Kinerja ULP DKI Jakarta Dinilai Lambat
Jum'at, 31 Oktober 2014 - 00:10 WIB
Kinerja ULP DKI Jakarta Dinilai Lambat
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta lambatnya proses pengerjaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Salah satu SKPD yang mengeluhkan kelambatan ini ialah, Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) Harris Pindratno mengatakan, instansi yang dipimpinnya memiliki program penanggulangan banjir dengan membangun ribuan titik sumur resapan.
Namun, pembangunan sumur resapan baru di 2014 berlangsung terlambat. Hal itu dipicu oleh proses berbelit-belit di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Sejatinya pekerjaan 7.000 titik sumur resapan dimulai beberapa bulan lalu. Namun, proyek tersebut baru pada tahapan penyelesaian kontrak dengan pelaksana proyek.
Harris mengeluhkan terlambatnya proses lelang di ULP yang membuat banyak programnya terlambat terlaksana. Sehingga mengganggu atas proses pencapaian indek kinerjanya.
"Keterlambatan itu tidak di dinas ini saja. Sejumlah dinas lainnya juga mengalami hal serupa," keluhnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 30 Oktober kemarin.
Kepala ULP I Dewa Gede Soni menegaskan, keterlambatan proses lelang di 2014 bukan serta merta disebabkan oleh pihaknya.
Melainkan adanya berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai dari SKPD yang mengajukan lelang. Sehingga tahapan pelelangan belum dapat diteruskan.
"Kalau kelengkapan dokumennya (SKPD/UKPD) belum lengkap, kami tidak bisa tindak lanjuti. Harus dipenuhi secara benar dan lengkap," ujarnya di tempat berbeda, siang tadi.
Soni mengakui banyak proses lelang yang terlambat tindak lanjutnya, karena SKPD juga terlambat memperbaiki dokumen.
Baginya ketidaklengkapan dokumen lelang tidak bisa ditoleransi. Hal itu akan berdampak pada kualitas lelang di kemudian hari.
"Penyebab lainnya kondisi server yang rusak. Itu mengganggu kinerja anak buah saya," tandasnya.
Salah satu SKPD yang mengeluhkan kelambatan ini ialah, Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) Harris Pindratno mengatakan, instansi yang dipimpinnya memiliki program penanggulangan banjir dengan membangun ribuan titik sumur resapan.
Namun, pembangunan sumur resapan baru di 2014 berlangsung terlambat. Hal itu dipicu oleh proses berbelit-belit di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Sejatinya pekerjaan 7.000 titik sumur resapan dimulai beberapa bulan lalu. Namun, proyek tersebut baru pada tahapan penyelesaian kontrak dengan pelaksana proyek.
Harris mengeluhkan terlambatnya proses lelang di ULP yang membuat banyak programnya terlambat terlaksana. Sehingga mengganggu atas proses pencapaian indek kinerjanya.
"Keterlambatan itu tidak di dinas ini saja. Sejumlah dinas lainnya juga mengalami hal serupa," keluhnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 30 Oktober kemarin.
Kepala ULP I Dewa Gede Soni menegaskan, keterlambatan proses lelang di 2014 bukan serta merta disebabkan oleh pihaknya.
Melainkan adanya berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai dari SKPD yang mengajukan lelang. Sehingga tahapan pelelangan belum dapat diteruskan.
"Kalau kelengkapan dokumennya (SKPD/UKPD) belum lengkap, kami tidak bisa tindak lanjuti. Harus dipenuhi secara benar dan lengkap," ujarnya di tempat berbeda, siang tadi.
Soni mengakui banyak proses lelang yang terlambat tindak lanjutnya, karena SKPD juga terlambat memperbaiki dokumen.
Baginya ketidaklengkapan dokumen lelang tidak bisa ditoleransi. Hal itu akan berdampak pada kualitas lelang di kemudian hari.
"Penyebab lainnya kondisi server yang rusak. Itu mengganggu kinerja anak buah saya," tandasnya.
(whb)
