PNS Pemko Didominasi Perempuan
Kamis, 29 Januari 2015 - 12:39 WIB
PNS Pemko Didominasi Perempuan
A
A
A
MEDAN - Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemko) Medan ternyata lebih banyak kaum perempuan dibandingkan laki-laki.
Dari jumlah PNS di Medan sebanyak 18.505 orang, 12.059 di antaranya merupakan perempuan, dan 6.444 orang adalah laki-laki. Tingginya jumlah PNS perempuan yang melebihi setengah dari kaum lelaki ini sangat fantastis sehingga mengundang pertanyaan dari sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan (Kalimantan Timur).
Hal ini dipertanyakan saat sejumlah anggota DPRD Pansus I Kota Balikpapan Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Medan, Rabu (28/1). Kunker itu diterima Asisten Administrasi Umum, Ikhwan Habibi Daulay, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, Lahum.
Pimpinan rombongan DPRD Balikpapan, Syukri Wahid, mempertanyakan apakah tidak ada masalah di pengadilan agama, dan berapa berkas permasalahan gugatan perceraian pegawai dalam berumah tangga yang masuk di pengadilan agama. Mereka menilai tentu banyak konflik rumah tangga pegawai yang terjadi.
Menurutnya, di Pemko Balikpapan jumlah PNS perempuannya lebih sedikit, namun sering terjadi konflik di rumah tangganya. Banyakfaktoryangterjadi seperti kecemburuan, rumah tangga tidak terurus, dan lainnya karena perempuan adalah seorang ibu rumah tangga yang tugasnya mengurus rumah, mengasuh anak-anak, dan lainnya.
“Di Pemko Balikpapan, PNS perempuan sering terjadi konflik rumah tangga dengan suaminya. Bahkan, sampai terjadi perceraian, hal ini mungkin karena tingkat kecemburuan kaum pria Balikpapan terhadap istrinya yang bekerja masih tinggi. Selain itu, di Balikpapan jumlah pria lebih banyak dari perempuan,” ungkap Syukri.
Syukri menjelaskan, kunjungan ini adalah dalam rangka pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) yang masih berada di bagian aset. Hal ini untuk menyikapi peraturan pemerintah (PP) nomor 44. Selain itu, minimnya struktur organisasi di Pemko Balikpapan, dimana ada sejumlah dinas masih bergabung menjadi satu dinas.
Lalu, pengembangan struktur organisasi ini adalah dalam rangka mempersiapkan aparatur sipil negara (ASN). “Kami ingin belajar dari Pemko Medan tentang struktur organisasi yang lengkap. Sebab, kami sudah menyusun drafnya dan akan dibahas. Tetapi sebelum pembahasan kami belajar dulu,” ujarnya.
Wali Kota Medan diwakili Asisten Administrasi Umum, Ikhwan Habibi, mengatakan, jumlah PNS Pemko Medan lebih banyak perempuan adalah guru, perawat di rumah sakit, dan perawat di puskesmas.
“Pemko Medan pada prinsipnya sama dengan Pemko Balikpapan tentang masalah UPL, dimana saat ini UPL masih berada di bagian aset, dan di bawah UPL ada beberapa pokja,” ungkap Ikhwan.
Lia Anggia Nasution
Dari jumlah PNS di Medan sebanyak 18.505 orang, 12.059 di antaranya merupakan perempuan, dan 6.444 orang adalah laki-laki. Tingginya jumlah PNS perempuan yang melebihi setengah dari kaum lelaki ini sangat fantastis sehingga mengundang pertanyaan dari sejumlah anggota DPRD Kota Balikpapan (Kalimantan Timur).
Hal ini dipertanyakan saat sejumlah anggota DPRD Pansus I Kota Balikpapan Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Medan, Rabu (28/1). Kunker itu diterima Asisten Administrasi Umum, Ikhwan Habibi Daulay, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, Lahum.
Pimpinan rombongan DPRD Balikpapan, Syukri Wahid, mempertanyakan apakah tidak ada masalah di pengadilan agama, dan berapa berkas permasalahan gugatan perceraian pegawai dalam berumah tangga yang masuk di pengadilan agama. Mereka menilai tentu banyak konflik rumah tangga pegawai yang terjadi.
Menurutnya, di Pemko Balikpapan jumlah PNS perempuannya lebih sedikit, namun sering terjadi konflik di rumah tangganya. Banyakfaktoryangterjadi seperti kecemburuan, rumah tangga tidak terurus, dan lainnya karena perempuan adalah seorang ibu rumah tangga yang tugasnya mengurus rumah, mengasuh anak-anak, dan lainnya.
“Di Pemko Balikpapan, PNS perempuan sering terjadi konflik rumah tangga dengan suaminya. Bahkan, sampai terjadi perceraian, hal ini mungkin karena tingkat kecemburuan kaum pria Balikpapan terhadap istrinya yang bekerja masih tinggi. Selain itu, di Balikpapan jumlah pria lebih banyak dari perempuan,” ungkap Syukri.
Syukri menjelaskan, kunjungan ini adalah dalam rangka pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) yang masih berada di bagian aset. Hal ini untuk menyikapi peraturan pemerintah (PP) nomor 44. Selain itu, minimnya struktur organisasi di Pemko Balikpapan, dimana ada sejumlah dinas masih bergabung menjadi satu dinas.
Lalu, pengembangan struktur organisasi ini adalah dalam rangka mempersiapkan aparatur sipil negara (ASN). “Kami ingin belajar dari Pemko Medan tentang struktur organisasi yang lengkap. Sebab, kami sudah menyusun drafnya dan akan dibahas. Tetapi sebelum pembahasan kami belajar dulu,” ujarnya.
Wali Kota Medan diwakili Asisten Administrasi Umum, Ikhwan Habibi, mengatakan, jumlah PNS Pemko Medan lebih banyak perempuan adalah guru, perawat di rumah sakit, dan perawat di puskesmas.
“Pemko Medan pada prinsipnya sama dengan Pemko Balikpapan tentang masalah UPL, dimana saat ini UPL masih berada di bagian aset, dan di bawah UPL ada beberapa pokja,” ungkap Ikhwan.
Lia Anggia Nasution
(ftr)
