Pemulangan Pengungsi Sinabung Terhambat

MEDAN - Pemulangan sebanyak 2.443 jiwa atau 795 kepala keluarga (KK) pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung dari Desa Sigarang-garang dan Sukanalu, Kabupaten Karo, terhambat.

Pasalnya, lahan pertanian pengungsi masih tertutup abu vulkanik. Kepala Satgas Tanggap Darurat Gunung Sinabung, Letkol Inf Asep Sukarna, mengungkapkan, pada dasarnya para pengungsi sudah bisa dipulangkan ke desa masing-masing. Hal ini mengingat perbaikan rumah- rumah dan gedung-gedung fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah sudah selesai.

Namun, karena lahan tertutupi abu vulkanik, pengungsi belum bersedia pulang. Menurut Letkol Inf Asep Sukarna, pembersihan lahan pertanian bisa dilakukan sendiri oleh para pengungsi.

Pengungsi harus dididik mandiri untuk membersihkan lahan pertaniannya. “Memang pengungsi membutuhkan peralatan untuk membersihkan lahan pertanian yang tertutup abu vulkanik. Namun, saya rasa tidak semua tuntutan pengungsi bisa dipenuhi,” paparnya, Rabu (14/1).

Pengungsi memang sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014, setelah kedua desa tersebut dinyatakan aman oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Namun, pengungsi tetap tinggal di pengungsian yang tersebar di tujuh titik karena khawatir Sinabung erupsi lagi dan lahan pertanian yang tidak bisa diolah akibat tertutup abu vulkanik.

Lapisan abu vulkanik setebal 5-10 cm telah membatu sehingga lahan pertanian tidak bisa diolah. Beberapa warga mencoba membongkar dengan traktor kemudian menanam kentang, jagung, kol, dan lainnya, namun tanaman tersebut mati. “Saat hujan abu vulkanik, abu menyatu kembali dan membatu sehingga tanah menjadi keras,” ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo menuturkan, pengungsi meminta bantuan kepada pemerintah agar lapisan abu vulkanik dibuang ke tempat lain. BNPB sendiri telah meminta pemerintah setempat menyampaikan usulan dan kebutuhan penanganan masalah lahan pertanian pengungsi yang ditutupi abu vulkanik ke pemerintah pusat.

Dicky Irawan