15 Kader Bersaing Gantikan Panda Nababan
15 Kader Bersaing Gantikan Panda Nababan
A
A
A
MEDAN - Sebanyak 15 kader PDI Perjuangan bersaing menggantikan Panda Nababan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) periode 2015-2020.
Seleksi dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan sebelum diputuskan tiga besar yang direkomendasikan dewan pengurus pusat (DPP). Adapun ke-15 kader yang bersaing, yakni Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap, Sekretaris DPD Sumut M Afan, Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, Anggota DPR Junimart Girsang, sejumlah fungsionaris partai, seperti Akhyar Nasution, Soetarto, Alamsyah Hamdani, Taufan Agung Ginting, Sarma Hutajulu, Effendi Panjaitan, Jantoguh Damanik, Japorman Saragih, Syahrul Siregar, Sempurna Tarikan, dan Jumiran Abdi.
Panda Nababan memastikan diri tidak akan maju lagi setelah dua periode memimpin di Sumut. “Sudah waktunya saya mengundurkan diri karena umur dan lainnya,” ujarnya kepada wartawan seusai pembukaan Fit and Proper Test Bakal Calon Ketua DPD PDI Perjuangan se-Sumatera (Sumut, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepuluan Riau, Lampung, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan) di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam, Medan, kemarin.
Uji kelayakan dan kepatutan sebagai ajang seleksi calon ketua baru pertama kali dilakukan PDI Perjuangan serta menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang melakukannya. Dia pun merasa terhormat karena Medan menjadi lokasi pertama diselenggarakan seleksi tersebut untuk seluruh wilayah Sumatera. Dalam fit and proper test , tim penguji dilakukan secara profesional oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
Dari tes tersebut akan tergambar siapa kader calon ketua umum yang punya potensi berkhianat atau yang bisa mengambil keputusan cepat serta mampu bekerja sama. Panda meminta para calon tidak coba-coba melakukan politik uang karena sudah santer terdengar ada yang mematok tarif hingga ratusan juta. Dia meminta informasi tersebut ditelusuri dan ditindak oknum yang terbukti melakukannya.
“Saya sudah sempat mau ngejebak informasi ini. Satu ketua DPC bisa sampai Rp100-Rp200 juta. Jangan main-main begitu,” kata Panda mengancam. Dia ingin meninggalkan kepemimpinan di Sumut dengan sebuah catatan sejarah yang baik. Bahkan, sudah meyakinkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati bahwa tidak akan terjadi keributan dalam pelaksanaannya.
“Tidak akan ada lempar-lemparan, satu gelas pun tidak akan ada yang jatuh,” ujarnya. Panda menjelaskan, seusai fit and proper test hasilnya akan dibawa ke DPP. Dari sana akan dipilih tiga nama direkomendasikan ke provinsi untuk dimusyawarahkan hingga mendapatkan kata mufakat. Tidak akan ada jalan voting karena jika ketiga nama tersebut tidak mencapai kata mufakat, DPP yang akan menunjuknya. Dia juga memastikan tidak akan muncul nama lain dipilih DPP selain dari yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
“Pada 8 Maret sudah akan ada kepengurusan yang baru di Sumut,” ujarnya. Dari total keseluruhan yang mengikuti tes adalah 103 kader untuk 10 provinsi. Hadir dalam acara pembukaan Ketua DPD Bengkulu Elva Hartati, Ketua DPD Riau Suryadi Husaini, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, Ketua DPD Aceh Karimun Usman, dan Ketua DPD Jambi Irsal Yunus.
Karimun Usman menambahkan, sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan, jauh hari sebelumnya dilakukan proses penjaringan cukup panjang dari setiap DPC yang sudah disaring dari para pimpinan anak cabang (PAC), seperti di Aceh, akhirnya mengerucut menjadi 11 calon ketua umum yang bakal bersaing. Ketua DPP Bidang Organisasi Idham Samawi menyebutkan, untuk tingkat provinsi, Medan yang pertama melakukan.
Sementara tingkat kabupaten/ kota pertama kali dilakukan Bali. Hasilnya dari sembilan DPC, tidak ada yang deadlock dan semuanya mencapai kata mufakat dalam musyawarah. Karena itu, ditegaskan dia, tidak akan terjadi voting dalam pemilihan ketua umum karena sistem tersebut salah dan bukan budaya Indonesia. Tidak ada agama atau suku memilih pemimpinnya dengan cara suara terbanyak.
“Tunjukkan ke saya agama mana yang memilih pemimpinnya dengan cara voting, semuanya musyawarah seperti memilih Paus di Vatikan lalu sampai berhari- hari hanya untuk mencari kata mufakat. Tunjukkan ke saya juga suku mana memakai voting dalam memilih pimpinan adatnya, semua diputuskan dengan musyawarah,” kata Idham.
M rinaldi khair
Seleksi dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan sebelum diputuskan tiga besar yang direkomendasikan dewan pengurus pusat (DPP). Adapun ke-15 kader yang bersaing, yakni Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Budiman Nadapdap, Sekretaris DPD Sumut M Afan, Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, Anggota DPR Junimart Girsang, sejumlah fungsionaris partai, seperti Akhyar Nasution, Soetarto, Alamsyah Hamdani, Taufan Agung Ginting, Sarma Hutajulu, Effendi Panjaitan, Jantoguh Damanik, Japorman Saragih, Syahrul Siregar, Sempurna Tarikan, dan Jumiran Abdi.
Panda Nababan memastikan diri tidak akan maju lagi setelah dua periode memimpin di Sumut. “Sudah waktunya saya mengundurkan diri karena umur dan lainnya,” ujarnya kepada wartawan seusai pembukaan Fit and Proper Test Bakal Calon Ketua DPD PDI Perjuangan se-Sumatera (Sumut, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepuluan Riau, Lampung, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan) di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam, Medan, kemarin.
Uji kelayakan dan kepatutan sebagai ajang seleksi calon ketua baru pertama kali dilakukan PDI Perjuangan serta menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang melakukannya. Dia pun merasa terhormat karena Medan menjadi lokasi pertama diselenggarakan seleksi tersebut untuk seluruh wilayah Sumatera. Dalam fit and proper test , tim penguji dilakukan secara profesional oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
Dari tes tersebut akan tergambar siapa kader calon ketua umum yang punya potensi berkhianat atau yang bisa mengambil keputusan cepat serta mampu bekerja sama. Panda meminta para calon tidak coba-coba melakukan politik uang karena sudah santer terdengar ada yang mematok tarif hingga ratusan juta. Dia meminta informasi tersebut ditelusuri dan ditindak oknum yang terbukti melakukannya.
“Saya sudah sempat mau ngejebak informasi ini. Satu ketua DPC bisa sampai Rp100-Rp200 juta. Jangan main-main begitu,” kata Panda mengancam. Dia ingin meninggalkan kepemimpinan di Sumut dengan sebuah catatan sejarah yang baik. Bahkan, sudah meyakinkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati bahwa tidak akan terjadi keributan dalam pelaksanaannya.
“Tidak akan ada lempar-lemparan, satu gelas pun tidak akan ada yang jatuh,” ujarnya. Panda menjelaskan, seusai fit and proper test hasilnya akan dibawa ke DPP. Dari sana akan dipilih tiga nama direkomendasikan ke provinsi untuk dimusyawarahkan hingga mendapatkan kata mufakat. Tidak akan ada jalan voting karena jika ketiga nama tersebut tidak mencapai kata mufakat, DPP yang akan menunjuknya. Dia juga memastikan tidak akan muncul nama lain dipilih DPP selain dari yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
“Pada 8 Maret sudah akan ada kepengurusan yang baru di Sumut,” ujarnya. Dari total keseluruhan yang mengikuti tes adalah 103 kader untuk 10 provinsi. Hadir dalam acara pembukaan Ketua DPD Bengkulu Elva Hartati, Ketua DPD Riau Suryadi Husaini, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, Ketua DPD Aceh Karimun Usman, dan Ketua DPD Jambi Irsal Yunus.
Karimun Usman menambahkan, sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan, jauh hari sebelumnya dilakukan proses penjaringan cukup panjang dari setiap DPC yang sudah disaring dari para pimpinan anak cabang (PAC), seperti di Aceh, akhirnya mengerucut menjadi 11 calon ketua umum yang bakal bersaing. Ketua DPP Bidang Organisasi Idham Samawi menyebutkan, untuk tingkat provinsi, Medan yang pertama melakukan.
Sementara tingkat kabupaten/ kota pertama kali dilakukan Bali. Hasilnya dari sembilan DPC, tidak ada yang deadlock dan semuanya mencapai kata mufakat dalam musyawarah. Karena itu, ditegaskan dia, tidak akan terjadi voting dalam pemilihan ketua umum karena sistem tersebut salah dan bukan budaya Indonesia. Tidak ada agama atau suku memilih pemimpinnya dengan cara suara terbanyak.
“Tunjukkan ke saya agama mana yang memilih pemimpinnya dengan cara voting, semuanya musyawarah seperti memilih Paus di Vatikan lalu sampai berhari- hari hanya untuk mencari kata mufakat. Tunjukkan ke saya juga suku mana memakai voting dalam memilih pimpinan adatnya, semua diputuskan dengan musyawarah,” kata Idham.
M rinaldi khair
(ars)
Explore More