Sekda DKI Akan Cek Kebenaran Temuan Dana Siluman
Kamis, 06 November 2014 - 19:26 WIB
Sekda DKI Akan Cek Kebenaran Temuan Dana Siluman
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan mengecek kebenaran laporan BPKP terkait temuan dana siluman di Dinas kesehatan dan Pekerjaan Umum yang nilainya fantastis.
"Saya tidak yakin, karena angka itu terlalu besar, hampir menyamai DPA (Daftar Perincian Anggaran) dari Dinas Kesehatan. Saya mau cek benar atau salah," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Saefullah berjanji dan menjamin pada 2015 mendatang tidak akan dana siluman kembali.
Salah satu untuk menghadang dana seperti itu sudah diterapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
"Saya tidak mau ada itu (dana siluman) di era saya, mesti jelas. Di 2015, kita tidak mengenal dana siluman. Kan kita sudah punya e-budgeting nih. Kalau ada yang tiba-tiba memasukkan akan ketahuan, ini siapa yang mengubah, jam berapa, kapan, hari, dan tanggal," tegasnya.
Menurut Saefullah, sistem e-budgeting yang akan diterapkan adalah SKPD harus memasukkan anggaran bersamaan dengan rinciannya. Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya yang hanya menyerahkan anggaran bulat.
"Saya dari tiga bulan lalu sudah teriak-teriak kita mau pakai e-budgeting. Nomenklatur-nya bukan hanya mencantumkan biaya total tapi harus dirinci, harus ada uraiannya," ucapnya.
Seperti diketahui BPKP DKI menemukan banyaknya anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Di Dinas PU DKI nilainya mencapai Rp3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif. Sementara di Dinas Kesehatan anggaran siluman yang ditemukan mencapai Rp33,442 miliar dengan 34 kegiatan.
"Saya tidak yakin, karena angka itu terlalu besar, hampir menyamai DPA (Daftar Perincian Anggaran) dari Dinas Kesehatan. Saya mau cek benar atau salah," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
Saefullah berjanji dan menjamin pada 2015 mendatang tidak akan dana siluman kembali.
Salah satu untuk menghadang dana seperti itu sudah diterapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
"Saya tidak mau ada itu (dana siluman) di era saya, mesti jelas. Di 2015, kita tidak mengenal dana siluman. Kan kita sudah punya e-budgeting nih. Kalau ada yang tiba-tiba memasukkan akan ketahuan, ini siapa yang mengubah, jam berapa, kapan, hari, dan tanggal," tegasnya.
Menurut Saefullah, sistem e-budgeting yang akan diterapkan adalah SKPD harus memasukkan anggaran bersamaan dengan rinciannya. Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya yang hanya menyerahkan anggaran bulat.
"Saya dari tiga bulan lalu sudah teriak-teriak kita mau pakai e-budgeting. Nomenklatur-nya bukan hanya mencantumkan biaya total tapi harus dirinci, harus ada uraiannya," ucapnya.
Seperti diketahui BPKP DKI menemukan banyaknya anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Di Dinas PU DKI nilainya mencapai Rp3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif. Sementara di Dinas Kesehatan anggaran siluman yang ditemukan mencapai Rp33,442 miliar dengan 34 kegiatan.
(whb)
