Ini Pemicu Perseteruan DPRD-Ahok versi Haji Lulung
Sabtu, 07 Maret 2015 - 14:03 WIB
Ini Pemicu Perseteruan DPRD-Ahok versi Haji Lulung
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, ada tiga hal krusial yang membuat hubungan legislatif dan eksekutif renggang.
Wakil Ketua DPRD dari PPP Lulung Abraham Lunggana atau Haji Lulung menjelaskan tiga masalah itu pertama soal hukum, kedua cacat administrasi dan ketiga adanya hak-hak politik.
"Soal hukum terkait kepada penghinaan kepada unsur DPRD DKI. Seperti fitnah kepada anggota DPRD tentang hasil pembahasan," kata Lulung dalam Polemik Sindo Trijaya dengan topik deadlock Ahok di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).
Ia melanjutkan, ketiga persoalan etik dan norma (budaya) sesungguhya adalah yang wajib digunakan gubernur dan wakil gubernur. "Jadi gubernur dan wagub harus menjalankan etika dan norma sesuai dengan UU 32 tahun 2004," tambahnya.
Ketiga soal kestabilan politik di suatu daerah. Pemerintah harus menciptakan suasana yang kondusif agar program-program bisa berjalan dan kepentingan masyarakat tidak terganggu.
"Sekarang Ahok itu punya akun sosial media bayaran. Jadi setiap ada hal-hal yang sejalan dengan dirinya akun media sosial itu menyerang pihak berlawanan, maunya ngomong di akun sosial," urainya.
Lulung juga menyebutkan Ahok sering menabrak aturan-aturan yang ada.
"Pak Ahok kalau mau e-budgjeting anda jangan menabrak hukum dong, anda mau menegakan UU atau mau sewenang-wenang," tutup Haji Lulung.
Wakil Ketua DPRD dari PPP Lulung Abraham Lunggana atau Haji Lulung menjelaskan tiga masalah itu pertama soal hukum, kedua cacat administrasi dan ketiga adanya hak-hak politik.
"Soal hukum terkait kepada penghinaan kepada unsur DPRD DKI. Seperti fitnah kepada anggota DPRD tentang hasil pembahasan," kata Lulung dalam Polemik Sindo Trijaya dengan topik deadlock Ahok di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).
Ia melanjutkan, ketiga persoalan etik dan norma (budaya) sesungguhya adalah yang wajib digunakan gubernur dan wakil gubernur. "Jadi gubernur dan wagub harus menjalankan etika dan norma sesuai dengan UU 32 tahun 2004," tambahnya.
Ketiga soal kestabilan politik di suatu daerah. Pemerintah harus menciptakan suasana yang kondusif agar program-program bisa berjalan dan kepentingan masyarakat tidak terganggu.
"Sekarang Ahok itu punya akun sosial media bayaran. Jadi setiap ada hal-hal yang sejalan dengan dirinya akun media sosial itu menyerang pihak berlawanan, maunya ngomong di akun sosial," urainya.
Lulung juga menyebutkan Ahok sering menabrak aturan-aturan yang ada.
"Pak Ahok kalau mau e-budgjeting anda jangan menabrak hukum dong, anda mau menegakan UU atau mau sewenang-wenang," tutup Haji Lulung.
(ysw)
