Tapteng Tidak Anarkistis
Tapteng Tidak Anarkistis
A
A
A
SIBOLGA - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Sibolga, Ichwan Irvan Tanjung, mengimbau para nelayan Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) tidak bersikap anarkistis saat menggelar aksi damai pada Senin (26/1).
“Kita setuju, kawan-kawan nelayan menyampaikan aspirasinya secara damai. Apabila terjadi tindakan anarkistis, yang pertama diamankan adalah korlapnya selaku orang yang paling bertanggung jawab,” ujar Ichwan Irvan Tanjung didampingi Wakil Ketua, Y Nazara dan Munawar Tanjung, kepada wartawan, Sabtu (24/1).
Rencananya sekitar 5.000 nelayan Sibolga dan Tapteng menggelar demo menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 57/2014 tentang Larangan Transhipment di Laut serta Permen KP Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl ) dan Pukat Tarik (Seine Nets ).
Untuk itu, HNSI Kota Sibolga berharap pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait dapat menerima dan menyambungkan aspirasi nelayan Sibolga-Tapteng kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami berharap kedua Permen KP tersebut bisa ditinjau kembali, sehingga nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng dapat bekerja. Paling tidak ada solusi yang diberikan pemerintah kepada nelayan maupun pelaku usaha perikanan yang terkena dampak pelarangan,” tuturnya. Ketua HNSI Tapteng, Jamarlin Purba, juga menyampaikan hal senada. Dia berharap ada solusi nyata agar nelayan tidak dirugikan kebijakan tersebut.
“Peraturan ini dinilai telah menyengsarakan kehidupan nelayan,” ucapnya melalui sambungan telepon. Sekretaris HNSI Sumut, Pendi Pohan, ketika dihubungi lewat sambungan telepon seluler juga mendukung aksi damai yang para nelayan. Dia menambahkan, selain nelayan Sibolga dan Tapteng, sejumlah nelayan daerah lain di Indonesia juga melakukan aksi serupa.
Jonny simatupang
“Kita setuju, kawan-kawan nelayan menyampaikan aspirasinya secara damai. Apabila terjadi tindakan anarkistis, yang pertama diamankan adalah korlapnya selaku orang yang paling bertanggung jawab,” ujar Ichwan Irvan Tanjung didampingi Wakil Ketua, Y Nazara dan Munawar Tanjung, kepada wartawan, Sabtu (24/1).
Rencananya sekitar 5.000 nelayan Sibolga dan Tapteng menggelar demo menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 57/2014 tentang Larangan Transhipment di Laut serta Permen KP Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl ) dan Pukat Tarik (Seine Nets ).
Untuk itu, HNSI Kota Sibolga berharap pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait dapat menerima dan menyambungkan aspirasi nelayan Sibolga-Tapteng kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami berharap kedua Permen KP tersebut bisa ditinjau kembali, sehingga nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng dapat bekerja. Paling tidak ada solusi yang diberikan pemerintah kepada nelayan maupun pelaku usaha perikanan yang terkena dampak pelarangan,” tuturnya. Ketua HNSI Tapteng, Jamarlin Purba, juga menyampaikan hal senada. Dia berharap ada solusi nyata agar nelayan tidak dirugikan kebijakan tersebut.
“Peraturan ini dinilai telah menyengsarakan kehidupan nelayan,” ucapnya melalui sambungan telepon. Sekretaris HNSI Sumut, Pendi Pohan, ketika dihubungi lewat sambungan telepon seluler juga mendukung aksi damai yang para nelayan. Dia menambahkan, selain nelayan Sibolga dan Tapteng, sejumlah nelayan daerah lain di Indonesia juga melakukan aksi serupa.
Jonny simatupang
(ars)
Explore More