UKM Butuh Perhatian Lebih
Sabtu, 29 November 2014 - 11:18 WIB
UKM Butuh Perhatian Lebih
A
A
A
PALEMBANG - Perhatian yang diberikan Pemda terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dirasa masih sangat kurang.
Oleh karenanya, meski tetap tumbuh, kualitasnya masih jauh dibandingkan UKM di provinsi lain. “Kami menilai selama ini kepala daerah di kabupaten dan kota di Sumsel belum sepenuhnya memerhatikan UKM. Bahkan, tak jarang kepala daerah justru mematikan UKM. Contohnya, lahan kopi dialihkan untuk perkebunan karet, sawit dan jenis lainnya,” kata Ketua Forum Tenaga Pendamping UKM Sumsel Salama Sri Astuti, usai peresmian Klinik UKM di Macan Kumbang, Palembang, kemarin.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota dapat membuat sebuah regulasi untuk perlindungan pelaku usaha dengan mendirikan business center development. Keberadaan business center development di tiap kabupaten dan kota itu dapat berfungsi sebagai tempat penyampaian informasi, konsultasi, layanan mengenai produk dan lainnya yang berguna bagi pelaku UKM.
Langkah dengan men di rikan bisnis center development tersebut semata-mata untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan usaha pelaku UKM, termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 mendatang. “Saat ini kami baru mendampingi 300 UKM di Sumsel dengan dibantu 35 tenaga pendamping. Melalui forum ini juga kami harap pelaku UKM dapat naik kelas dan produk diterima pasar,” ujarnya.
Untuk menjadi tenaga pendamping, kata dia, banyak hal yang harus dipenuhi, termasuk harus memiliki 12 sertifikasi kompetensi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Fungsi dari tenaga pendamping ini ialah mendiagnosa permasalahan yang dihadapi UKM hingga memberikan solusi.
“Siapa pun pelaku usaha boleh datang ke sini, layaknya seorang dokter yang memeriksa dan memberi saran kepada pasien. Ya, secara kuantitas tenaga pendamping belum cukup untuk mendampingi banyak pelaku usaha. Idealnya memang satu tenaga mendampingi lima UKM. Kami juga kesulitan mencari tenaga pendamping mengingat tugas yang diemban cukup berat. Sementara di Sumsel ini ada 2 juta pelaku UKM,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah VII Palembang Syarifuddin Bassara mengatakan, UKM yang tergabung dalam klinik UKM ini merupakan binaan dari BI dan kini klinik UKM sudah berusia satu tahun.
“Pelaku UKM senantiasa diberikan pelatihan, fasilitas hingga dilibatkan dalam sebuah pameran, baik lokal maupun nasional. Baru-baru ini kami mengajak pelaku UKM dalam pameran di Pontianak dan Malang. Dengan share seperti itu, kami harap pelaku UKM Sumsel lebih berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Dia mengklaim sebenarnya komitmen BI melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM sudah ada sejak tahun 1971 lalu. Selain BI, pihak nya juga meminta instansi terkait lainnya juga ikut andil memberikan pendampingan agar pelaku UKM lebih mampu bersaing dengan menghasilkan produk berkualitas.
Darfian Jaya Suprana
Oleh karenanya, meski tetap tumbuh, kualitasnya masih jauh dibandingkan UKM di provinsi lain. “Kami menilai selama ini kepala daerah di kabupaten dan kota di Sumsel belum sepenuhnya memerhatikan UKM. Bahkan, tak jarang kepala daerah justru mematikan UKM. Contohnya, lahan kopi dialihkan untuk perkebunan karet, sawit dan jenis lainnya,” kata Ketua Forum Tenaga Pendamping UKM Sumsel Salama Sri Astuti, usai peresmian Klinik UKM di Macan Kumbang, Palembang, kemarin.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota dapat membuat sebuah regulasi untuk perlindungan pelaku usaha dengan mendirikan business center development. Keberadaan business center development di tiap kabupaten dan kota itu dapat berfungsi sebagai tempat penyampaian informasi, konsultasi, layanan mengenai produk dan lainnya yang berguna bagi pelaku UKM.
Langkah dengan men di rikan bisnis center development tersebut semata-mata untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan usaha pelaku UKM, termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 mendatang. “Saat ini kami baru mendampingi 300 UKM di Sumsel dengan dibantu 35 tenaga pendamping. Melalui forum ini juga kami harap pelaku UKM dapat naik kelas dan produk diterima pasar,” ujarnya.
Untuk menjadi tenaga pendamping, kata dia, banyak hal yang harus dipenuhi, termasuk harus memiliki 12 sertifikasi kompetensi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Fungsi dari tenaga pendamping ini ialah mendiagnosa permasalahan yang dihadapi UKM hingga memberikan solusi.
“Siapa pun pelaku usaha boleh datang ke sini, layaknya seorang dokter yang memeriksa dan memberi saran kepada pasien. Ya, secara kuantitas tenaga pendamping belum cukup untuk mendampingi banyak pelaku usaha. Idealnya memang satu tenaga mendampingi lima UKM. Kami juga kesulitan mencari tenaga pendamping mengingat tugas yang diemban cukup berat. Sementara di Sumsel ini ada 2 juta pelaku UKM,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah VII Palembang Syarifuddin Bassara mengatakan, UKM yang tergabung dalam klinik UKM ini merupakan binaan dari BI dan kini klinik UKM sudah berusia satu tahun.
“Pelaku UKM senantiasa diberikan pelatihan, fasilitas hingga dilibatkan dalam sebuah pameran, baik lokal maupun nasional. Baru-baru ini kami mengajak pelaku UKM dalam pameran di Pontianak dan Malang. Dengan share seperti itu, kami harap pelaku UKM Sumsel lebih berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Dia mengklaim sebenarnya komitmen BI melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM sudah ada sejak tahun 1971 lalu. Selain BI, pihak nya juga meminta instansi terkait lainnya juga ikut andil memberikan pendampingan agar pelaku UKM lebih mampu bersaing dengan menghasilkan produk berkualitas.
Darfian Jaya Suprana
(ftr)
