Darurat Begal, DPRD Depok Alokasikan Dana Khusus
Minggu, 15 Februari 2015 - 20:40 WIB
Darurat Begal, DPRD Depok Alokasikan Dana Khusus
A
A
A
DEPOK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok akan mengajukan alokasi khusus untuk pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di seluruh Depok. Hal itu disebabkan, maraknya tindak kejahatan pembegalan di ruas-ruas jalan yang minim penerangan.
Pemerintah Kota Depok sendiri hingga saat ini belum juga melakukan upaya untuk mengurangi angka tindak kejahatan jalanan seperti begal. Padahal, DPRD Kota Depok sudah memberikan warning pada dinas terkait untuk melakukan penambahan PJU jauh sebelum aksi begal marak terjadi di Depok.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengatakan, dirinya sangat prihatin terhadap banyaknya aksi begal di Depok. Pihaknya sudah berupaya mengingatkan pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan agar menambah jumlah PJU di Depok. Serta melakukan perbaikan terhadap PJU yang saat ini rusak.
"Ya kami akan alokasikan dana untuk pembangunan JPU. Kemungkinan akan dimasukkan dalam anggaran belanja tambahan (ABT) tahun ini. Namun detil pasti besarannya belum bisa diputuskan," kata Yeti usai peresmian Kantor DPC Gerindra Depok di Grand Depok City (GDC), Minggu (15/2/2015) .
Dia meyakini, aksi begal yang terjadi dipicu dari minimnya PJU. Dikatakan, untuk ruas jalan protokol Depok memang sudah cukup penerangan. Namun, untuk titik lain dan wilayah perbatasan seharusnya juga menjadi perhatian.
"Karena saat ini mereka (pelaku) sudah mulai bergeser ke wilayah perbatasan kan. Jadi harus ditambah lagi PJU serta dipasang CCTV di daerah perbatasan," ungkapnya.
Diakui dia, yang menjadi kendala wilayah perbatasan adalah sikap saling lempar tangan dari masing-masing pemangku daerah. Sehingga wilayah perbatasan menjadi tidak mendapat perhatian. Kondisi itulah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan jalanan.
"Bagaimanapun, kalau masih masuk dalam administrasi wilayahnya ya harus menjadi tanggung jawab pimpinan daerah setempat. Jangan kemudian saling lempar dan daerah itu menjadi terbengkalai," katanya.
Pemerintah Kota Depok sendiri hingga saat ini belum juga melakukan upaya untuk mengurangi angka tindak kejahatan jalanan seperti begal. Padahal, DPRD Kota Depok sudah memberikan warning pada dinas terkait untuk melakukan penambahan PJU jauh sebelum aksi begal marak terjadi di Depok.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengatakan, dirinya sangat prihatin terhadap banyaknya aksi begal di Depok. Pihaknya sudah berupaya mengingatkan pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan agar menambah jumlah PJU di Depok. Serta melakukan perbaikan terhadap PJU yang saat ini rusak.
"Ya kami akan alokasikan dana untuk pembangunan JPU. Kemungkinan akan dimasukkan dalam anggaran belanja tambahan (ABT) tahun ini. Namun detil pasti besarannya belum bisa diputuskan," kata Yeti usai peresmian Kantor DPC Gerindra Depok di Grand Depok City (GDC), Minggu (15/2/2015) .
Dia meyakini, aksi begal yang terjadi dipicu dari minimnya PJU. Dikatakan, untuk ruas jalan protokol Depok memang sudah cukup penerangan. Namun, untuk titik lain dan wilayah perbatasan seharusnya juga menjadi perhatian.
"Karena saat ini mereka (pelaku) sudah mulai bergeser ke wilayah perbatasan kan. Jadi harus ditambah lagi PJU serta dipasang CCTV di daerah perbatasan," ungkapnya.
Diakui dia, yang menjadi kendala wilayah perbatasan adalah sikap saling lempar tangan dari masing-masing pemangku daerah. Sehingga wilayah perbatasan menjadi tidak mendapat perhatian. Kondisi itulah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan jalanan.
"Bagaimanapun, kalau masih masuk dalam administrasi wilayahnya ya harus menjadi tanggung jawab pimpinan daerah setempat. Jangan kemudian saling lempar dan daerah itu menjadi terbengkalai," katanya.
(hyk)
