Masyarakat Tuntut Komitmen Pemerintah

KULONPROGO - Warga terdampak bandara ingin ada komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan janji-janji yang disampaikan pada sosialisasi, atau konsultasi publik.

Komitmen ini harus dituangkan secara tertulis agar ada kejelasan legal formalnya. “Kalau warga sudah mengisi form, lantas ada komitmen hitam di atas putih dari pemerintah. Kami ingin ada jaminan itu,” tuntut Bambang Suwignyo, warga terdampak pada konsultasi publik kemarin.

Menanggapi pertanyaan ini, Assek II Setda Kulonprogo Triyono mengatakan bandara sudah direncanakan sejak lama. Sehingga semua tahapan yang ada, mulai dari perencanaan, proses hingga semua tahapan terdokumentasi. Jadi semuanya ada hitam di atas putih yang bisa menjadi dasar. “Hal itu merupakan jaminan atas komitmen pemerintah,” jawab Triyono.

Pemerintah tidak ingin warganya menderita. Sehingga semua kegiatan akan memerhatikan kebutuhan dan kesejahteraan warga. Pemerintah bersama PT Angkasa Pura I juga sudah melakukan persiapan bagi warga terdampak. Mereka diarahkan agar bisa ikut menikmati dan terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan bandara. “Jangan sampai warga kita hanya menjadi penonton, mereka harus ikut aktif,” tuturnya.

Project Manager PT Angkasa Pura I yang menangani pembangunan bandara di Kulonprogo, Eko Permadi mengatakan semua proses pembangunan bandara dikerjakan sesuai undang-undang. Alangkah naïf jika nanti pemerintah mengingkari janji dan komitmennya.

Masukan dari warga dalam formulir konsultasi publik akan diakomodir. Semuanya dikaji dan ditindaklanjuti. Khusus mengenai besaran ganti rugi lahan, belum bisa dilakukan karena masih dihitung oleh tim appraisal.

Tidak hanya tanah, tapi juga apa yang ada di atas tanah itu, seperti tanaman dan bangunan. Bahkan yang ada di bawah lahan juga bakal dihitung. BPN juga memastikan harga ganti rugi yang diberikan tidak lebih rendah dari nilai di pasaran. Namun justru di atas harga dan ada beberapa poin plusnya.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, mengatakan minat warga untuk datang dan mengikuti konsultasi publik cukup bagus. Pada hari pertama, dari 89 undangan sekitar 86 di antaranya mendukung dan ada yang mensyaratkan alasan. Sedangkan kemarin dari 137 undangan dihadiri 128 orang.

”Setelah konsultasi publik selesai, mereka yang tidak mendukung ini tetap akan dikomulasikan. Apakah akan dilakukan sosialisasi ulang atau dengan cara lain,” ujar Hasto.

Kuntadi