Penggantian Kadis Dapat Dukungan DPRD DKI

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyambut baik rencana Basuki T Purnama (Ahok) mengganti kepala dinas yang bekerja lamban.

Menurutnya, kendati Ahok hanya pelaksana tugas guberur, namun di dalam Keputusan presiden (Keppres) nomor 98/P Tahun 2014 menyatakan Ahok memiliki wewenang dan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta sampai dilantiknya defenitif.

Menurutnya, kinerja SKPD yang menjadi catatan dan patut untuk diganti, yakni Dinas PU, Dinas Perumahan dan Gedung, Badan Pengelola Keunganan Daerah (BPKD), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Dinas PU dianggap lamban menjalani instruksi gubernur dalam pengendalian ancaman banjir dan mengurangi jalan berlubang.

Begitu juga dengan BPKD. Lembaga keuangan itu membuat sistem e-budgeting. Sistem ini tidak berjalan dengan efektif. Masih ada SKPD dan UKPD belum memasukan anggaran program kerjanya dalam e-budgeting tersebut.

Begitu juga dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai UKPD di bawah pengawasan BPKD tidak berjalan efektif.

”Buktinya banyak pengadaan berjalan lamban,” katanya di Gedung DPRD DKI, Senin (27/10/2014).

Politisi PDIP ini berharap tidak ada lagi kelambanan pembangunan di Jakarta di 2015. Sebab di 2014 ini penyerapan anggaran hanya mencapai 30%. Begitu juga dengan pendapatan asli daerah (PAD) tidak tercapai optimal.

”Penyerapan sangat buruk. Ini SKPD nya tidak mau berbuat kreatif tapi masih berusaha untuk ‘mencuri’,” tandasnya.