Pemko Medan Pilih Benahi Infrastruktur
Sabtu, 07 Februari 2015 - 10:31 WIB
Pemko Medan Pilih Benahi Infrastruktur
A
A
A
MEDAN - Pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Kota Medan berharap Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaikkan gaji mereka, seperti halnya Pemprov DKI yang berencana menaikkan gaji PNS-nya.
Namun, keinginan itu sepertinya jauh dari harapan mengingat Pemko Medan saat ini tengah fokus membenahi infrastruktur. “Kalau bisa gaji kita naik juga. Kan sama-sama PNS, kerja PNS di daerah mana saja tentunya tidak ada bedanya, jam kerjanya juga sama. Harusnya juga gaji kami bisa dinaikkan,” ujar Roy di Medan, Jumat (6/2).
Bahkan, Camat Medan Marelan, Parlindungan Nasution, mengharapkan gaji camat di Kota Medan juga bisa naik. Apalagi rencana kenaikan gaji camat di DKI Jakarta cukup fantastis sebulan bisa menerima hingga Rp40 juta lebih.
“Kalau ditanya harapannya, tentu kita ingin gaji kita naik. Artinya, untuk peningkatan kesejahteraan PNS. Namun, semua itu berpulang kepada kemampuan dari keuangan kita. Kalau keuangan pemko mencukupi, kenapa tidak. Sebab, itu untuk peningkatan kesejahteraan,” ungkap Parlindungan.
Menanggapi itu, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengatakan, memang tidak ada salahnya jika gaji PNS Pemko Medan juga turut dinaikkan. Namun, Pemko Medan masih harus mempelajari dulu ketentuan kenaikan itu juga melihat kemampuan anggaran dari APBD kota Medan. “Sebab, kita tidak boleh melakukan belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja publik,” ucap Eldin.
Untuk saat ini Pemko Medan masih fokus membenahi infrastruktur kota. “Kita saat ini fokus membenahi infrastruktur dulu. Kalau untuk menambah belanja pegawai nanti akan kita lihat dulu. Kalau memang memungkinkan, tentu kita akan mau untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai,” ucap Eldin.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Ratna Sitepu, mengatakan, Pemko Medan tidak perlu mengikuti DKI Jakarta untuk menaikkan tunjangan PNS karena pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan belum sebesar DKI Jakarta.
“Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Pemko Medan menaikkan tunjangan untuk PNS seperti yang dilakukan DKI. Pertama, PAD Kota Medan masih di bawah DKI Jakarta. Apalagi sekarang ini Medan masih butuh pembangunan infrastruktur,” ujarnya, kemarin.
Ratna menjelaskan, Pemko Medan harus meningkatkan pembangunan pada daerah tertinggal, sehingga kawasan bagian utara di Kota Medan dapat bagus seperti kawasan lain. Baginya, pemerintah daerah punya kebijakan memberikan tunjangan operasional kepada PNS sesuai kemampuan keuangannya.
“Memang yang namanya adil tidak harus diberi rata. Artinya, pemerintah memang harus memberikan intensif kepada PNS yang bekerja sesuai kemampuan dan beban tugas yang diberikan. Namun, jumlahnya disesuaikan kemampuan dan dianggap wajar bagi masyarakat luas,” katanya.
Lia Anggia Nasution
Namun, keinginan itu sepertinya jauh dari harapan mengingat Pemko Medan saat ini tengah fokus membenahi infrastruktur. “Kalau bisa gaji kita naik juga. Kan sama-sama PNS, kerja PNS di daerah mana saja tentunya tidak ada bedanya, jam kerjanya juga sama. Harusnya juga gaji kami bisa dinaikkan,” ujar Roy di Medan, Jumat (6/2).
Bahkan, Camat Medan Marelan, Parlindungan Nasution, mengharapkan gaji camat di Kota Medan juga bisa naik. Apalagi rencana kenaikan gaji camat di DKI Jakarta cukup fantastis sebulan bisa menerima hingga Rp40 juta lebih.
“Kalau ditanya harapannya, tentu kita ingin gaji kita naik. Artinya, untuk peningkatan kesejahteraan PNS. Namun, semua itu berpulang kepada kemampuan dari keuangan kita. Kalau keuangan pemko mencukupi, kenapa tidak. Sebab, itu untuk peningkatan kesejahteraan,” ungkap Parlindungan.
Menanggapi itu, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengatakan, memang tidak ada salahnya jika gaji PNS Pemko Medan juga turut dinaikkan. Namun, Pemko Medan masih harus mempelajari dulu ketentuan kenaikan itu juga melihat kemampuan anggaran dari APBD kota Medan. “Sebab, kita tidak boleh melakukan belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja publik,” ucap Eldin.
Untuk saat ini Pemko Medan masih fokus membenahi infrastruktur kota. “Kita saat ini fokus membenahi infrastruktur dulu. Kalau untuk menambah belanja pegawai nanti akan kita lihat dulu. Kalau memang memungkinkan, tentu kita akan mau untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai,” ucap Eldin.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Ratna Sitepu, mengatakan, Pemko Medan tidak perlu mengikuti DKI Jakarta untuk menaikkan tunjangan PNS karena pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan belum sebesar DKI Jakarta.
“Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum Pemko Medan menaikkan tunjangan untuk PNS seperti yang dilakukan DKI. Pertama, PAD Kota Medan masih di bawah DKI Jakarta. Apalagi sekarang ini Medan masih butuh pembangunan infrastruktur,” ujarnya, kemarin.
Ratna menjelaskan, Pemko Medan harus meningkatkan pembangunan pada daerah tertinggal, sehingga kawasan bagian utara di Kota Medan dapat bagus seperti kawasan lain. Baginya, pemerintah daerah punya kebijakan memberikan tunjangan operasional kepada PNS sesuai kemampuan keuangannya.
“Memang yang namanya adil tidak harus diberi rata. Artinya, pemerintah memang harus memberikan intensif kepada PNS yang bekerja sesuai kemampuan dan beban tugas yang diberikan. Namun, jumlahnya disesuaikan kemampuan dan dianggap wajar bagi masyarakat luas,” katanya.
Lia Anggia Nasution
(ftr)
