JK Tidak Setuju dengan DPR Tandingan
Minggu, 02 November 2014 - 04:57 WIB
JK Tidak Setuju dengan DPR Tandingan
A
A
A
MAKASSAR - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) tidak setuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan yang dibentuk gabungan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Menurut JK, persoalan penting yang harus dipikirkan adalah mencapai kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bukan sebaliknya, membentuk DPR tandingan, dan memperlebar perbedaan.
“Kita mengharapkan perlu ada kebersamaan kembali di DPR, sehingga tidak perlu ada tandingan, apabila dicapai kebersamaan yang baik," kata JK, kepada wartawan saat menghadiri Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Makassar, Sabtu (1/11/2014).
Persamaan itu, harus dimaknai dengan saling memberi dan menerima, dengan melakukan musyawarah. Dengan begitu, akan ada kebersamaan antara lembaga legislatif dengan eksekutif.
“Karena pada dasarnya, DPR itu berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah lahir dari pilpres, dan ada pemenangnya. Kalau DPR, perbedannya itu hanya jumlah kursi,” jelasnya.
JK hanya menjawab diplomatis pertanyaan wartawan kesiapan pemerintah menghadari rapat-rapat di DPR, termasuk jika menteri dipanggil oleh DPR. “Nantilah kita lihat, tetapi tentu kita harapkan," tukasnya.
Menurut JK, persoalan penting yang harus dipikirkan adalah mencapai kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bukan sebaliknya, membentuk DPR tandingan, dan memperlebar perbedaan.
“Kita mengharapkan perlu ada kebersamaan kembali di DPR, sehingga tidak perlu ada tandingan, apabila dicapai kebersamaan yang baik," kata JK, kepada wartawan saat menghadiri Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Makassar, Sabtu (1/11/2014).
Persamaan itu, harus dimaknai dengan saling memberi dan menerima, dengan melakukan musyawarah. Dengan begitu, akan ada kebersamaan antara lembaga legislatif dengan eksekutif.
“Karena pada dasarnya, DPR itu berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah lahir dari pilpres, dan ada pemenangnya. Kalau DPR, perbedannya itu hanya jumlah kursi,” jelasnya.
JK hanya menjawab diplomatis pertanyaan wartawan kesiapan pemerintah menghadari rapat-rapat di DPR, termasuk jika menteri dipanggil oleh DPR. “Nantilah kita lihat, tetapi tentu kita harapkan," tukasnya.
(san)
