Ekonomi Jabar Diprediksi Lebih Baik
Selasa, 09 Desember 2014 - 09:13 WIB
Ekonomi Jabar Diprediksi Lebih Baik
A
A
A
BANDUNG - Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2015 diprediksi lebih baik dibandingkan tahun ini. Perekonomian Jabar diperkirakan tetap tumbuh pada kisaran 5,6%-6,0%.
“Terkait pertumbuhan itu, kami mengapresiasi terbentuknya Forum Pengembangan Ekonomi Daerah atau West Java Incor porated (WJI) yang merupak an hasil sinergi BI (Bank Indonesia), pemerintah daerah, Kadin (Kamar Dagang dan Industri), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), perbankan, sektor swasta, serta instansi lainnya,” ungkap Deputi Gubernur BI Hendar usai Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jabar di Kantor BI Jabar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, kemarin.
Memperhatikan tujuan utama WJI yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian, meningkatkan daya saing, dan membentuk persepsi po sitif, pihaknya meyakini, jika tujuan tersebut dicapai dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perekonomian Jabar.
Menyinggung penggunaan rupiah sebagai alat tukar untuk semua transaksi di dalam negeri, dia menegaskan, BI bertekad untuk membenahi pasar keuangan dalam negeri. “Belum ada upaya untuk rupiah bisa ekspansi ke luar. Kita lihat dulu pen dalaman pasar keuangan di dalam negeri, valas coba di telusuri. Karena kita perlu hati-hati dam pak dari nilai tukar rupiah di luar negeri,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jabar Rosmaya Hadi mengatakan, BI bertekad memasifkan pembangunan infrastruktur alat penukar uang di wilayah-wilayah tertentu seperti tempat wisata, hotel, pelabuhan, maupun tempat lainnya. Hal ini dilakukan demi menegaskan kedaulatan bangsa bahwa mata uang rupiah harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Di daerah-daerah seperti pelabuhan, transaksi dengan menggunakan uang non rupiah tak terhindarkan. Karenanya, harus di siapkan infrastruktur penukaran uangnya agar rupiah jadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, semua transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah karena hal itu menyangkut kedaulatan bangsa. Semua pihak harus mencoba menegakannya, tak terkecuali BI. “Transaksi dengan valuta asing harus ditekan dengan memperkuat posisi rupiah. Caranya ya dengan peningkatan infrastruktur maupun mekanisme kelembagaan. Channel penukaran uang juga harus diperbanyak,” tuturnya.
Pada masa jabatannya kedepan, satu-satunya wanita yang pernah menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Jabar ini menegaskan, pihaknya akan meneruskan apa yang telah dicanangkan pimpinan sebelumnya. Satu di antaranya adalah WJI yang di dalamnya, kata dia, terlihat singkronisasi peran BI dengan pemerintah daerah.
“Saya sudah cukup lama di finance sys tem, 23 tahun. Di area Jatinangor sudah dirintis gerakan non tunai. Ini harus dilanjutkan karena sesuai dengan program pusat agar tercipta less cash society,” katanya. Dia mengakui, tak mudah untuk mencapai less cash society karena harus dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat maupun institusi.
Pihaknya juga mengaku tidak bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama dengan bank penerbit uang d igital. Oleh karena itu, peran komunikasi dinilainya sangat penting. “Mungkin pada awalnya akan sulit seperti kejadian di awal-awal Trans Jakarta atau kereta api. Ada aksi berontak dari masyarakat seperti merusak kartu atau alatnya, biarkan saja begitu karena lama kelamaan akan menjadi biasa,” tuturnya.
Untuk diketahui, sejak kemarin, Rosmaya Hadi yang sebelumnya menjabat Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI resmi menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Jabar. Wanita berdarah Sunda ini menggantikan posisi Dian Ediana Rae yang kini menjabat Kepala Koordinator BI Sumatera.
Fauzan
“Terkait pertumbuhan itu, kami mengapresiasi terbentuknya Forum Pengembangan Ekonomi Daerah atau West Java Incor porated (WJI) yang merupak an hasil sinergi BI (Bank Indonesia), pemerintah daerah, Kadin (Kamar Dagang dan Industri), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), perbankan, sektor swasta, serta instansi lainnya,” ungkap Deputi Gubernur BI Hendar usai Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jabar di Kantor BI Jabar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, kemarin.
Memperhatikan tujuan utama WJI yaitu menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian, meningkatkan daya saing, dan membentuk persepsi po sitif, pihaknya meyakini, jika tujuan tersebut dicapai dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen, pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perekonomian Jabar.
Menyinggung penggunaan rupiah sebagai alat tukar untuk semua transaksi di dalam negeri, dia menegaskan, BI bertekad untuk membenahi pasar keuangan dalam negeri. “Belum ada upaya untuk rupiah bisa ekspansi ke luar. Kita lihat dulu pen dalaman pasar keuangan di dalam negeri, valas coba di telusuri. Karena kita perlu hati-hati dam pak dari nilai tukar rupiah di luar negeri,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jabar Rosmaya Hadi mengatakan, BI bertekad memasifkan pembangunan infrastruktur alat penukar uang di wilayah-wilayah tertentu seperti tempat wisata, hotel, pelabuhan, maupun tempat lainnya. Hal ini dilakukan demi menegaskan kedaulatan bangsa bahwa mata uang rupiah harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Di daerah-daerah seperti pelabuhan, transaksi dengan menggunakan uang non rupiah tak terhindarkan. Karenanya, harus di siapkan infrastruktur penukaran uangnya agar rupiah jadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, semua transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah karena hal itu menyangkut kedaulatan bangsa. Semua pihak harus mencoba menegakannya, tak terkecuali BI. “Transaksi dengan valuta asing harus ditekan dengan memperkuat posisi rupiah. Caranya ya dengan peningkatan infrastruktur maupun mekanisme kelembagaan. Channel penukaran uang juga harus diperbanyak,” tuturnya.
Pada masa jabatannya kedepan, satu-satunya wanita yang pernah menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Jabar ini menegaskan, pihaknya akan meneruskan apa yang telah dicanangkan pimpinan sebelumnya. Satu di antaranya adalah WJI yang di dalamnya, kata dia, terlihat singkronisasi peran BI dengan pemerintah daerah.
“Saya sudah cukup lama di finance sys tem, 23 tahun. Di area Jatinangor sudah dirintis gerakan non tunai. Ini harus dilanjutkan karena sesuai dengan program pusat agar tercipta less cash society,” katanya. Dia mengakui, tak mudah untuk mencapai less cash society karena harus dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat maupun institusi.
Pihaknya juga mengaku tidak bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama dengan bank penerbit uang d igital. Oleh karena itu, peran komunikasi dinilainya sangat penting. “Mungkin pada awalnya akan sulit seperti kejadian di awal-awal Trans Jakarta atau kereta api. Ada aksi berontak dari masyarakat seperti merusak kartu atau alatnya, biarkan saja begitu karena lama kelamaan akan menjadi biasa,” tuturnya.
Untuk diketahui, sejak kemarin, Rosmaya Hadi yang sebelumnya menjabat Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI resmi menjabat Kepala Perwakilan BI Provinsi Jabar. Wanita berdarah Sunda ini menggantikan posisi Dian Ediana Rae yang kini menjabat Kepala Koordinator BI Sumatera.
Fauzan
(ftr)
