Ahok Akan Laporkan Mantan Dirut FSTJ ke Bareskrim
Jum'at, 23 Januari 2015 - 11:49 WIB
Ahok Akan Laporkan Mantan Dirut FSTJ ke Bareskrim
A
A
A
JAKARTA - Mantan Direktur Umum BUMD, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) Syamsul Hilataha akan dilaporkan ke Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Pasalnya, saham Syamsul di Pasar Induk Kelurahan Pisangan Lama, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, diduga memiliki kejanggalan.
"Saya siap laporkan (Syamsul) ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Mabes Polri) sama Kejaksaan soal (kepemilikan saham) itu," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok usai memimpin rapat umum pemegang saham (RUPS) di kantor BUMD, Jakarta, Jumat (23/1/2015).
Dia menambahkan, sebuah hal yang aneh jika mantan Dirut memiliki saham. Ahok juga siap mengusut kepemilikan 12 lembar saham oleh mantan kepala PT FSTJ dua periode itu.
"Dia beli berapa? Bagaimana mekanismenya? Itu lumayan besar lho, harganya juga bisa milyaran," pungkasnya.
Kata Ahok, Syamsul yang tidak hadir dalam pertemuan itu, sempat menghambat RUPS PT FSTJ. Hal itu lantaran pada rapat sebelumnya tidak bisa hadir, dan meminta untuk menunda sehari RUPS itu.
Syamsul, dikatakan Ahok, mengklaim RUPS hari ini tidak sah karena ketidakhadirannya itu.
"Dibilang RUPS tidak sah, dan minta diundur 15 hari. Saya tanya ke yang lain ternyata pada jawab sah," tutupnya.
"Saya siap laporkan (Syamsul) ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Mabes Polri) sama Kejaksaan soal (kepemilikan saham) itu," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok usai memimpin rapat umum pemegang saham (RUPS) di kantor BUMD, Jakarta, Jumat (23/1/2015).
Dia menambahkan, sebuah hal yang aneh jika mantan Dirut memiliki saham. Ahok juga siap mengusut kepemilikan 12 lembar saham oleh mantan kepala PT FSTJ dua periode itu.
"Dia beli berapa? Bagaimana mekanismenya? Itu lumayan besar lho, harganya juga bisa milyaran," pungkasnya.
Kata Ahok, Syamsul yang tidak hadir dalam pertemuan itu, sempat menghambat RUPS PT FSTJ. Hal itu lantaran pada rapat sebelumnya tidak bisa hadir, dan meminta untuk menunda sehari RUPS itu.
Syamsul, dikatakan Ahok, mengklaim RUPS hari ini tidak sah karena ketidakhadirannya itu.
"Dibilang RUPS tidak sah, dan minta diundur 15 hari. Saya tanya ke yang lain ternyata pada jawab sah," tutupnya.
(mhd)
