Belum Semua Warga Dukung Bandara Baru
Selasa, 23 Desember 2014 - 10:26 WIB
Belum Semua Warga Dukung Bandara Baru
A
A
A
KULONPROGO - Tidak semua warga terdampak mendukung rencana pembangunan bandara baru di Kulonprogo.
Sebagian warga dari Desa Glagah dan Desa Palihan di Kecamatan Temon masih ada yang menolak. Sekitar 100 warga yang tergabung dalam Wahan Tri Tunggal (WTT) siang kemarin melakukan aksi penolakan saat dilaksanakan konsultasi publik. Aksi warga ini dilakukan di tepi Jalan Daendels atau dikenal dengan JJLS yang berada persis di depan kantor Balai Desa Glagah.
Para warga ini sebelumnya melakukan longmarch sekitar 2 kilometer. Pada aksi kemarin, warga hanya menyuarakan aspirasinya melalui poster dan spanduk. Warga juga membawa beberapa pocong dan keranda yang disimbolkan sebagai matinya hak atas rakyat.
Usai doa bersama, warga membubarkan diri. “Kami ingin tunjukkan ke Angkasa Pura ataupun pemerintah kalau warga masih menolak,” ujar Humas WTT Martono di sela-sela aksi penolakan terhadap bandara.
Pocong dan keranda yang dibawa merupakan simbol perlawanan terakhir dari warga. Penolakan yang dilakukan tidak pernah digubris pemerintah. Meski warga menolak, pemerintah tetap melakukan sosialisasi dan konsultasi sebagai tahapan persiapan bandara.
Bahkan, beberapa warga WTT dikriminalisasi dan dijadikan tersangka dalam aksi demo penolakan. “WTT komitmen tidak akan hadir dalam konsultasi publik dan akan tetap menolak bandara,” tandasnya.
Hingga kini warga WTT tidak ada satu pun yang merelakan tanahnya. Mereka belum menyerahkan dokumen atas tanah yang akan menjadi dasar ganti rugi. Menurut Assek II Kulonprogo Triyono, menolak rencana pembangunan bandara merupakan hak masyarakat. Apalagi, mereka juga akan menjadi warga terdampak. Semestinya penolakan itu dilakukan dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
Salah satunya dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan pada konsultasi publik. Justru penolakan di luar mekanisme yang ada justru akan merugikan warga sendiri. “Kalau tidak ada dokumen tertulis, kita tidak bisa melakukan kajian atas keberatan. Mestinya mereka mengisi keberatan di formulir yang kita sediakan,” kata Triyono, yang juga anggota Tim Persiapan bandara baru.
Dari sekitar 173 undangan, sosialisasi ini dihadiri 116 undangan. Artinya, sekitar 56 undangan yang tidak hadir dalam konsultasi publik kemarin. Tim masih akan memberikan kesempatan kepada warga yang belum hadir untuk ikut di konsultasi publik lanjutan. “Dari setiap keberatan yang ada akan dikaji. Silakan sampaikan keberatan itu,” tandasnya.
Pimpinan Proyek Eko Permadi mengatakan, PT Angkasa Pura siap bertemu dan berdialog dengan warga mengenai rencana pembangunan yang ada. Pertemuan ini bisa dilakukan dengan cara formal maupun informal.
Prinsipnya, semuanya akan dilakukan secara transparan dan tidak akan ada permasalahan yang ditutupi. “Tidak perlu menunggu sampai konsultasi tahap II. Kalau warga mau bertemu saat jeda waktu pun, kami siap,” katanya.
Dalam konsultasi kemarin, warga minta kejelasan akan jaminan ke depan. Mereka minta ada memorandum of understanding (MoU) antara warga dan pemerintah atau PT Angkasa Pura. Jika memang tidak bisa, perlu dibuat berita acara ataupun pakta integritas terhadap janji yang akan dilakukan.
Kuntadi
Sebagian warga dari Desa Glagah dan Desa Palihan di Kecamatan Temon masih ada yang menolak. Sekitar 100 warga yang tergabung dalam Wahan Tri Tunggal (WTT) siang kemarin melakukan aksi penolakan saat dilaksanakan konsultasi publik. Aksi warga ini dilakukan di tepi Jalan Daendels atau dikenal dengan JJLS yang berada persis di depan kantor Balai Desa Glagah.
Para warga ini sebelumnya melakukan longmarch sekitar 2 kilometer. Pada aksi kemarin, warga hanya menyuarakan aspirasinya melalui poster dan spanduk. Warga juga membawa beberapa pocong dan keranda yang disimbolkan sebagai matinya hak atas rakyat.
Usai doa bersama, warga membubarkan diri. “Kami ingin tunjukkan ke Angkasa Pura ataupun pemerintah kalau warga masih menolak,” ujar Humas WTT Martono di sela-sela aksi penolakan terhadap bandara.
Pocong dan keranda yang dibawa merupakan simbol perlawanan terakhir dari warga. Penolakan yang dilakukan tidak pernah digubris pemerintah. Meski warga menolak, pemerintah tetap melakukan sosialisasi dan konsultasi sebagai tahapan persiapan bandara.
Bahkan, beberapa warga WTT dikriminalisasi dan dijadikan tersangka dalam aksi demo penolakan. “WTT komitmen tidak akan hadir dalam konsultasi publik dan akan tetap menolak bandara,” tandasnya.
Hingga kini warga WTT tidak ada satu pun yang merelakan tanahnya. Mereka belum menyerahkan dokumen atas tanah yang akan menjadi dasar ganti rugi. Menurut Assek II Kulonprogo Triyono, menolak rencana pembangunan bandara merupakan hak masyarakat. Apalagi, mereka juga akan menjadi warga terdampak. Semestinya penolakan itu dilakukan dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
Salah satunya dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan pada konsultasi publik. Justru penolakan di luar mekanisme yang ada justru akan merugikan warga sendiri. “Kalau tidak ada dokumen tertulis, kita tidak bisa melakukan kajian atas keberatan. Mestinya mereka mengisi keberatan di formulir yang kita sediakan,” kata Triyono, yang juga anggota Tim Persiapan bandara baru.
Dari sekitar 173 undangan, sosialisasi ini dihadiri 116 undangan. Artinya, sekitar 56 undangan yang tidak hadir dalam konsultasi publik kemarin. Tim masih akan memberikan kesempatan kepada warga yang belum hadir untuk ikut di konsultasi publik lanjutan. “Dari setiap keberatan yang ada akan dikaji. Silakan sampaikan keberatan itu,” tandasnya.
Pimpinan Proyek Eko Permadi mengatakan, PT Angkasa Pura siap bertemu dan berdialog dengan warga mengenai rencana pembangunan yang ada. Pertemuan ini bisa dilakukan dengan cara formal maupun informal.
Prinsipnya, semuanya akan dilakukan secara transparan dan tidak akan ada permasalahan yang ditutupi. “Tidak perlu menunggu sampai konsultasi tahap II. Kalau warga mau bertemu saat jeda waktu pun, kami siap,” katanya.
Dalam konsultasi kemarin, warga minta kejelasan akan jaminan ke depan. Mereka minta ada memorandum of understanding (MoU) antara warga dan pemerintah atau PT Angkasa Pura. Jika memang tidak bisa, perlu dibuat berita acara ataupun pakta integritas terhadap janji yang akan dilakukan.
Kuntadi
(ftr)
