Anakku Sudah Sarjana, Harus Mau Membangun Daerah
Anakku Sudah Sarjana, Harus Mau Membangun Daerah
A
A
A
MEDAN - Ibu tua itu duduk berhimpitan dengan beberapa anggota keluarga lainnya di hamparan rumput hijau dan rindangnya pohon di halaman Kampus Universitas Sisingamangaraja XII Silangit, Tapanuli Utara (Taput).
Dia sengaja memilih duduk di luar tenda tempat berlangsungnya wisuda sebanyak 287 sarjana S-1 dari berbagai fakultas di perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Taput, karena di dalam tenda sudah penuh. Maklum saja, wisuda ini memang bukan berlangsung di gedung mewah atau minimal di dalam aula kampus.
Proses wisuda justru dilakukan di tengah tanah lapang, masih di areal kampus. Hanya ada tenda ukuran cukup besar, ditambah lagi kursi plastik untuk menampung para wisudawan dan orang tuanya. Selain itu, ada juga panggung ukuran sedang yang disiapkan untuk rektor, dekan, serta kepala jurusan. Dari raut wajahnya, ibu tua ini terlihat begitu bahagia dan bangga melihat anaknya menjadi salah satu wisudawan.
“Nungga sarjana be gelleng hi, dang matisuang akka hepeng na hulean lao pasikkolahon ibana. Sae hasea ma ibana, jala boi paturehon huta na . (Anakku sudah sarjana, tak sia-sia uang yang sudah kukeluarkan untuk kuliahnya. Dia harus maju, dan membangun daerah ini),” ungkapnya dengan logat Batak yang kental .
Ibu tua ini memang sangat berharap anaknya bisa mengangkat harkat dan martabat keluarganya dan membangun tanah kelahirannya. “Gelleng hi do huharaphon, laon paturehon huta dohot luat on. sai hasea ma ibana, asa adong paturehon huta on . (Anak ini harapanku, harapan tanah kelahirannya. Dia harus maju dan sukses membangun tanah kelahirannya kelak),” ujarnya dengan bangga.
Wajar saja ibu tua itu menaruh harapan kepada anaknya agar mau memberi kontribusi membangun tanah kelahirannya, Sumatera Utara (Sumut), khususnya Taput. Sebab, hingga saat ini kondisi Sumut memang masih harus banyak pembenahan di segala sektor.
Kondisi ini juga terekam saat kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman; Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba; anggota DPD, Dedi Iskandar Batubara pada Sabtu (6/12) hingga Selasa (9/12) kesepuluh kabupaten/kota di Sumut.
Ikut juga, anggota DPD asal Sumatera Barat, Nofi Chandra; serta Penasihat Kaukus DPD Sumatera, Rahmatsyah. “Setidaknya kunjungan kerja itu sudah menempuh jarak 896 kilometer (km) dan berhasil memantau apa saja yang menjadi persoalan dan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya sebagai bahan perbandingan materi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang bersifat bottom up planning,” ujar Irman Gusman.
Ketujuh kabupaten/kota tersebut, adalah Kota Medan, Kota dan Kabupaten Serdangbedagai, Kota Tebingtinggi, Kota Pematangsiantar. Lalu, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Karo.
Dari perjalanan itu, kata Irman, terekam kuat daerah sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan secepatnya, bendungan yang mengairi sawah, serta persoalan listrik yang berlarut-larut tak kunjung tuntas. Saat dialog dengan para kepala daerah yang dijumpai, terekam keluhan tentang UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dana transfer dari pusat ke daerah.
Sejumlah kepala daerah juga mengeluhkan kerja sama antardaerah sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah ternyata tidak harmonis seperti yang dibayangkan. “Hal ini menjadi masukan bagi kami. Bahan masalah ini akan kami bahas dalam rapat kerja masa sidang berikutnya dengan kementerian terkait,” ucapnya.
Sementara Ketua Komite II (infrastruktur) DPD, Parlindungan Purba, berjanji akan mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang keinginan dibangunnya jalan tol Medan-Tebingtinggi- Pematangsiantar. “Selain untuk memperlancar arus kendaraan, jika infrastruktur itu ada, akan merangsang wisatawan lebih banyak ke Danau Toba. Ini usulan dari Kota Tebingtinggi dan Siantar,” tuturnya.
DPD juga menganggap proyek Bendungan Bajayu (Batak, Jawa, Melayu) di dua daerah, yakni Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi harus segera dituntaskan. Ini sangat bermanfaat untuk merealisasikan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pencetakan satu juta hektare sawah baru dan swasembada beras terwujud. Tidak kalah hebatnya, persoalan krisis listrik juga menjadi masalah besar.
“Di Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi sering listrik byarpet. Hal inilah yang akan kami serap dan kami tanyakan kepada kementerian dan PLN saat rapat kerja,” ucap Parlindungan.
Vitrianda Hilba Siregar
Dia sengaja memilih duduk di luar tenda tempat berlangsungnya wisuda sebanyak 287 sarjana S-1 dari berbagai fakultas di perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Taput, karena di dalam tenda sudah penuh. Maklum saja, wisuda ini memang bukan berlangsung di gedung mewah atau minimal di dalam aula kampus.
Proses wisuda justru dilakukan di tengah tanah lapang, masih di areal kampus. Hanya ada tenda ukuran cukup besar, ditambah lagi kursi plastik untuk menampung para wisudawan dan orang tuanya. Selain itu, ada juga panggung ukuran sedang yang disiapkan untuk rektor, dekan, serta kepala jurusan. Dari raut wajahnya, ibu tua ini terlihat begitu bahagia dan bangga melihat anaknya menjadi salah satu wisudawan.
“Nungga sarjana be gelleng hi, dang matisuang akka hepeng na hulean lao pasikkolahon ibana. Sae hasea ma ibana, jala boi paturehon huta na . (Anakku sudah sarjana, tak sia-sia uang yang sudah kukeluarkan untuk kuliahnya. Dia harus maju, dan membangun daerah ini),” ungkapnya dengan logat Batak yang kental .
Ibu tua ini memang sangat berharap anaknya bisa mengangkat harkat dan martabat keluarganya dan membangun tanah kelahirannya. “Gelleng hi do huharaphon, laon paturehon huta dohot luat on. sai hasea ma ibana, asa adong paturehon huta on . (Anak ini harapanku, harapan tanah kelahirannya. Dia harus maju dan sukses membangun tanah kelahirannya kelak),” ujarnya dengan bangga.
Wajar saja ibu tua itu menaruh harapan kepada anaknya agar mau memberi kontribusi membangun tanah kelahirannya, Sumatera Utara (Sumut), khususnya Taput. Sebab, hingga saat ini kondisi Sumut memang masih harus banyak pembenahan di segala sektor.
Kondisi ini juga terekam saat kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman; Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba; anggota DPD, Dedi Iskandar Batubara pada Sabtu (6/12) hingga Selasa (9/12) kesepuluh kabupaten/kota di Sumut.
Ikut juga, anggota DPD asal Sumatera Barat, Nofi Chandra; serta Penasihat Kaukus DPD Sumatera, Rahmatsyah. “Setidaknya kunjungan kerja itu sudah menempuh jarak 896 kilometer (km) dan berhasil memantau apa saja yang menjadi persoalan dan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya sebagai bahan perbandingan materi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang bersifat bottom up planning,” ujar Irman Gusman.
Ketujuh kabupaten/kota tersebut, adalah Kota Medan, Kota dan Kabupaten Serdangbedagai, Kota Tebingtinggi, Kota Pematangsiantar. Lalu, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Karo.
Dari perjalanan itu, kata Irman, terekam kuat daerah sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan secepatnya, bendungan yang mengairi sawah, serta persoalan listrik yang berlarut-larut tak kunjung tuntas. Saat dialog dengan para kepala daerah yang dijumpai, terekam keluhan tentang UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dana transfer dari pusat ke daerah.
Sejumlah kepala daerah juga mengeluhkan kerja sama antardaerah sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah ternyata tidak harmonis seperti yang dibayangkan. “Hal ini menjadi masukan bagi kami. Bahan masalah ini akan kami bahas dalam rapat kerja masa sidang berikutnya dengan kementerian terkait,” ucapnya.
Sementara Ketua Komite II (infrastruktur) DPD, Parlindungan Purba, berjanji akan mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang keinginan dibangunnya jalan tol Medan-Tebingtinggi- Pematangsiantar. “Selain untuk memperlancar arus kendaraan, jika infrastruktur itu ada, akan merangsang wisatawan lebih banyak ke Danau Toba. Ini usulan dari Kota Tebingtinggi dan Siantar,” tuturnya.
DPD juga menganggap proyek Bendungan Bajayu (Batak, Jawa, Melayu) di dua daerah, yakni Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi harus segera dituntaskan. Ini sangat bermanfaat untuk merealisasikan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pencetakan satu juta hektare sawah baru dan swasembada beras terwujud. Tidak kalah hebatnya, persoalan krisis listrik juga menjadi masalah besar.
“Di Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi sering listrik byarpet. Hal inilah yang akan kami serap dan kami tanyakan kepada kementerian dan PLN saat rapat kerja,” ucap Parlindungan.
Vitrianda Hilba Siregar
(ftr)
Explore More