Musim Hujan, Bencana Intai Jabar
A
A
A
BANDUNG - Memasuki mu sim hujan yang intensitasnya mulai meningkat, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meng ingatkan kepada pemerintah kota dan kabupaten untuk siaga.
Pasalnya hampir semua wilayah di Jabar masuk kategori rawan bencana banjir dan long sor. “Kepada warga Jabar, saya mengimbau agar siaga menghadapi berbagai kemungkinan (bencana). Waspada dan hindari tempat-tempat rawan banjir dan longsor,” kata Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate kemarin. Menurut dia, tak perlu ada status siaga satu atau dua. “Yang penting, masyakat di kawasan rawan banjir dan longsor, siaga.
Misalnya, masyarakat yang ting gal di daerah rawan banjir, harus siap-siap mengemas barang-barangnya ke tempat aman,” ujar Gubernur yang akrab disapa Aher ini. Aher mengungkapkan, kejadian beberapa waktu lalu longsor di Kabupaten Bandung, sebagian besar bangunan yang men jadi korban tidak memiliki izin. Sedangkan perumahan resmi jarang yang berada di kawasan rawan longsor. “Karena pengembang harus me ngan to ngi izin saat mendirik an bangunan. Jadi, tak mungkin perumahan di bangun di daerah rawan longsor,” ungkap Aher.
Di kawasan pegunungan seharusnya tak boleh ada permukiman. Apalagi, berada di kemiringan terjal. “Kami akan terus me nyosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar sadar tak mendirikan bangunan di kawasan rawan longsor,” tutur dia. Ketua Komisi II DPRD Jabar Ridho Budiman Utama mengatakan, beberapa daerah di Jabar me miliki kondisi topografi rawan longsor. Salah satunya Kabupaten Sumedang. Namun ham pir semua daerah di Jabar rawan bencana.
“Setiap hujan, di Jabar banyak daerah yang rawan longsor,” kata Ridho. Untuk menyelesaikan masalah bencana ini dikatakan Ridho memang tak mudah. Karena, harus ada alih budi daya, alih lokasi, fungsi, dan profesi. “Jadi, solusinya tak bisa langsung tapi harus bertahap,” ujar dia.
Data yang dihimpun KORAN SINDO, dari 26 kabupaten/kota di Jabar, 17 daerah ber potensi rawan bencana alam, baik longsor, banjir dan gempa bumi. Ke 7 kabupaten/kota berpotensi rawan ben - cana alam banjir dan longsor, yaitu Bandung, Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Maja lengka, Garut, Ciamis, Sukabumi, Cirebon, Indramayu, Pur wakarta, Kuningan, Karawang, Bo gor, Bekasi, Depok, dan Cianjur.
Di Jabar juga terdapat 12 kabupaten/kota yang berpotensi terjadi bencana gerakan tanah. Antara lain, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Ta sikmalaya, Ciamis, Bogor, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, dan Kuningan. Bencana gerakan tanah atau long sor rawan melanda 1.068 desa yang tersebar di 217 kecamatan. Terkait bencana alam, Pemprov Jabar telah membentuk organisasi pelaksana pe nanggulangan yaitu Satkorlak Penang gulangan Bencana.
Tugas pokok satkorlak ini adalah meng koordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengungsi di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, diimplemen tasikan dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan pada saat pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Kegiatan yang dilaksanakan saat pra bencana antara lain, perencanaan pencegahan, pengurangan risiko, penelitian, penataan tata ruang, mitigasi, dan peringatan dini.
Sedangkan kegiatan tanggap darurat, yakni penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan ke butuhan dasar, perlin dungan, dan pemulihan. Saat pasca-bencana, kegiatan yang di laksanakan meliputi rehabilitasi sarana prasarana sosial, ekonomi, rekonstruksi kesehatan, ke amanan, ketertiban, dan ling kungan. Bidang Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) pun mencatat, hampir semua wilayah di Jabar berpotensi terjadi gerakan tanah.
Tingkat pergerakannya mulai tinggi, hing ga rendah. Sebagai langkah antisipasi, PVMBG melakukan sosialisasi ke masyarkat dan unsur pemerintahan. PVMBG juga memuat daftar kawasan rawan pergerakan tanah di Jabar melalui situs resmi http://www.vsi. esdm.go.id.
Hujan Disertai Angin dan Petir
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Bandung mem perkirakan, beberapa hari ke depan, wilayah Bandung Raya (Kota/Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat) akan dilanda hujan yang disertai angin kencang dan petir. Intensitas hujan rata-rata di angka 150 milimeter.
“Khusus untuk daerah Soreang, intensitas hujan sudah ber ada di angka 250 mm. Adapun daerah lainnya, rata-rata masih di angka 150 mm,” kata Prakirawan BMKG Bandung jadi Hendarman kepada KORAN SINDO tadi maalam. Intesitas hujan tersebut dipastikan terus meningkat pada beberapa hari ke depan hingga awal tahun depan. Puncak hujan diperkirakan terjadi pada awal 2015, Januari hingga Februari.
Khusus pada awal musim hu jan, warga diimbau agar lebih berhati-hati terhadap berbagai bencana. Pasalnya, pada masa ini, selain hujan turun cukup sporadis, juga berpotensi menimbulkan pohon tumbang. “Pada masa pancaroba seperti se karang ini, setiap hujan berpotensi dibarengi dengan angin kencang dan petir,” tutur dia. Ketika disinggung apakah pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Penang gulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait potensi bencana itu, Jadi mengaku hingga saat ini belum ada koordinasi.
Namun BMKG selalu up date dalam menyampaikan prakiraan cuaca. “Biasanya BPBD yang meminta data ke kami. Di website kami selalu meng-update informasi, jadi mungkin mereka (BPBD) memantau dari sana untuk kemudian ditindak lanjuti ke daerah-daerah potensi bencana,” ungkap Jadi.
Yugi prasetyo/ Inin nastain
Pasalnya hampir semua wilayah di Jabar masuk kategori rawan bencana banjir dan long sor. “Kepada warga Jabar, saya mengimbau agar siaga menghadapi berbagai kemungkinan (bencana). Waspada dan hindari tempat-tempat rawan banjir dan longsor,” kata Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate kemarin. Menurut dia, tak perlu ada status siaga satu atau dua. “Yang penting, masyakat di kawasan rawan banjir dan longsor, siaga.
Misalnya, masyarakat yang ting gal di daerah rawan banjir, harus siap-siap mengemas barang-barangnya ke tempat aman,” ujar Gubernur yang akrab disapa Aher ini. Aher mengungkapkan, kejadian beberapa waktu lalu longsor di Kabupaten Bandung, sebagian besar bangunan yang men jadi korban tidak memiliki izin. Sedangkan perumahan resmi jarang yang berada di kawasan rawan longsor. “Karena pengembang harus me ngan to ngi izin saat mendirik an bangunan. Jadi, tak mungkin perumahan di bangun di daerah rawan longsor,” ungkap Aher.
Di kawasan pegunungan seharusnya tak boleh ada permukiman. Apalagi, berada di kemiringan terjal. “Kami akan terus me nyosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar sadar tak mendirikan bangunan di kawasan rawan longsor,” tutur dia. Ketua Komisi II DPRD Jabar Ridho Budiman Utama mengatakan, beberapa daerah di Jabar me miliki kondisi topografi rawan longsor. Salah satunya Kabupaten Sumedang. Namun ham pir semua daerah di Jabar rawan bencana.
“Setiap hujan, di Jabar banyak daerah yang rawan longsor,” kata Ridho. Untuk menyelesaikan masalah bencana ini dikatakan Ridho memang tak mudah. Karena, harus ada alih budi daya, alih lokasi, fungsi, dan profesi. “Jadi, solusinya tak bisa langsung tapi harus bertahap,” ujar dia.
Data yang dihimpun KORAN SINDO, dari 26 kabupaten/kota di Jabar, 17 daerah ber potensi rawan bencana alam, baik longsor, banjir dan gempa bumi. Ke 7 kabupaten/kota berpotensi rawan ben - cana alam banjir dan longsor, yaitu Bandung, Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Maja lengka, Garut, Ciamis, Sukabumi, Cirebon, Indramayu, Pur wakarta, Kuningan, Karawang, Bo gor, Bekasi, Depok, dan Cianjur.
Di Jabar juga terdapat 12 kabupaten/kota yang berpotensi terjadi bencana gerakan tanah. Antara lain, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Ta sikmalaya, Ciamis, Bogor, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, dan Kuningan. Bencana gerakan tanah atau long sor rawan melanda 1.068 desa yang tersebar di 217 kecamatan. Terkait bencana alam, Pemprov Jabar telah membentuk organisasi pelaksana pe nanggulangan yaitu Satkorlak Penang gulangan Bencana.
Tugas pokok satkorlak ini adalah meng koordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengungsi di daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, diimplemen tasikan dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan pada saat pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Kegiatan yang dilaksanakan saat pra bencana antara lain, perencanaan pencegahan, pengurangan risiko, penelitian, penataan tata ruang, mitigasi, dan peringatan dini.
Sedangkan kegiatan tanggap darurat, yakni penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan ke butuhan dasar, perlin dungan, dan pemulihan. Saat pasca-bencana, kegiatan yang di laksanakan meliputi rehabilitasi sarana prasarana sosial, ekonomi, rekonstruksi kesehatan, ke amanan, ketertiban, dan ling kungan. Bidang Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) pun mencatat, hampir semua wilayah di Jabar berpotensi terjadi gerakan tanah.
Tingkat pergerakannya mulai tinggi, hing ga rendah. Sebagai langkah antisipasi, PVMBG melakukan sosialisasi ke masyarkat dan unsur pemerintahan. PVMBG juga memuat daftar kawasan rawan pergerakan tanah di Jabar melalui situs resmi http://www.vsi. esdm.go.id.
Hujan Disertai Angin dan Petir
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Bandung mem perkirakan, beberapa hari ke depan, wilayah Bandung Raya (Kota/Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat) akan dilanda hujan yang disertai angin kencang dan petir. Intensitas hujan rata-rata di angka 150 milimeter.
“Khusus untuk daerah Soreang, intensitas hujan sudah ber ada di angka 250 mm. Adapun daerah lainnya, rata-rata masih di angka 150 mm,” kata Prakirawan BMKG Bandung jadi Hendarman kepada KORAN SINDO tadi maalam. Intesitas hujan tersebut dipastikan terus meningkat pada beberapa hari ke depan hingga awal tahun depan. Puncak hujan diperkirakan terjadi pada awal 2015, Januari hingga Februari.
Khusus pada awal musim hu jan, warga diimbau agar lebih berhati-hati terhadap berbagai bencana. Pasalnya, pada masa ini, selain hujan turun cukup sporadis, juga berpotensi menimbulkan pohon tumbang. “Pada masa pancaroba seperti se karang ini, setiap hujan berpotensi dibarengi dengan angin kencang dan petir,” tutur dia. Ketika disinggung apakah pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Penang gulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait potensi bencana itu, Jadi mengaku hingga saat ini belum ada koordinasi.
Namun BMKG selalu up date dalam menyampaikan prakiraan cuaca. “Biasanya BPBD yang meminta data ke kami. Di website kami selalu meng-update informasi, jadi mungkin mereka (BPBD) memantau dari sana untuk kemudian ditindak lanjuti ke daerah-daerah potensi bencana,” ungkap Jadi.
Yugi prasetyo/ Inin nastain
(ars)