Pemkab Karanganyar Data Ulang Warga Miskin
Senin, 08 Desember 2014 - 07:15 WIB
Pemkab Karanganyar Data Ulang Warga Miskin
A
A
A
KARANGAYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar sedang melakukan pendataan ulang data keluarga miskin yang ada di wilayahnya. Menyusul tidak meratanya Pemberian Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, pemerintah tidak masalah jika daerah melakukan verifikasi keluarga miskin di wilayahnya. Bahkan, data harus mutlak disampaikan ke pemerintah pusat.
"Data perlu diperbaharui, karena kondisi sosial masyarakat cukup dinamis. Dengan data yang valid, diharapkan ke depan program pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, dapat tepat sasaran,” kata Juliyatmono, kepada wartawan, kemarin.
Berdasarkan pendataan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), warga miskin di Karanganyar mencapai 102.191 keluarga. Data ini juga dipakai dinas kesehatan (dinkes) untuk mengakomodasi warga agar tercover program jaminan kesehatan daerah.
Sedangkan data penerima PSKS tercatat hanya 44.777 keluarga, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Data BPS tersebut menimbulkan konflik antarwarga. Sebab, banyak warga tidak mampu yang tidak dapat.
"Pasca penyaluran dana PSKS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, bermunculan friksi antarwarga, karena penyaluran dianggap tidak tepat. Sebab banyak ditemui yang tidak berhak justru malah terdaftar sebagai penerima," ungkapnya.
Sedangkan untuk rencana pemutakhiran data, pihaknya tengah menyiapkan tim verifikasi dari Bapedda, dinkes, hingga RT dan RW yang tersebar di 17 kecamatan. Hasil pemutakhiran diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemberian PSKS.
Sementara itu, Camat Mojogedang Yophie Eko Jati Wibowo mengungkapkan, dampak tidak meratanya pembagian itu, di wilayah pemerintahannya terjadi pemotongan dana PSKS.
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, pemerintah tidak masalah jika daerah melakukan verifikasi keluarga miskin di wilayahnya. Bahkan, data harus mutlak disampaikan ke pemerintah pusat.
"Data perlu diperbaharui, karena kondisi sosial masyarakat cukup dinamis. Dengan data yang valid, diharapkan ke depan program pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, dapat tepat sasaran,” kata Juliyatmono, kepada wartawan, kemarin.
Berdasarkan pendataan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), warga miskin di Karanganyar mencapai 102.191 keluarga. Data ini juga dipakai dinas kesehatan (dinkes) untuk mengakomodasi warga agar tercover program jaminan kesehatan daerah.
Sedangkan data penerima PSKS tercatat hanya 44.777 keluarga, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Data BPS tersebut menimbulkan konflik antarwarga. Sebab, banyak warga tidak mampu yang tidak dapat.
"Pasca penyaluran dana PSKS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, bermunculan friksi antarwarga, karena penyaluran dianggap tidak tepat. Sebab banyak ditemui yang tidak berhak justru malah terdaftar sebagai penerima," ungkapnya.
Sedangkan untuk rencana pemutakhiran data, pihaknya tengah menyiapkan tim verifikasi dari Bapedda, dinkes, hingga RT dan RW yang tersebar di 17 kecamatan. Hasil pemutakhiran diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemberian PSKS.
Sementara itu, Camat Mojogedang Yophie Eko Jati Wibowo mengungkapkan, dampak tidak meratanya pembagian itu, di wilayah pemerintahannya terjadi pemotongan dana PSKS.
(san)
