Bentrok TNI/Polri Dipicu Kesenjangan Sosial
Sabtu, 22 November 2014 - 20:12 WIB
Bentrok TNI/Polri Dipicu Kesenjangan Sosial
A
A
A
MEDAN - Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Chaidir Ritonga menilai, bentrok anggota TNI/Polri, tidak terlepas dari adanya kecemburuan sosial dalam hal kesejahteraan di antara dua instansi aparat penegak hukum tersebut.
"Di jaman Orde Baru, Polri seolah dianak tirikan pemerintah. Di jaman reformasi, Polri seolah dianak emaskan. Sehingga persoalan seperti ini belum bisa diselesaikan," katanya, kepada wartawan, Sabtu (22/11/2014).
Menurutnya, salah satu contoh adanya perlakuan tidak seimbang itu, yakni bisnis TNI, khususnya Angkatan Darat (AD) yang tidak diperbolehkan lagi. Sedangkan saat ini, Polri tampil dengan sejumlah pekerjaan, seperti penanganan terorisme.
Alhasil, anggaran yang didapatkan Polri lebih besar, mulai dari pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, penanganan korupsi dan lainnya.
"TNI dalam hal ini tidak dilibatkan. Inilah menurut saya akar persoalannya yang harus dikaji secara serius oleh Presiden bersama DPR-RI di Jakarta," terangnya.
Persoalan yang terjadi, menurutnya bisa diartikan ibarat bola salju yang menggelinding. "Melakukan konsolidasi bersama, melaksanakan kegiatan bersama, termasuk memanggil pimpinan kedua instansi itu tidak menyelesaikan masalah," tegasnya.
Menurutnya, persoalan pokok yang harus diatasi adalah mensejahterakan prajurit di kedua instansi tersebut. Termasuk melibatkan keduanya dalam kerja-kerja penegakan hukum secara bersama.
Dia menyebutkan, salah satu solusi yang harus diambil oleh pemerintah pusat adalah membuat Undang-undang (UU) tentang job description kedua instansi tersebut secara jelas.
"Sehingga personel kedua instansi tersebut hidup matinya untuk bangsa dan negara. Jika tidak, maka kejadian serupa kemungkinan akan terjadi lagi di masa mendatang," pungkasnya.
"Di jaman Orde Baru, Polri seolah dianak tirikan pemerintah. Di jaman reformasi, Polri seolah dianak emaskan. Sehingga persoalan seperti ini belum bisa diselesaikan," katanya, kepada wartawan, Sabtu (22/11/2014).
Menurutnya, salah satu contoh adanya perlakuan tidak seimbang itu, yakni bisnis TNI, khususnya Angkatan Darat (AD) yang tidak diperbolehkan lagi. Sedangkan saat ini, Polri tampil dengan sejumlah pekerjaan, seperti penanganan terorisme.
Alhasil, anggaran yang didapatkan Polri lebih besar, mulai dari pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, penanganan korupsi dan lainnya.
"TNI dalam hal ini tidak dilibatkan. Inilah menurut saya akar persoalannya yang harus dikaji secara serius oleh Presiden bersama DPR-RI di Jakarta," terangnya.
Persoalan yang terjadi, menurutnya bisa diartikan ibarat bola salju yang menggelinding. "Melakukan konsolidasi bersama, melaksanakan kegiatan bersama, termasuk memanggil pimpinan kedua instansi itu tidak menyelesaikan masalah," tegasnya.
Menurutnya, persoalan pokok yang harus diatasi adalah mensejahterakan prajurit di kedua instansi tersebut. Termasuk melibatkan keduanya dalam kerja-kerja penegakan hukum secara bersama.
Dia menyebutkan, salah satu solusi yang harus diambil oleh pemerintah pusat adalah membuat Undang-undang (UU) tentang job description kedua instansi tersebut secara jelas.
"Sehingga personel kedua instansi tersebut hidup matinya untuk bangsa dan negara. Jika tidak, maka kejadian serupa kemungkinan akan terjadi lagi di masa mendatang," pungkasnya.
(san)
