Ada Anggaran Siluman, Bukti Reformasi Birokasi Mandek

Ada Anggaran Siluman, Bukti Reformasi Birokasi Mandek
A
A
A
JAKARTA - Pengamat menilai temuan anggaran siluman menunjukkan reformasi birokrasi Pemprov DKI tidak berjalan baik.
"Karena tidak berjalan sebagaimana mestinya maka dana siluman ini harus diselidiki lebih dalam lagi. Apalagi ditambah dengan penyerapan anggaran tahun ini buruk, jadi penelusuran harus jelas," ujar Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga saat dihubungi Sindonews, Kamis (6/11/2014).
Pertanyaan berikutnya menurut Nirwono apakah dana siluman ini sebenarnya telah diketahui oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai pimpinan atau memang hanya baru diberitahu oleh BPKP.
"Bicara kemungkinan, apakah dana siluman ini sudah diketahui oleh Gubernur? Pasalnya sekarang ini SKPD (dinas-dinas) tidak akan bergerak tanpa persetujuan Gubernur," tukasnya.
Ada baiknya, lanjut Nirwono, dari Dinas terkait yang disebut oleh BPKP kemudian dilibatkan oleh inspektorat. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran, maka jalan terakhir yaitu kepolisian dan kejaksaan.
"Karena tidak berjalan sebagaimana mestinya maka dana siluman ini harus diselidiki lebih dalam lagi. Apalagi ditambah dengan penyerapan anggaran tahun ini buruk, jadi penelusuran harus jelas," ujar Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga saat dihubungi Sindonews, Kamis (6/11/2014).
Pertanyaan berikutnya menurut Nirwono apakah dana siluman ini sebenarnya telah diketahui oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai pimpinan atau memang hanya baru diberitahu oleh BPKP.
"Bicara kemungkinan, apakah dana siluman ini sudah diketahui oleh Gubernur? Pasalnya sekarang ini SKPD (dinas-dinas) tidak akan bergerak tanpa persetujuan Gubernur," tukasnya.
Ada baiknya, lanjut Nirwono, dari Dinas terkait yang disebut oleh BPKP kemudian dilibatkan oleh inspektorat. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran, maka jalan terakhir yaitu kepolisian dan kejaksaan.
(ysw)