Anggota DPRD Wajib Ikut BPJS
Kamis, 18 Desember 2014 - 14:17 WIB
Anggota DPRD Wajib Ikut BPJS
A
A
A
SUKOHARJO - Anggota DPRD Sukoharjo kini diwajibkan untuk ikut program kesehatan pemerintah yakni BPJS.
Langkah itu diambil sekaligus untuk menerapkan ketentuan baru dari pemerintah pusat. Dengan jadi peserta BPJS, DPRD tidak bisa lagi ikut program asuransi kesehatan yang melibatkan pihak ketiga. “Biasanya anggota DPRD diikutkan asuransi kesehatan dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini asuransi. Namun karena ada aturan baru, anggota DPRD harus ikut BPJS,” kata Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto kemarin.
Politikus PDIP tersebut menerangkan, program BPJS untuk wakil rakyat tersebut baru akan dijalankan tahun 2015 nanti. Ketentuan untuk mengikuti program BPJS sudah menjadi ketentuan dari pusat sehingga daerah tinggal menjalankannya.
Tidak hanya di DPRD Sukoharjo, tapi juga berlaku di semua daerah tanpa ada pengecualian. “Ada perubahan penting dalam layanan kesehatan dari biasanya memakai produk asuransi maka sekarang beralih ke BPJS. Ada perbedaan layanan yang harus dipahami bersama,” katanya.
Disinggung perbedaan tersebut, Nurjayanto menyebutkan antara lain dalam program BPJS tidak memiliki fasilitas chek up kesehatan. Padahal, anggota DPRD Sukoharjo selalu menikmati fasilitas tersebut ketika jadi peserta asuransi kesehatan.
Selain itu, anggota DPRD juga harus mencari dokter keluarga sendiri dan poliklinik umum terdekat. Sebelumnya, mereka bisa bebas berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak asuransi. “Perbedaan paling menonjol lainnya adalah anggota DPRD harus menanggung sendiri biaya premi asuransi. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan gaji,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Sunoto. Menurutnya, pemberlakuan program BPJS bagi anggota Dewan sudah jadi kebijakan pemerintah pusat sehingga harus dijalankan. Terlebih lagi, DPRD juga wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat.
Sumarno
Langkah itu diambil sekaligus untuk menerapkan ketentuan baru dari pemerintah pusat. Dengan jadi peserta BPJS, DPRD tidak bisa lagi ikut program asuransi kesehatan yang melibatkan pihak ketiga. “Biasanya anggota DPRD diikutkan asuransi kesehatan dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini asuransi. Namun karena ada aturan baru, anggota DPRD harus ikut BPJS,” kata Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto kemarin.
Politikus PDIP tersebut menerangkan, program BPJS untuk wakil rakyat tersebut baru akan dijalankan tahun 2015 nanti. Ketentuan untuk mengikuti program BPJS sudah menjadi ketentuan dari pusat sehingga daerah tinggal menjalankannya.
Tidak hanya di DPRD Sukoharjo, tapi juga berlaku di semua daerah tanpa ada pengecualian. “Ada perubahan penting dalam layanan kesehatan dari biasanya memakai produk asuransi maka sekarang beralih ke BPJS. Ada perbedaan layanan yang harus dipahami bersama,” katanya.
Disinggung perbedaan tersebut, Nurjayanto menyebutkan antara lain dalam program BPJS tidak memiliki fasilitas chek up kesehatan. Padahal, anggota DPRD Sukoharjo selalu menikmati fasilitas tersebut ketika jadi peserta asuransi kesehatan.
Selain itu, anggota DPRD juga harus mencari dokter keluarga sendiri dan poliklinik umum terdekat. Sebelumnya, mereka bisa bebas berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak asuransi. “Perbedaan paling menonjol lainnya adalah anggota DPRD harus menanggung sendiri biaya premi asuransi. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan gaji,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Sunoto. Menurutnya, pemberlakuan program BPJS bagi anggota Dewan sudah jadi kebijakan pemerintah pusat sehingga harus dijalankan. Terlebih lagi, DPRD juga wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat.
Sumarno
(ftr)
