Ahok Tak Sepantasnya Teriak-teriak Dalam Forum Formal
Kamis, 05 Maret 2015 - 14:43 WIB
Ahok Tak Sepantasnya Teriak-teriak Dalam Forum Formal
A
A
A
JAKARTA - Buntunya rapat mediasi Pemprov DKI dengan DPRD DKI di Kemendagri dituding dewan karena sikap Ahok. Tak terima dengan sikap Ahok di rapat akhirnya anggota DPRD melakukan komplain sehingga rapat terhenti.
Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin menilai seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak sepatutnya bicara dengan suara tinggi.
"Ini kan forum formal kok teriak-teriak. Jadi itu yang dikecam itu saja. Dia (Ahok) bilang kalau (SKPD) main-main dengan dewan saya pecat," ujar Selamat usai rapat di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).
Menurut Selamat, forum yang ada mengkomplain dengan gaya Ahok seperti itu. "Saat rapat formal menunjuk-nunjuk SKPD-nya untuk mengaku masalah program ini. Dengan muka merah Ahok menunjuk-nunjuk. Padahal suasananya baik, makanya dikomplain (DPRD) mengapa begitu," tukasnya.
Mengenai rapat yang tidak ada titik temu (deadlock), Selamat senada dengan penjelasan Sekjen Kemendagri.
Yaitu Kemendagri akan membahas paling lambat 13 Maret 2015 mengembalikan evaluasi kemudian selama tujuh hari kerja DPRD dan eksekutif harus duduk bersama untuk menyempurnakan APBD hasil evaluasi Kemendagri. Jika tidak ditemukan hasil yang disepakati, maka akan memakai pagu APBD Perubahan 2014.
Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin menilai seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak sepatutnya bicara dengan suara tinggi.
"Ini kan forum formal kok teriak-teriak. Jadi itu yang dikecam itu saja. Dia (Ahok) bilang kalau (SKPD) main-main dengan dewan saya pecat," ujar Selamat usai rapat di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).
Menurut Selamat, forum yang ada mengkomplain dengan gaya Ahok seperti itu. "Saat rapat formal menunjuk-nunjuk SKPD-nya untuk mengaku masalah program ini. Dengan muka merah Ahok menunjuk-nunjuk. Padahal suasananya baik, makanya dikomplain (DPRD) mengapa begitu," tukasnya.
Mengenai rapat yang tidak ada titik temu (deadlock), Selamat senada dengan penjelasan Sekjen Kemendagri.
Yaitu Kemendagri akan membahas paling lambat 13 Maret 2015 mengembalikan evaluasi kemudian selama tujuh hari kerja DPRD dan eksekutif harus duduk bersama untuk menyempurnakan APBD hasil evaluasi Kemendagri. Jika tidak ditemukan hasil yang disepakati, maka akan memakai pagu APBD Perubahan 2014.
(ysw)
