Sumut Harus Siap Hadapi MEA

BALIGE - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, mengingatkan Sumatera Utara (Sumut) harus siap menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 2015.

Menurut Irman, MEA sudah disepakati negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membentuk kekuatan ekonomi. Sementara khusus di Sumut, dia menilai provinsi ini mempunyai potensi bersaing dalam era MEA. “Sumut berada di posisi yang strategis, berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Sumut harus siap menghadapi era ini,” ujarnya saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda Universitas Sisingamangaraja XII, Silangit, Balige, Tapanuli Utara (Taput), kemarin.

Menurut dia, Sumut merupakan pintu gerbang ekonomi Indonesia bagian barat. Melihat posisi itulah, Sumut harus mengambil peran sebaik mungkin dan siap menghadapi era MEA. Pertumbuhan ekonomi di Sumut juga diyakini tidak terlalu sulit. Apalagi dengan masyarakatnya yang heterogen, baik agama maupun etnisnya, justru lebih memperkuat kehendak mempercepat kemakmuran.

“Bagi saya, MEA adalah tantangan agar anak bangsa Indonesia, termasuk di Sumut siap bersaing dengan negara lainnya. Nah , sekarang saya minta Sumut mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap menghadapi MEA,” ucapnya. Kedatangan Irman Gusman ke Taput, kemarin, merupakan bagian dari roadshow bersama anggota DPD Parlindungan Purba, dan anggota DPD Dedi Iskandar Batubara ke sepuluh kabupaten/ kota di Sumut.

Roadshow ini sudah berlangsung sejak Sabtu (6/12) - Selasa (9/12). Irman melanjutkan, ketahanan ekonomi Indonesia di Asia Tenggara berada di nomor satu, sementara di dunia berada dinomorurut16. Denganmodal seperti ini sejatinya Indonesia siap menghadapi persaingan di era MEA, maupun di tingkat global.

Dia yakin jika Indonesia sungguh- sungguh bekerja keras, bukan tidak mungkin Indonesia berada di nomor tujuh dunia pada 10-15 tahun mendatang. “Saya melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Sumut, sebenarnya sudah terbangun, namun belum bangkit. Inilah saat ekonomi Indonesia, Sumut Bangkit,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPD, Parlindungan Purba, melihat Universitas Sisingamangaraja XII punya andil dalam pembangunan, terutama perekonomian di Sumut. Memang seharusnya perguruan tinggi menjadi institusi pertama yang menggerakkan perekonomian.

“Saya bangga kepada Universitas Sisingamangaraja. Kampus ini sudah berada di jalan yang benar, membangun pendidikan sama artinya membangun ekonomi. Orang Batak jangan sampai ada yang bodoh, harus maju,” kata dia. Sementara dalam wisuda Universitas Sisingamangaraja XII kemarin, mewisuda sebanyak 278 wisudawan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) terbaik 3,4.

Pembenahan Infrastruktur di Daerah Belum Maksimal

Bupati Samosir Mangindar Simbolon mengatakan, pembenahan infrastruktur di daerah merupakan keluhan yang paling besar yang disampaikan pemerintah daerah di sekitar kawasan Danau Toba kepada Irman Gusman dan Parlindungan Purba.

Kepala daerah di kawasan itu pun mendesak pembenahan dilakukan secara maksimal dan tidak serba tanggung, terlebih untuk kondisi jalan-jalan nasional. “Kita menilai kondisi jalan kita tidak ada yang baik. Bahkan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita berharap dengan kedatangan ketua DPD ini berdampak pada pembenahan jalan lebih baik dan lebih maksimal,” katanya kepada KORAN SINDO MEDAN, kemarin.

Mangindar memaparkan, selama ini perbaikan dan pembenahan yang dilakukan di daerah masih terkesan apa adanya sehingga keberadaan infrastruktur tidak maksimal untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Secara khusus untuk jalan-jalan nasional yang sama sekali tidak dapat difungsikan dengan baik. “Hampir setiap kabupaten/kota mengalami hal yang sama. Karena itu kita berharap ini menjadi bagian dari perhatian serius para legislatif kita,” katanya.

Selain itu, aplikasi dari kebijakan- kebijakan politik di periode lampau harus dilanjutkan. Contohnya, kelanjutan dan pembenahan tata ruang di kawasan Danau Toba.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, sangat memahami kegusaran daerah terhadap buruknya infrastruktur. Secara langsung dia mendesak Komite II DPD agar ikut maksimal membantu percepatan pembangunan di daerah.

Komite II DPD harus menindaklajuti segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis, sehingga dapat lebih cepat dari apa yang di harapkan. “Kami akan ikut mendesak kementerian yang berkaitan agar mempercepat pembangunan tersebut,” ujarnya.

Vitrianda Hilba Siregar/ Baringin Lumban Gaol