Ini Hasil Pertemuan Pemprov DKI dan Kemendagri
Rabu, 04 Maret 2015 - 14:15 WIB
Ini Hasil Pertemuan Pemprov DKI dan Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - Setelah mendengar klarifikasi soal APBD DKI 2015, Pemprov DKI dan Kemendagri sepakat kalau e-budgeting tetap berjalan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, telah disepakati antara Pemprov DKI dengan Kemendagri terkait klarifikasi, konsultasi, maupun mediasi tentang kisruh APBD DKI ini.
"Kita sepakati bahwa e-budgeting itu tetap akan dilaksanakan itu yang pertama. Kedua, kita sepakati ada persamaan proses RAPBD yang ada sekarang ini tidak boleh mengganggu pelayanan dasar bagi masyarakat DKI," ujar Djarot di Gedung Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Kemudian yang ketiga adalah proses APBD ini harus berjalan bersamaan dan juga mengundang pihak DPRD untuk menjelaskan hal ini.
"Sedangkan untuk urusan tentang proses politik bahwa DPRD pakai hak angket kita hargai, atau secara hukum seperti lapor KPK dan Bareskrim, yang penting kita fokus RAPBD biar selesai," ujar Djarot.
Senada dengan wakilnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan jika harus ada perbedaan nantinya antara DPRD-Eksekutif maka Mendagri harus tetap memutuskannya.
"Pak Presiden maupun Mendagri juga tidak minta kita untuk kompromi lagi, kami diminta tetap e-budgeting, semua anggaran sesuai RPJMD, KUAPPAS dan sesuai dengan pembangunan DKI," ujar Ahok ditempat yang sama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, telah disepakati antara Pemprov DKI dengan Kemendagri terkait klarifikasi, konsultasi, maupun mediasi tentang kisruh APBD DKI ini.
"Kita sepakati bahwa e-budgeting itu tetap akan dilaksanakan itu yang pertama. Kedua, kita sepakati ada persamaan proses RAPBD yang ada sekarang ini tidak boleh mengganggu pelayanan dasar bagi masyarakat DKI," ujar Djarot di Gedung Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Kemudian yang ketiga adalah proses APBD ini harus berjalan bersamaan dan juga mengundang pihak DPRD untuk menjelaskan hal ini.
"Sedangkan untuk urusan tentang proses politik bahwa DPRD pakai hak angket kita hargai, atau secara hukum seperti lapor KPK dan Bareskrim, yang penting kita fokus RAPBD biar selesai," ujar Djarot.
Senada dengan wakilnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan jika harus ada perbedaan nantinya antara DPRD-Eksekutif maka Mendagri harus tetap memutuskannya.
"Pak Presiden maupun Mendagri juga tidak minta kita untuk kompromi lagi, kami diminta tetap e-budgeting, semua anggaran sesuai RPJMD, KUAPPAS dan sesuai dengan pembangunan DKI," ujar Ahok ditempat yang sama.
(ysw)
