ERP Dinilai Mampu Urai Kemacetan di Jakarta
Selasa, 21 Oktober 2014 - 18:55 WIB
ERP Dinilai Mampu Urai Kemacetan di Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Kemacetan di DKI Jakarta masih bisa diurai dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.
"ERP tercantum dalam PP yang menyebutkan tentang pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub Elly Adriani Sinaga di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Meski demikian, kata dia, setiap daerah yang ada di Indonesia perlu yang namanya manajemen kebutuhan lalu lintas atau traffic demand management (TDM). Tetapi, ERP merupakan sistem yang tepat untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota.
Selain itu, dia mengatakan, mesti ada pemberian fasilitas untuk masyarakat. Misalnya di perumahan, agar masyarakat tidak bepergian menggunakan kendaraan pribadi harus diadakan moda transportasi yang memadai.
Kemudian, pemerintah harus meningkatkan standardisasi kepada semua moda transportasi seiring dengan penerapan ERP.
"Standar pelayanan minimum (SPM) Transjakarta sudah ada, harus daerah lebih spesifik," lanjut dia.
Selain itu, kata Elly, untuk mengurai kemacetan harus memperhatikan titik-titik mana yang padat kendaraan dengan memperhitungkan volume kendaraan dengan kapasitas jalan.
"Kita menggunakan kondisi VC ratio, perbandingan volume dan kapasitas jalan, secara kasat mata itu adalah untuk melihat kemacetan," tandasnya.
"ERP tercantum dalam PP yang menyebutkan tentang pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub Elly Adriani Sinaga di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Meski demikian, kata dia, setiap daerah yang ada di Indonesia perlu yang namanya manajemen kebutuhan lalu lintas atau traffic demand management (TDM). Tetapi, ERP merupakan sistem yang tepat untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota.
Selain itu, dia mengatakan, mesti ada pemberian fasilitas untuk masyarakat. Misalnya di perumahan, agar masyarakat tidak bepergian menggunakan kendaraan pribadi harus diadakan moda transportasi yang memadai.
Kemudian, pemerintah harus meningkatkan standardisasi kepada semua moda transportasi seiring dengan penerapan ERP.
"Standar pelayanan minimum (SPM) Transjakarta sudah ada, harus daerah lebih spesifik," lanjut dia.
Selain itu, kata Elly, untuk mengurai kemacetan harus memperhatikan titik-titik mana yang padat kendaraan dengan memperhitungkan volume kendaraan dengan kapasitas jalan.
"Kita menggunakan kondisi VC ratio, perbandingan volume dan kapasitas jalan, secara kasat mata itu adalah untuk melihat kemacetan," tandasnya.
(mhd)
