Ini Program Kerja Cawagub DKI Tandingan
Selasa, 09 Desember 2014 - 00:16 WIB
Ini Program Kerja Cawagub DKI Tandingan
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil gubernur (Cawagub) DKI tandingan Bambang Sungkono menyiapkan beberapa kebijakan bila menjadi Wagub DKI tandingan.
Dalam rilisnya yang diterima Sindonews Senin 8 Desember kemarin, Bambang mengungkapkan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum berhasil mengatasi kemacetan di Jakarta sejak 2012.
Bahkan kemacetan sampai saat ini semakin bertambah parah. Dalam hal penanggulangan banjir, Bambang menilai, memang ada upaya untuk mengatasinya.
Namun apa yang dilakukan tidak tepat sasaran. "Seperti orang sakit demam panas diberikan parasetamol, padahal harus diberikan antibiotik dan anti radang", katanya.
Bambang menuturkan, bila telah resmi menjadi pendamping Fahrurrozy, dia telah memiliki beberapa kebijakan di antaranya memberikan kesempatan kepada PKL untuk berjualan di Monas.
Pengusaha otomotif ini juga akan menghapus aturan 3 in 1 karena aturan itu justru.menjadi biang keladi kemacetan.
"Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP), konsep ganjil genap, pelarangan sepeda motor di Jalan Merdeka Barat dan MH Thamrin tidak perlu dilaksanakan. Karena pada prinsipnya semua jalan dibuat untuk malayani masyarakat penggunanya," paparnya.
Dalam rilisnya yang diterima Sindonews Senin 8 Desember kemarin, Bambang mengungkapkan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum berhasil mengatasi kemacetan di Jakarta sejak 2012.
Bahkan kemacetan sampai saat ini semakin bertambah parah. Dalam hal penanggulangan banjir, Bambang menilai, memang ada upaya untuk mengatasinya.
Namun apa yang dilakukan tidak tepat sasaran. "Seperti orang sakit demam panas diberikan parasetamol, padahal harus diberikan antibiotik dan anti radang", katanya.
Bambang menuturkan, bila telah resmi menjadi pendamping Fahrurrozy, dia telah memiliki beberapa kebijakan di antaranya memberikan kesempatan kepada PKL untuk berjualan di Monas.
Pengusaha otomotif ini juga akan menghapus aturan 3 in 1 karena aturan itu justru.menjadi biang keladi kemacetan.
"Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP), konsep ganjil genap, pelarangan sepeda motor di Jalan Merdeka Barat dan MH Thamrin tidak perlu dilaksanakan. Karena pada prinsipnya semua jalan dibuat untuk malayani masyarakat penggunanya," paparnya.
(whb)
