Bupati Banyuwangi Tutup 14 Lokasi Prostitusi
Selasa, 10 Februari 2015 - 14:12 WIB
Bupati Banyuwangi Tutup 14 Lokasi Prostitusi
A
A
A
YOGYAKARTA - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengaku telah menutup 14 lokasi prostitusi yang berada di wilayahnya, sejak memimpin daerah itu. Tidak hanya itu, dia juga menutup puluhan tempat karaoke.
"Saya tutup 14 lokalisasi tidak ada gejolak, Surabaya menutup satu saja pada ramai-ramai," ujarnya, saat menjadi salah satu pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesi VI, di Inna Garuda Yogyakarta, Selasa (10/2/2015).
Azwar mengaku, tidak sulit menutup lokalisasi asal ada strategi yang tepat. Salah satunya dengan kesadaran, serta peran masyarakat dalam memerangi prostitusi.
"Sehebat apapun misi yang besar, tapi kalau strategi yang tidak tepat maka akan mandek, tidak jalan. Soal penutupan lokalisasi itu hanya masalah strategi saja," jelas pria kelahiran 6 Agustus 1973 itu.
Azwar menyebut, sudah lebih dari 15 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi mencoba memerangi prostitusi dengan menelurkan Peraturan Daerah. Hanya saja, selama itu juga selalu gagal.
"Perda selalu mental terus, akhirnya kami (pemda) masuk dengan tata ruang. Dari situ, masyarakat terlibat, diperjelas tata ruang yang ada, sehingga misi penutupan prostitusi bisa terwujud," jelas suami Ipuk Fiestiandani ini.
Dalam melibatkan masyarakat, kata Azwar, dijelaskan bahaya prostitusi maupun tempat-tempat prostitusi, seperti pergaulan bebas, peredaran obat-obatan terlarang, dan hingga perdagangan manusia.
"Banyak yang melihat Banyuwangi itu negatif, kota santet lah, banyak prostitusi disepanjang pantai, tapi juga ada sisi positifnya, karena kota santri," beber pria yang dibesarkan di lingungkan pesantren ini.
Embel-embel Kota Santri itu, menurut dia, harus dipupuk jangan sampai mati. Artinya, jika masih ada bertebaran prostitusi, maka selamanya Banyuwangi hanya dikenal negatif semata.
"Kita ubah, masyarakat Banyuwangi bisa dengan tidak ada lagi prostitusi. Sudah empat tahun sejak saya menjabat, saya tidak izinkan adanya karaoke dan hotel kelas melati, di Banyuwangi," jelasnya.
Azwar menyebut, hotel-hotel kelas melati menjadi tempat lokalisasi terselubung. Sehingga, kebijakan tak memberi izin hotel kelas melati dilakukan sejak dilatik menjadi Bupati Banyuwangi, pada 21 Oktober 2010.
"Hotel di Banyuwangi hanya ada klas III keatas, kelas melati kita tidak beri izin, para kyai juga sangat mendukung," ungkapnya.
Pasca penutupan sejumlah lokalisasi, Azwar tetap memantau lokasi tersebut dengan melakukan pemasangan CCTV diberbagai tempat, juga dilakukan guna melihat efektivitas penutupan lokalisasi.
"Satu bulan dua bulan sepi, enggak ada hidung belang yang datang, bulan berikutnya ada yang satu dua datang tapi mengunakan helm sehingga wajahnya tidak telihat," katanya disambut tawa peserta kongres.
Pihaknya juga membina para PSK yang sudah terjerumus dalam lembah nista untuk diberi ketrampilan-ketrampilan lain supaya memperoleh penghasilan. Sehingga, mereka tidak kembali terjun ke dunia gelap.
"Masalah sosial itu pada perut, kalau sekarang sudah mendapat penghasilan, tidak ada alasan lagi kembali ke dunia prostitusi. Alhamdulillah, Banyuwangi sudah tidak ada prostitusi," pungkasnya.
"Saya tutup 14 lokalisasi tidak ada gejolak, Surabaya menutup satu saja pada ramai-ramai," ujarnya, saat menjadi salah satu pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesi VI, di Inna Garuda Yogyakarta, Selasa (10/2/2015).
Azwar mengaku, tidak sulit menutup lokalisasi asal ada strategi yang tepat. Salah satunya dengan kesadaran, serta peran masyarakat dalam memerangi prostitusi.
"Sehebat apapun misi yang besar, tapi kalau strategi yang tidak tepat maka akan mandek, tidak jalan. Soal penutupan lokalisasi itu hanya masalah strategi saja," jelas pria kelahiran 6 Agustus 1973 itu.
Azwar menyebut, sudah lebih dari 15 tahun Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi mencoba memerangi prostitusi dengan menelurkan Peraturan Daerah. Hanya saja, selama itu juga selalu gagal.
"Perda selalu mental terus, akhirnya kami (pemda) masuk dengan tata ruang. Dari situ, masyarakat terlibat, diperjelas tata ruang yang ada, sehingga misi penutupan prostitusi bisa terwujud," jelas suami Ipuk Fiestiandani ini.
Dalam melibatkan masyarakat, kata Azwar, dijelaskan bahaya prostitusi maupun tempat-tempat prostitusi, seperti pergaulan bebas, peredaran obat-obatan terlarang, dan hingga perdagangan manusia.
"Banyak yang melihat Banyuwangi itu negatif, kota santet lah, banyak prostitusi disepanjang pantai, tapi juga ada sisi positifnya, karena kota santri," beber pria yang dibesarkan di lingungkan pesantren ini.
Embel-embel Kota Santri itu, menurut dia, harus dipupuk jangan sampai mati. Artinya, jika masih ada bertebaran prostitusi, maka selamanya Banyuwangi hanya dikenal negatif semata.
"Kita ubah, masyarakat Banyuwangi bisa dengan tidak ada lagi prostitusi. Sudah empat tahun sejak saya menjabat, saya tidak izinkan adanya karaoke dan hotel kelas melati, di Banyuwangi," jelasnya.
Azwar menyebut, hotel-hotel kelas melati menjadi tempat lokalisasi terselubung. Sehingga, kebijakan tak memberi izin hotel kelas melati dilakukan sejak dilatik menjadi Bupati Banyuwangi, pada 21 Oktober 2010.
"Hotel di Banyuwangi hanya ada klas III keatas, kelas melati kita tidak beri izin, para kyai juga sangat mendukung," ungkapnya.
Pasca penutupan sejumlah lokalisasi, Azwar tetap memantau lokasi tersebut dengan melakukan pemasangan CCTV diberbagai tempat, juga dilakukan guna melihat efektivitas penutupan lokalisasi.
"Satu bulan dua bulan sepi, enggak ada hidung belang yang datang, bulan berikutnya ada yang satu dua datang tapi mengunakan helm sehingga wajahnya tidak telihat," katanya disambut tawa peserta kongres.
Pihaknya juga membina para PSK yang sudah terjerumus dalam lembah nista untuk diberi ketrampilan-ketrampilan lain supaya memperoleh penghasilan. Sehingga, mereka tidak kembali terjun ke dunia gelap.
"Masalah sosial itu pada perut, kalau sekarang sudah mendapat penghasilan, tidak ada alasan lagi kembali ke dunia prostitusi. Alhamdulillah, Banyuwangi sudah tidak ada prostitusi," pungkasnya.
(san)
