berjuang menghidupkan kawasan tersebut agar lebih ramai. Infrastruktur yang dibangun dianggap sudah cukup sebagai modal bagi masyarakat setempat atau pendatang untuk mengembangkan kawasan tersebut agar lebih ramai atau hidup.

Bahkan, ketika kawasan tersebut menjadi ramai, tetap saja mereka yang membuka usaha atau bisnis di kawasan tersebut tetap ditinggalkan. Padahal, dari keuntungan para pembaca peluang tersebut sebagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat. “Bisa dikatakan pelayanan diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha di sini masih minim.

Meskipun ramai, tapi masih ada perasaan tidak nyaman atau aman,” ungkap Syafrizal, 30, seorang pengusaha grosir di Jalan Gagak Hitam kepada KORAN SINDO MEDAN , kemarin. Sebut saja beberapa kawasan yang dulunya mati menjadi ramai, seperti Jalan Gagak Hitam, Jalan Halat, Jalan Dr Mansyur, dan lainnya masih dianggap kawasan kelas dua.

Meskipun kawasan tersebut selalu ramai, tapi tetap saja pelayanan diberikan tidak seperti kawasan kelas I (inti kota) atau kawasan emas di Kota Medan (Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol). Akibatnya ada perasaan tidak nyaman baik dirasakan pengunjung dan pelaku usaha di sana.

Contoh saja, Jalan Gagak Hitam. Kawasan tersebut telah berulang kali terjadi perampokan, arena balap liar. Tentunya ini menjadikan mereka yang membuka usaha sedikit was-was. Bukan tidak mungkin, upaya yang dilakukan agar kawasan itu menjadi ramai, menjadi pusat bisnis, menjadi sia-sia. Masyarakat kurang nyaman datang ke sana karena bisa menjadi korban kekerasan atau perampokan.

Begitu juga dengan Jalan Halat. Kawasan pemakaman yang berada di kawasan itu acap kali dimanfaatkan orang-orang tertentu menggunakan atapun transaksi narkoba. “Harusnya ada upaya nyata bukan kata yang dilakukan instansi terkait dalam mengatasi persoalan itu,” ucapnya. Persoalannya sederhana. Begitu juga penyelesaiannya. Kawasan itu masih gelap.

Lampu penerangan jalan masih minim terpasang. Penerangan banyak mengandalkan cahaya yang terpancar dari toko, kafe, hotel, SPBU, plaza yang beroperasi di kawasan tersebut. Namun, itu tidak banyak membantu. Pemko Medan harusnya lebih memaksimalkannya lagi. Mengingat para pelaku usaha memberikan kontribusi besar. Pajak dan retribusi sudah diberikan.

Secara detail tidak diketahui berapa yang mereka sumbangkan. Tapi, bisa dipastikan tidak sedikit. Bayangkan saja, berapa pajak rumah makan dan kafe, hotel, karaoke, parkir kendaraan yang beroperasi di kawasankawasan itu. Begitu juga penataan parkir. Lahan parkir kebanyakan memakan badan jalan. Imbasnya menjadi macet. Sehingga menggangu kendaraan lainnya.

Hal ini disebabkan, pengaturan parkir hanya mengandalkan juru parkir. Dan ketiga penempatan personel keamanan ataupun patroli. Apabila kawasan itu terang berderang, arus lalu lintas lancar, dan juga aman. Bukan tidak mungkin kawasan itu semakin ramai dikunjungi. Mereka yang datang tidak was-was, begitu juga pelaku usahanya. Mengingat, kawasan ini sudah menjadi kawasan bisnis.

Dimana harga tanah dan bangunan naik secara significan. “Kami siap dikritik dan dikatakan belum memberikan pelayanan secara maksimal. Kami terima itu. Tidak ada masalah. Tapi, kami juga sudah memberikan apa yang dibutukan masyarakat,” tegas Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis kepada KORAN SINDO MEDAN , Jumat (06/03).

Pemko Medan sendiri selaku pihak yang menyiapkan infrastruktur maupun sarana dan prasarana lainnya mengklaim sudah memberikan secara maksimal. Mulai lampu jalan, rambu lalu lintas, penataan parkir, dan sebagainya. Sehingga kawasan tersebut benar-benar nyaman. Bahkan, apa yang diberikan terus ditingkatkan.

“Anggaran untuk pengadaan lampu jalan untuk mengurangi angka kriminalitas, rambu lalu lintas, penataan parkir terus dilakukan. Anggarannya juga ditingkatkan. Cuma saya tidak ingat pastinya. Setiap tahun diusulkan pastinya. Jadi, kami juga tetap memperhatikan kawasan itu,” ungkap Kabid Fisik Bappeda Kota Medan Makmur Sitanggang.

Begitu juga untuk pengaturan manajemen lalu lintas telah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya dengan melakukan penambahan ruas-ruas jalan atau akses alternatif. “Artinya kami sangat respon dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Sehingga pergerakan ekonomi semakin giat.

Tidak ada keraguan melintas atau sekadar makan dan minum. Bahkan, kami akan terus menyebar kawasan pusat keramaian. Sehingga tidak tertumpu di satu titik. Rancangan detailnya atau kawasan mana saja sudah disiapkan,” tambahnya. Dirinya juga mengajak masyarakat juga sama-sama peduli menciptakan suasana nyaman dan aman. Peran masyarakat sangat penting dalam mematuhi peraturan.

Terutama tidak parkir sembarangan. Terkadang, mereka parkir di kawasan di larang parkir. Padahal jelas, ada rambu yang terpasang. Tapi, tetap saja. Hal ini disebabkan, dirinya tidak mau parkir kendaraan yang terlalu jauh tempat dia makan atau minum. Akibatnya, semua tertumpuk di situ. “Tingkat kepatuhan masih minim. Dan ini normal saja. Sebab, menyangkut diri masingmasing.

Maunya sama-sama bertangggung jawab dalam mencegah agar tidak terjadi halhal yang diinginkan ataupun mengganggu orang lain. Inilah yang harus dibiaskan juga. Biar semua merasa nyaman, aman, dan saling menguntungkan,” pungkasnya.

Reza shahab