Sukoharjo Kekurangan Pangkalan Elpiji
Sukoharjo Kekurangan Pangkalan Elpiji
A
A
A
SUKOHARJO - Kebutuhan elpiji 3 kilogram (kg) di Kabupaten Sukoharjo terus meningkat. Di sisi lain, jumlah pangkalan gas justru masih kurang, khususnya untuk wilayah pinggiran.
Saat ini jumlah pangkalan gas yang sudah ada sekitar 700 unit di 12 kecamatan. Namun, jumlah tersebut penyebarannya masih terpusat di wilayah perkotaan saja. Imbasnya, terjadi penumpukan barang dalam jumlah banyak di wilayah perkotaan. Di sisi lain, wilayah pedesaan sering mengalami kekurangan stok. Dari pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pangkalan yang dibutuhkan sekitar 30 unit.
Kekurangan pangkalan gas elpiji tersebut tersebar di sembilan dari 12 kecamatan yang ada. “Wilayah pinggiran yang masih kekurangan pangkalan. Kondisi itu menyebabkan distribusi gas ke masyarakat menjadi tersendat,” kata Kabid Perdagangan Disperindag) Sukoharjo Bambang Sri Setiyono kemarin. Di Kecamatan Weru, kekurangan pangkalan gas elpiji terjadi di Desa Alasombo, Karakan dan Tegalsari; Kecamatan Tawangsari di Desa Majasto, Ponowaren, Pundungrejo; Kecamatan Sukoharjo Kota di Kelurahan Kriwen.
Sementara di Kecamatan Polokarto, kekurangan terjadi di Desa Rejosari, Kemasan, dan Tepisari. Untuk Kecamatan Nguter di Desa Baran, Jangglengan, Juron, Lawu, Serut, Tanjung, Tanjungrejo: Kecamatan Gatak di Desa Geneng. “Untuk Kecamatan Bulu masing-masing di Desa Kamal, Karangasem, Kedungsono, Malangan, Sanggang. Kecamatan Bendosari di Desa Cabeyan, Manisharjo, Mojorejo, Paluhombo, Puhgogor, dan Sidorejo. Sedangkan di Kecamatan Baki hanya di Desa Kudu,” paparnya.
Bambang menjelaskan, di titik tersebut terjadi kelangkaan gas karena tidak ada pangkalan. Kalaupun tersedia, jumlahnya belum mencukupi. Untuk itu, Disperindag membuka peluang bagi masyarakat membuka pangkalan elpiji. Selama ini masyarakat hanya berminat membuka usaha pangkalan elpiji di wilayah perkotaan. Padahal pemenuhan kebutuhan harus merata sampai ke tingkat pedesaan.
“Di daerah pinggiran khususnya perbatasan justru gas elpiji didapat warga dari luar daerah, padahal itu sebenarnya tidak boleh sesuai dengan aturan rayonisasi,” katanya. Anggota Komisi 4 DPRD Sukoharjo M Samrodin berharap penyebaran elpiji khususnya 3 kg harus diawasi secara intensif karena merupakan barang subsidi.
Sekarang ini semua warga bebas membeli elpiji 3 kg,, padahal penggunaan elpiji 3 kg ada aturannya. “Gas elpiji 3 kg seharusnya menyasar masyarakat ekonomi kecil. Tapi saat ini semua lapisan masyarakat menggunakan gas yang 3 kg dengan alasan lebih murah dibandingkan yang 12 kg,” tandasnya.
Samrodin juga mengharap Disperindag terus melakukan pemantauan terkait elpiji 3 kg. Pasalnya, tidak jarang masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg. Padahal kuota elpiji 3 kg untuk Sukoharjo mencukupi semua kebutuhan masyarakat.
Sumarno
Saat ini jumlah pangkalan gas yang sudah ada sekitar 700 unit di 12 kecamatan. Namun, jumlah tersebut penyebarannya masih terpusat di wilayah perkotaan saja. Imbasnya, terjadi penumpukan barang dalam jumlah banyak di wilayah perkotaan. Di sisi lain, wilayah pedesaan sering mengalami kekurangan stok. Dari pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pangkalan yang dibutuhkan sekitar 30 unit.
Kekurangan pangkalan gas elpiji tersebut tersebar di sembilan dari 12 kecamatan yang ada. “Wilayah pinggiran yang masih kekurangan pangkalan. Kondisi itu menyebabkan distribusi gas ke masyarakat menjadi tersendat,” kata Kabid Perdagangan Disperindag) Sukoharjo Bambang Sri Setiyono kemarin. Di Kecamatan Weru, kekurangan pangkalan gas elpiji terjadi di Desa Alasombo, Karakan dan Tegalsari; Kecamatan Tawangsari di Desa Majasto, Ponowaren, Pundungrejo; Kecamatan Sukoharjo Kota di Kelurahan Kriwen.
Sementara di Kecamatan Polokarto, kekurangan terjadi di Desa Rejosari, Kemasan, dan Tepisari. Untuk Kecamatan Nguter di Desa Baran, Jangglengan, Juron, Lawu, Serut, Tanjung, Tanjungrejo: Kecamatan Gatak di Desa Geneng. “Untuk Kecamatan Bulu masing-masing di Desa Kamal, Karangasem, Kedungsono, Malangan, Sanggang. Kecamatan Bendosari di Desa Cabeyan, Manisharjo, Mojorejo, Paluhombo, Puhgogor, dan Sidorejo. Sedangkan di Kecamatan Baki hanya di Desa Kudu,” paparnya.
Bambang menjelaskan, di titik tersebut terjadi kelangkaan gas karena tidak ada pangkalan. Kalaupun tersedia, jumlahnya belum mencukupi. Untuk itu, Disperindag membuka peluang bagi masyarakat membuka pangkalan elpiji. Selama ini masyarakat hanya berminat membuka usaha pangkalan elpiji di wilayah perkotaan. Padahal pemenuhan kebutuhan harus merata sampai ke tingkat pedesaan.
“Di daerah pinggiran khususnya perbatasan justru gas elpiji didapat warga dari luar daerah, padahal itu sebenarnya tidak boleh sesuai dengan aturan rayonisasi,” katanya. Anggota Komisi 4 DPRD Sukoharjo M Samrodin berharap penyebaran elpiji khususnya 3 kg harus diawasi secara intensif karena merupakan barang subsidi.
Sekarang ini semua warga bebas membeli elpiji 3 kg,, padahal penggunaan elpiji 3 kg ada aturannya. “Gas elpiji 3 kg seharusnya menyasar masyarakat ekonomi kecil. Tapi saat ini semua lapisan masyarakat menggunakan gas yang 3 kg dengan alasan lebih murah dibandingkan yang 12 kg,” tandasnya.
Samrodin juga mengharap Disperindag terus melakukan pemantauan terkait elpiji 3 kg. Pasalnya, tidak jarang masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg. Padahal kuota elpiji 3 kg untuk Sukoharjo mencukupi semua kebutuhan masyarakat.
Sumarno
(ftr)
Explore More