Sindir Jokowi-JK, Mahasiswa Unsrat Teriak Salam Dua Ribu
A
A
A
MANADO - Mahasiswa Universitas Negeri Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar aksi pencabutan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan SPBU Sario, Jalan Ahmad Yani.
Dalam aksi tersebut, salah satu atribut yang dialamatkan pada Presiden dan Wakil Presiden RI 'Salam Rp2.000' dan 'Salam Dua Jari Jokowi-JK'.
"Sudah benar keputusan Jokowi-JK, salam dua jari bermuara pada kenaikan BBM sebesar Rp2.000," teriak seorang mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Unsrat Peduli Rakyat (Gemulir) saat beraksi, Rabu (19/11/2014).
Koordinator Lapangan (Korlap) Eko Yahya mengatakan, pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran. Menurut pemerintah lagi, anggaran subsidi BBM 80 persen justru dinikmati oleh kelas menengah dan orang kaya.
"Kami meragukan akurasi data tersebut. Kalaupun benar, pemerintah tidak seharusnya membuat kebijakan yang mengorbankan pembeli BBM dari kalangan menengah ke bawah. Seharusnya pemerintah memperbaiki mekanisme distribusi BBM agar tepat sasaran," jelasnya.
Atau, jika tidak, pemerintah seharusnya menaikkan harga pajak kendaraan pribadi serta mengurangi biaya belanja aparatur negara. Pajak bisa menjadi tambahan pemasukan negara sekaligus dipakai menutupi kegiatan sektor produksi rakyat seperti pertanian, nelayan, industri rumah tangga, dan lainnya.
"Kalau harga BBM tidak dicabut dan tetap dinaikkan, bukan hal yang tidak mungkin lagi biaya produksi sektor tersebut akan mengikut dan bisa mematikan sektor produksi rakyat," ujarnya.
Pantauan di lapangan, aksi tersebut membuat Jalan Ahmad Yani dan Jalan Bethesda macet total sepanjang 3 km. Puluhan polisi pun terlihat mengamankan aksi tersebut. Para pengunjuk rasa berencana menuju Kantor DPRD Sulawesi Utara.
Dalam aksi tersebut, salah satu atribut yang dialamatkan pada Presiden dan Wakil Presiden RI 'Salam Rp2.000' dan 'Salam Dua Jari Jokowi-JK'.
"Sudah benar keputusan Jokowi-JK, salam dua jari bermuara pada kenaikan BBM sebesar Rp2.000," teriak seorang mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Unsrat Peduli Rakyat (Gemulir) saat beraksi, Rabu (19/11/2014).
Koordinator Lapangan (Korlap) Eko Yahya mengatakan, pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran. Menurut pemerintah lagi, anggaran subsidi BBM 80 persen justru dinikmati oleh kelas menengah dan orang kaya.
"Kami meragukan akurasi data tersebut. Kalaupun benar, pemerintah tidak seharusnya membuat kebijakan yang mengorbankan pembeli BBM dari kalangan menengah ke bawah. Seharusnya pemerintah memperbaiki mekanisme distribusi BBM agar tepat sasaran," jelasnya.
Atau, jika tidak, pemerintah seharusnya menaikkan harga pajak kendaraan pribadi serta mengurangi biaya belanja aparatur negara. Pajak bisa menjadi tambahan pemasukan negara sekaligus dipakai menutupi kegiatan sektor produksi rakyat seperti pertanian, nelayan, industri rumah tangga, dan lainnya.
"Kalau harga BBM tidak dicabut dan tetap dinaikkan, bukan hal yang tidak mungkin lagi biaya produksi sektor tersebut akan mengikut dan bisa mematikan sektor produksi rakyat," ujarnya.
Pantauan di lapangan, aksi tersebut membuat Jalan Ahmad Yani dan Jalan Bethesda macet total sepanjang 3 km. Puluhan polisi pun terlihat mengamankan aksi tersebut. Para pengunjuk rasa berencana menuju Kantor DPRD Sulawesi Utara.
(zik)