Sumut 2014 Jalan di Tempat
Rabu, 24 Desember 2014 - 11:25 WIB
Sumut 2014 Jalan di Tempat
A
A
A
MEDAN - Sumatera Utara (Sumut) sepanjang 2014 dianggap masih jalan di tempat karena banyak permasalahan lama yang belum bisa dituntaskan.
Hal itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat (PD) dalam refleksi akhir tahun di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (23/12). Ketua Fraksi PD, Saleh Bangun, mengatakan, hingga akhir tahun, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut masih minim.
Hal itu dilihat dari serapan anggaran yang masih belum maksimal, dan target pendapatan yang belum tercapai. “Kami minta kinerjanya diperbaiki, setidaknya jangan sampai terulang pada tahun depan. Kami lihat di 2014 ini masih jalan di tempat,” ungkap Saleh Bangun didampingi Sekretaris Fraksi, Sopar Siburian; dan Bendahara, Jenny RL Berutu, kepada wartawan, kemarin.
Partai Demokrat masih melihat persoalan klasik yang sudah lama terjadi tetap belum bisa dituntaskan. Ini terutama terkait tapal batas provinsi antara Sumut dengan Riau, serta tapal batas kabupaten/kota di Sumut. Belum lagi kasus sengketa lahan eks hak guna usaha (HGU) milik PTPN II yang hingga kini belum jelas jalan keluarnya.
Mantan ketua DPRD Sumut itu juga menyoroti perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan menjadi PT Perhotelan yang dinilai tidak membawa pengaruh apapun di 2014. Partai Demokrat belum melihat ada terobosan yang diberikan atas perubahan nama tersebut. Bahkan, menjadi pertanyaan banyak pihak mengingat Sumut sudah tidak punya lagi hotel yang dikelola sendiri.
Karena itu, PD melalui refleksi akhir tahun tersebut menyarankan agar PT Perhotelan mengelola sejumlah aset Pemprov Sumut seperti mes, vila, dan fasilitas penginapan lain yang tersebar di sejumlah kota dan provinsi. Sangat disayangkan jika selama ini APBD dikucurkan ke sejumlah mes dan vila milik Pemprov Sumut, namun tidak jelas kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya pernah ke mes di Yogyakarta, itu besarnya minta ampun. Untuk apa ini kalau tidak dikelola, seharusnya bisa dijadikan sumber penerimaan jika PT Perhotelan mau mengelolanya. Pemprov Sumut punya banyak mes dan vila, seharusnya itu bisa dikomersialkan untuk kepentingan Sumut,” kata Saleh .
Sekretaris Fraksi PD, Sopar Siburian, mengatakan, jaminan bahwa krisis listrik akan berakhir di 2015 harus dapat dipastikan kembali. Meski DPRD Sumut sudah mendengarkan langsung dari PLN bahwa ketersediaan pasokan listrik akan aman tahun depan, ini perlu dikawal agar perhitungan berakhirnya krisis listrik tersebut tidak lagi meleset.
Selain itu, Fraksi PD mengingatkan Pemprov Sumut tidak lengah di 2015 nanti terkait rencana PT Inalum yang segera melakukan initial public offering (IPO) untuk pengembangan bisnisnya. Pemprov Sumut harus benar-benar memperjuangkan pembagian saham pemerintah daerah di perusahaan peleburan aluminium tersebut. “Sumut dan kabupaten/kota lain di sekitar aliran Danau Toba harus mendapatkan prioritas kepemilikan saham di PT Inalum,” ungkap Sopar.
Sementara Bendahara Fraksi PD, Jenny RL Berutu, menyatakan, fraksi mendorong Sumut menjadi provinsi yang berdaulat atas pangan. Sumut saat ini sudah masuk dalam provinsi yang ditargetkan swasembada beras selama tiga tahun ke depan. Sayangnya, anggaran untuk program pertanian dan pangan masih sangat minim.
“Hal ini akan jadi perhatian Demokrat ke depan untuk memperjuangkan terwujudnya Sumut sebagai provinsi yang berdaulat atas pangan,” kata politisi dari daerah pemilihan (dapil) Sumut 11 itu.
M Rinaldi Khair
Hal itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat (PD) dalam refleksi akhir tahun di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (23/12). Ketua Fraksi PD, Saleh Bangun, mengatakan, hingga akhir tahun, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut masih minim.
Hal itu dilihat dari serapan anggaran yang masih belum maksimal, dan target pendapatan yang belum tercapai. “Kami minta kinerjanya diperbaiki, setidaknya jangan sampai terulang pada tahun depan. Kami lihat di 2014 ini masih jalan di tempat,” ungkap Saleh Bangun didampingi Sekretaris Fraksi, Sopar Siburian; dan Bendahara, Jenny RL Berutu, kepada wartawan, kemarin.
Partai Demokrat masih melihat persoalan klasik yang sudah lama terjadi tetap belum bisa dituntaskan. Ini terutama terkait tapal batas provinsi antara Sumut dengan Riau, serta tapal batas kabupaten/kota di Sumut. Belum lagi kasus sengketa lahan eks hak guna usaha (HGU) milik PTPN II yang hingga kini belum jelas jalan keluarnya.
Mantan ketua DPRD Sumut itu juga menyoroti perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan menjadi PT Perhotelan yang dinilai tidak membawa pengaruh apapun di 2014. Partai Demokrat belum melihat ada terobosan yang diberikan atas perubahan nama tersebut. Bahkan, menjadi pertanyaan banyak pihak mengingat Sumut sudah tidak punya lagi hotel yang dikelola sendiri.
Karena itu, PD melalui refleksi akhir tahun tersebut menyarankan agar PT Perhotelan mengelola sejumlah aset Pemprov Sumut seperti mes, vila, dan fasilitas penginapan lain yang tersebar di sejumlah kota dan provinsi. Sangat disayangkan jika selama ini APBD dikucurkan ke sejumlah mes dan vila milik Pemprov Sumut, namun tidak jelas kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya pernah ke mes di Yogyakarta, itu besarnya minta ampun. Untuk apa ini kalau tidak dikelola, seharusnya bisa dijadikan sumber penerimaan jika PT Perhotelan mau mengelolanya. Pemprov Sumut punya banyak mes dan vila, seharusnya itu bisa dikomersialkan untuk kepentingan Sumut,” kata Saleh .
Sekretaris Fraksi PD, Sopar Siburian, mengatakan, jaminan bahwa krisis listrik akan berakhir di 2015 harus dapat dipastikan kembali. Meski DPRD Sumut sudah mendengarkan langsung dari PLN bahwa ketersediaan pasokan listrik akan aman tahun depan, ini perlu dikawal agar perhitungan berakhirnya krisis listrik tersebut tidak lagi meleset.
Selain itu, Fraksi PD mengingatkan Pemprov Sumut tidak lengah di 2015 nanti terkait rencana PT Inalum yang segera melakukan initial public offering (IPO) untuk pengembangan bisnisnya. Pemprov Sumut harus benar-benar memperjuangkan pembagian saham pemerintah daerah di perusahaan peleburan aluminium tersebut. “Sumut dan kabupaten/kota lain di sekitar aliran Danau Toba harus mendapatkan prioritas kepemilikan saham di PT Inalum,” ungkap Sopar.
Sementara Bendahara Fraksi PD, Jenny RL Berutu, menyatakan, fraksi mendorong Sumut menjadi provinsi yang berdaulat atas pangan. Sumut saat ini sudah masuk dalam provinsi yang ditargetkan swasembada beras selama tiga tahun ke depan. Sayangnya, anggaran untuk program pertanian dan pangan masih sangat minim.
“Hal ini akan jadi perhatian Demokrat ke depan untuk memperjuangkan terwujudnya Sumut sebagai provinsi yang berdaulat atas pangan,” kata politisi dari daerah pemilihan (dapil) Sumut 11 itu.
M Rinaldi Khair
(ftr)
