Banyak Instansi Lakukan Pencitraan Dalam Kasus AirAsia
Rabu, 07 Januari 2015 - 17:44 WIB
Banyak Instansi Lakukan Pencitraan Dalam Kasus AirAsia
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, banyak instansi dan kementerian yang berlomba-lomba mencari muka atas kasus jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501.
"Kalau sanksi jatuhnya Airasia itu urusan pemerintah. Birokasi kacau balau dan ini terjadi di semua sektor. Lebih banyak instansi yang urgensinya tidak begitu berkepentingan masuk ke evakuasi. Ngapain menurunkan kapal perang? Ada Basarnas dan BPPT punya teknologi canggih," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Menurut Muzani, semua instansi dan kementerian sedang adu unjuk kekuatan untuk melakukan pencitraan atas insiden jatuhnya pesawat nahas itu.
"Untuk apa dikerahkan kapal perang sebanyak-banyaknya, kan sudah ada SAR, BPPT memiliki alat canggih. Semua instansi sedang adu unjuk kekuatan, melakukan pencitraan. Kapal perang itu untuk situasi darurat," ujarnya.
"Ada dua hal yang saya lihat. Ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Dan, itu sesuatu yang harus diinstrospeksi di dalam dari institusi pemerintahan," tambahnya.
Selain itu, Muzani juga berpendapat bahwa dalam menangani kasus AirAsia, terdapat tumpang tindih dalam birokrasi pemerintah.
"Ada satu instansi yang menyatakan memberikan izin dan ada yang tidak memberikan izin, ada juga yang menyatakan itu ilegal dan ditarik," pungkasnya.
"Kalau sanksi jatuhnya Airasia itu urusan pemerintah. Birokasi kacau balau dan ini terjadi di semua sektor. Lebih banyak instansi yang urgensinya tidak begitu berkepentingan masuk ke evakuasi. Ngapain menurunkan kapal perang? Ada Basarnas dan BPPT punya teknologi canggih," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Menurut Muzani, semua instansi dan kementerian sedang adu unjuk kekuatan untuk melakukan pencitraan atas insiden jatuhnya pesawat nahas itu.
"Untuk apa dikerahkan kapal perang sebanyak-banyaknya, kan sudah ada SAR, BPPT memiliki alat canggih. Semua instansi sedang adu unjuk kekuatan, melakukan pencitraan. Kapal perang itu untuk situasi darurat," ujarnya.
"Ada dua hal yang saya lihat. Ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Dan, itu sesuatu yang harus diinstrospeksi di dalam dari institusi pemerintahan," tambahnya.
Selain itu, Muzani juga berpendapat bahwa dalam menangani kasus AirAsia, terdapat tumpang tindih dalam birokrasi pemerintah.
"Ada satu instansi yang menyatakan memberikan izin dan ada yang tidak memberikan izin, ada juga yang menyatakan itu ilegal dan ditarik," pungkasnya.
(zik)
