15 Honorer K2 Mengaku Diintimidasi
Sabtu, 25 Oktober 2014 - 23:06 WIB
15 Honorer K2 Mengaku Diintimidasi
A
A
A
BANTUL - Ada 15 orang honorer K2 yang sebelumnya dicoret sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengaku dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Mereka terpaksa mundur karena BKD mengancam akan memidanakan.
Ke-15 honorer K2 tersebut merupakan bagian dari 38 nama CPNS dari K2 yang dinyatakan lolos, tetapi dicoret BKD Bantul akibat pemalsuan data. Sudarmi, salahseorangK2dari Puskesmas Pajangan yang mengaku dipaksa menandatangani surat pengunduran diri menyatakan, mereka dipanggil ke BKD mengklarifikasi atas aduan yang dilayangkan Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT).
Namun, ketika sampai di BKD, dia langsung disodori blangko pengunduran diri, padahal dirinya tidak ingin mengundurkan diri. "Saya dipaksa karena nanti akan ada pidana," ujar Sudarmi seusai menyerahkan surat pernyataan ada pemaksaan penandatanganan pengunduran diri ke DPRD Bantul, kemarin.
Selain diancam akan ada pemidanaan, dia terpaksa menandatangani karena merasa tidak enak terhadap pimpinan di PUSKESMAS yang turut mengintimidasi. Kepala puskesmas di tempatnya bekerja juga "memaksa" menandatangani takut terseret persoalan hukum karena turut memanipulasi tanggal pengangkatan K2 dalam SK.
Sebenarnya, dia bersama 37 orang lainnya sudah memenuhi syarat menjadi CPNS sesuai ketentuan BKN. Semuanya sudah melalui proses verifikasi tiga kali sejak 2010 hingga menjelang pendaftaran CPNS dari honorer K2 sama seperti 1.300 honorer lain yang diperbolehkan ikut tes CPNS.'Kenapa kami 38 orang dipermasalahkan belakangan. Padahal kami sudah dinyatakan lolos melalui verifikasi dan uji publik beberapa kali," ujarnya.
Sudarmi mengaku memenuhi syarat ketentuan BKN mengikuti dan menjadi CPNS. Karena dirinya telah mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan honorer tertanggal 1 Januari 2005 seperti yang disyaratkan. Namun, dia justru bingung karena belakangan dituduh memalsukan SK. Padahal setahu dirinya SK tersebut asli dibuat oleh kepala puskesmas tempatnya bekerja dan ditandatangani kepala Dinas Kesehatan.
Sudarmi yang mewakili 15 orang karena sisa dari 38 orang lainnya tidak membuat pernyataan dengan berbagai alasan ini menuding, BKD ingin cuci tangan atas permasalahan menimpa mereka dengan memaksa honorer K2 menandatangani surat pengunduran diri itu.
Padahal kesalahan tidak ada pada honorer K2 ini, tetapi justru karena tidak ada keseriusan verifikasi dari BKD dan Inspektorat Bantul."Kami ingin agar SK pengangkatan sebagai CPNS segera diserahkan. Toh, kami benar-benar bekerja," tuturnya.
Kepala Bidang Pengadaan dan pengembangan BKD Bantul, Setyawati, membantah ada intimidasi atau pemaksaan membuat surat pengunduran diri itu. Menurutnya, surat pengunduran diri tersebut sifatnya hanya anjuran agar tidak mengikat. Para honorer K2 dipersilakan tidak membuat jika tidak setuju dengan anjuran itu. "Boleh membuat atau tidak, sampai saat ini ada delapan orang yang tidak membuat surat pengunduran diri tersebut dan itu tidak apa-apa," ujarnya.
Wati, panggilan akrabnya mengatakan, surat pengunduran diri itu merupakan inisiasi dari BKD melindungi K2 serta melindungi orang yang menjadi atasannya, termasuk Bupati Bantul.
Erfanto linangkung
SABTU 25 OKTOBER 2014
Ke-15 honorer K2 tersebut merupakan bagian dari 38 nama CPNS dari K2 yang dinyatakan lolos, tetapi dicoret BKD Bantul akibat pemalsuan data. Sudarmi, salahseorangK2dari Puskesmas Pajangan yang mengaku dipaksa menandatangani surat pengunduran diri menyatakan, mereka dipanggil ke BKD mengklarifikasi atas aduan yang dilayangkan Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT).
Namun, ketika sampai di BKD, dia langsung disodori blangko pengunduran diri, padahal dirinya tidak ingin mengundurkan diri. "Saya dipaksa karena nanti akan ada pidana," ujar Sudarmi seusai menyerahkan surat pernyataan ada pemaksaan penandatanganan pengunduran diri ke DPRD Bantul, kemarin.
Selain diancam akan ada pemidanaan, dia terpaksa menandatangani karena merasa tidak enak terhadap pimpinan di PUSKESMAS yang turut mengintimidasi. Kepala puskesmas di tempatnya bekerja juga "memaksa" menandatangani takut terseret persoalan hukum karena turut memanipulasi tanggal pengangkatan K2 dalam SK.
Sebenarnya, dia bersama 37 orang lainnya sudah memenuhi syarat menjadi CPNS sesuai ketentuan BKN. Semuanya sudah melalui proses verifikasi tiga kali sejak 2010 hingga menjelang pendaftaran CPNS dari honorer K2 sama seperti 1.300 honorer lain yang diperbolehkan ikut tes CPNS.'Kenapa kami 38 orang dipermasalahkan belakangan. Padahal kami sudah dinyatakan lolos melalui verifikasi dan uji publik beberapa kali," ujarnya.
Sudarmi mengaku memenuhi syarat ketentuan BKN mengikuti dan menjadi CPNS. Karena dirinya telah mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan honorer tertanggal 1 Januari 2005 seperti yang disyaratkan. Namun, dia justru bingung karena belakangan dituduh memalsukan SK. Padahal setahu dirinya SK tersebut asli dibuat oleh kepala puskesmas tempatnya bekerja dan ditandatangani kepala Dinas Kesehatan.
Sudarmi yang mewakili 15 orang karena sisa dari 38 orang lainnya tidak membuat pernyataan dengan berbagai alasan ini menuding, BKD ingin cuci tangan atas permasalahan menimpa mereka dengan memaksa honorer K2 menandatangani surat pengunduran diri itu.
Padahal kesalahan tidak ada pada honorer K2 ini, tetapi justru karena tidak ada keseriusan verifikasi dari BKD dan Inspektorat Bantul."Kami ingin agar SK pengangkatan sebagai CPNS segera diserahkan. Toh, kami benar-benar bekerja," tuturnya.
Kepala Bidang Pengadaan dan pengembangan BKD Bantul, Setyawati, membantah ada intimidasi atau pemaksaan membuat surat pengunduran diri itu. Menurutnya, surat pengunduran diri tersebut sifatnya hanya anjuran agar tidak mengikat. Para honorer K2 dipersilakan tidak membuat jika tidak setuju dengan anjuran itu. "Boleh membuat atau tidak, sampai saat ini ada delapan orang yang tidak membuat surat pengunduran diri tersebut dan itu tidak apa-apa," ujarnya.
Wati, panggilan akrabnya mengatakan, surat pengunduran diri itu merupakan inisiasi dari BKD melindungi K2 serta melindungi orang yang menjadi atasannya, termasuk Bupati Bantul.
Erfanto linangkung
SABTU 25 OKTOBER 2014
(bbg)
