UMP DKI Rp2,7 Juta, Buruh Ancam Lumpuhkan Ibu Kota
Senin, 17 November 2014 - 22:13 WIB
UMP DKI Rp2,7 Juta, Buruh Ancam Lumpuhkan Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Ribuan buruh di Ibu Kota mengancam melumpuhkan Jakarta memprotes penetapan UMP DKI 2015 senilai Rp2,7 juta. Buruh menilai angka Rp2,7 juta tidaklah manusiawi.
Sekretaris Jenderal Forum Buruh Jakarta M Toha menegaskan, penetapan UMP Rp2,7 juta sangat tidak manusiawi.
Sebab, angka itu jauh lebih rendah dibandingkan UMK Bekasi sebesar Rp2,9 juta.
Sementara DKI Jakarta itu merupakan Ibu Kota negara. Biaya hidup sangat tinggi di Jakarta.
"Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan Bangkok, Singapura dan negara ASEAN lainnya," ungkap Toha kepada wartawan, Senin (17/11/2014).
Toha mengancam, dalam beberapa hari ke depan buruh akan turun ke jalan dengan massa lebih banyak dibandingkan aksi turun ke jalan selama ini untuk memberikan penolakan.
Penolakan tersebut dengan cara menduduki objek vital, seperti bandara, terminal, pelabuhan laut atau jalan tol.
Pendudukan itu akan membuat perputaran ekonomi terganggu hingga lumpuh.
"Kami akan kalkulasikan lebih dahulu titik mana paling tetap memberikan efek," sebutnya.
Menurutnya, cara itu penting dilakukan untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa keberadaan buruh sangat penting dalam pergerakan ekonomi. Untuk perlu memperlakukan buruh dengan manusiawi. Sehingga kesejahteraan itu sama-sama tercapai.
Sekretaris Jenderal Forum Buruh Jakarta M Toha menegaskan, penetapan UMP Rp2,7 juta sangat tidak manusiawi.
Sebab, angka itu jauh lebih rendah dibandingkan UMK Bekasi sebesar Rp2,9 juta.
Sementara DKI Jakarta itu merupakan Ibu Kota negara. Biaya hidup sangat tinggi di Jakarta.
"Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan Bangkok, Singapura dan negara ASEAN lainnya," ungkap Toha kepada wartawan, Senin (17/11/2014).
Toha mengancam, dalam beberapa hari ke depan buruh akan turun ke jalan dengan massa lebih banyak dibandingkan aksi turun ke jalan selama ini untuk memberikan penolakan.
Penolakan tersebut dengan cara menduduki objek vital, seperti bandara, terminal, pelabuhan laut atau jalan tol.
Pendudukan itu akan membuat perputaran ekonomi terganggu hingga lumpuh.
"Kami akan kalkulasikan lebih dahulu titik mana paling tetap memberikan efek," sebutnya.
Menurutnya, cara itu penting dilakukan untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa keberadaan buruh sangat penting dalam pergerakan ekonomi. Untuk perlu memperlakukan buruh dengan manusiawi. Sehingga kesejahteraan itu sama-sama tercapai.
(whb)
