Listrik Padam 12 Jam, Pemkab Banyuasin Rugi Rp300 Juta
Rabu, 22 Oktober 2014 - 16:13 WIB
Listrik Padam 12 Jam, Pemkab Banyuasin Rugi Rp300 Juta
A
A
A
PANGKALAN BALAI - Pemadaman listrik selama 12 jam lebih yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuasin, khususnya di pusat pemerintahan di Pangkalan Balai, mulai pukul 02.00 WIB hingga 14.00 WIB, membuat pelayanan masyarakat lumpuh total.
Mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyuasin, hingga pelayanan di kantor Samsat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banyuasin.
Kondisi ini membuat Disdukcapil terkendala dalam pembuatan E-KTP dan kartu keluarga akibat server mengalami gangguan. Begitupula di kantor samsat yang membuat wajib pajak tidak bisa melayani masyarakat.
Akibat pemadaman listrik ini, kerugian negara ditaksir mencapai kisaran Rp300 juta. Menanggapi persoalan itu, Kepala UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Marwan Fansuri mengungkapkan, padamnya listrik membuat menggangu pelayanan masyarakat.
"Ya, kita terpaksa tidak bisa melayani masyarakat dengan maksimal, dan hanya bisa menerima pendaftaran saja. Terpaksa baru besok bisa kita layani. Tapi, karena ini akibat gangguan teknis (listrik), maka kita berikan dispensasi. Bagi warga yang percaya, mereka bisa meninggalkan berkasnya di sini (Samsat)," terangnya, Rabu (22/10/2014).
Dia melanjutkan, sebenarnya pelayanan masih bisa dilakukan seandainya ada genset yang kualitasnya lebih baik dengan kapasitas besar, namun kenyatannya kondisi genset yang dimiliki sudah kadaluarsa, dan tidak bisa difungsikan lagi.
Marwan menjelaskan, dengan perlengkapan yang semuanya menggunakan sistem komputerisasi dan IT, setidaknya dibutuhkan kapasitas listrik sebesar 33 ribu wat, sedangkan genset lama hanya sekitar 15 ribu wat.
"Setiap hari kantor Samsat ini beroperasi mulai pukul 07.30-14. 30 WIB, tapi semua menjadi terhambat karena listrik yang tak kunjung hidup. Sedangkan kita bekerja di sini dengan sistem IT dan tidak ada yang manual, kecuali pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Akibatnya, ada sekitar 300 orang wajib pajak yang tidak bisa diakomodir dan dilayani," bebernya.
Marwan berharap, PLN bisa bekerja lebih maksimal, karena krisis listrik seperti ini sudah terjadi sejak beberapa tahun, dengan melakukan antisipasi secepat mungkin. Tidak seperti sekarang yang terjadi sejak dini hari kemarin.
"Karena akibat padamnya listrik ini, secara tidak langsung pendapatan negara sekitar Rp300 juta yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi hilang," sesalnya.
Terpisah, Kepala Dinas Disduksapil Kabupaten Banyuasin Hasan Masri mengatakan, seringnya pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya menganggu pelayanan masyarakat, tetapi juga membuat sever E-KTP dan kartu keluarga disejumlah desa rusak.
"Beruntung untuk server di kantor dinas kita masih memiliki cadangan, namun tidak untuk di wilayah kecamatan, seperti Air Shaleh, Betung dan Talang Kelapa. Untuk memperbaikinya, harus melalui kantor pusat di Jakarta," ungkapnya.
Keluhan yang sama diungkapkan Kabag Umum Setda Banyuasin Tedi Noferdi. Seharusnya, kata dia, PLN bisa melakukan pemberitahuan kepada pihaknya, jika ada pemadaman yang berlangsung lama.
"Seharusnya jika memang mau melakukan pemadaman seharusnya PLN memberikan informasi kepada kami, atau semacam surat pemberitahuan, agar kami dapat mengatahui dan siap, jika terjadi pemadaman terlalu lama," tuturnya.
Kepala PLN Kabupaten Banyuasin Rayon Pangkalan Balai Arafat Alfarizi melalui Supervisor Tehnik Norman Fathoni menjelaskan, pihaknya telah menurunkan lima tim untuk mencari tahu di mana kerusakan terjadi. Dari pemeriksaan yang dilakukannya, ada tiga lokasi yang diduga menjadi sumber masalah.
"Di titik pertama kita temukan kerusakan terjadi karena ada ular yang menempel di kabel. Masalah lainnya yakni adanya hang isolator dan arester. Tapi kita upayakan untuk secepatnya diperbaiki," janjinya.
Mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyuasin, hingga pelayanan di kantor Samsat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banyuasin.
Kondisi ini membuat Disdukcapil terkendala dalam pembuatan E-KTP dan kartu keluarga akibat server mengalami gangguan. Begitupula di kantor samsat yang membuat wajib pajak tidak bisa melayani masyarakat.
Akibat pemadaman listrik ini, kerugian negara ditaksir mencapai kisaran Rp300 juta. Menanggapi persoalan itu, Kepala UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Marwan Fansuri mengungkapkan, padamnya listrik membuat menggangu pelayanan masyarakat.
"Ya, kita terpaksa tidak bisa melayani masyarakat dengan maksimal, dan hanya bisa menerima pendaftaran saja. Terpaksa baru besok bisa kita layani. Tapi, karena ini akibat gangguan teknis (listrik), maka kita berikan dispensasi. Bagi warga yang percaya, mereka bisa meninggalkan berkasnya di sini (Samsat)," terangnya, Rabu (22/10/2014).
Dia melanjutkan, sebenarnya pelayanan masih bisa dilakukan seandainya ada genset yang kualitasnya lebih baik dengan kapasitas besar, namun kenyatannya kondisi genset yang dimiliki sudah kadaluarsa, dan tidak bisa difungsikan lagi.
Marwan menjelaskan, dengan perlengkapan yang semuanya menggunakan sistem komputerisasi dan IT, setidaknya dibutuhkan kapasitas listrik sebesar 33 ribu wat, sedangkan genset lama hanya sekitar 15 ribu wat.
"Setiap hari kantor Samsat ini beroperasi mulai pukul 07.30-14. 30 WIB, tapi semua menjadi terhambat karena listrik yang tak kunjung hidup. Sedangkan kita bekerja di sini dengan sistem IT dan tidak ada yang manual, kecuali pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Akibatnya, ada sekitar 300 orang wajib pajak yang tidak bisa diakomodir dan dilayani," bebernya.
Marwan berharap, PLN bisa bekerja lebih maksimal, karena krisis listrik seperti ini sudah terjadi sejak beberapa tahun, dengan melakukan antisipasi secepat mungkin. Tidak seperti sekarang yang terjadi sejak dini hari kemarin.
"Karena akibat padamnya listrik ini, secara tidak langsung pendapatan negara sekitar Rp300 juta yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi hilang," sesalnya.
Terpisah, Kepala Dinas Disduksapil Kabupaten Banyuasin Hasan Masri mengatakan, seringnya pemadaman listrik yang terjadi bukan hanya menganggu pelayanan masyarakat, tetapi juga membuat sever E-KTP dan kartu keluarga disejumlah desa rusak.
"Beruntung untuk server di kantor dinas kita masih memiliki cadangan, namun tidak untuk di wilayah kecamatan, seperti Air Shaleh, Betung dan Talang Kelapa. Untuk memperbaikinya, harus melalui kantor pusat di Jakarta," ungkapnya.
Keluhan yang sama diungkapkan Kabag Umum Setda Banyuasin Tedi Noferdi. Seharusnya, kata dia, PLN bisa melakukan pemberitahuan kepada pihaknya, jika ada pemadaman yang berlangsung lama.
"Seharusnya jika memang mau melakukan pemadaman seharusnya PLN memberikan informasi kepada kami, atau semacam surat pemberitahuan, agar kami dapat mengatahui dan siap, jika terjadi pemadaman terlalu lama," tuturnya.
Kepala PLN Kabupaten Banyuasin Rayon Pangkalan Balai Arafat Alfarizi melalui Supervisor Tehnik Norman Fathoni menjelaskan, pihaknya telah menurunkan lima tim untuk mencari tahu di mana kerusakan terjadi. Dari pemeriksaan yang dilakukannya, ada tiga lokasi yang diduga menjadi sumber masalah.
"Di titik pertama kita temukan kerusakan terjadi karena ada ular yang menempel di kabel. Masalah lainnya yakni adanya hang isolator dan arester. Tapi kita upayakan untuk secepatnya diperbaiki," janjinya.
(san)
