DPRD Tak Tahu Pemprov Punya Laboratorium

MEDAN - Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengaku terkejut begitu mengetahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ternyata memiliki Balai Laboratorium Kesehatan yang memiliki sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dinilai sangat bagus.

Sayangnya, keberadaan laboratorium tersebut tidak banyak diketahui masyarakat, sehingga tidak termanfaatkan dengan baik. “Ternyata kita punya laboratorium kesehatan yang sangat bagus. Sayang sekali selama ini banyak warga melakukan cek kesehatan justru di laboratorium milik swasta karena banyak yang tidak tahu,” ungkap Sekretaris Komisi E DPRD Sumut, Firman Setorus, di gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (21/1).

Politisi Partai Hanura itu mengaku bersama anggota Komisi E lainnya baru pertama kali mengetahui keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumut yang berada di Jalan Williem Iskandar Pasar V Barat I No 4, Medan Estate, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (20/1).

Firman datang bersama beberapa anggota Dewan lainnya, yakni Richard Pandapotan Sidabutar, Iskandar Sakty Batubara, Philip Juang Perwira Juang Nehe, dan Ahmadan Harahap. Hasilnya, laboratorium tersebut ternyata sangat bagus, baik sarana, prasarana, maupun SDM-nya.

Bahkan, UPT itu sudah mendapat penghargaan dari Ombudsman terkait pelayanan yang diberikan. Jika diberdayakan dengan baik, Balai Laboratorium Kesehatan tersebut bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dalam pemeriksaan kesehatan. “Harusnya laboratorium ini bisa menjadi sumber PAD,” ujar Firman.

Anggota Komisi E dari Fraksi Gerindra, Richard Pandapotan Sidabutar, menyoroti Balai Laboratorium Kesehatan Pemprov Sumut ini kesulitan maju karena memang belum banyak diketahui masyarakat luas. Artinya, jika dibandingkan laboratorium kesehatan milik swasta, promosinya jauh tertinggal.

Anggota Dewan lainnya, Iskandar Sakty Batubara, menambahkan, laboratorium tersebut sangat potensial dikembangkan. Komisi E siap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membahas pengembangannya.

Salah satunya memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, agar seluruh pegawai dan staf SKPD dan BUMD wajib memeriksakan kesehatan ke Balai Laboratorium Kesehatan milik Pemprov Sumut. “Termasuk kita anggota DPRD Sumut juga,” ujarnya.

M Rinaldi Khair