Catatan DPRD DKI untuk 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ahok
Rabu, 15 Oktober 2014 - 11:37 WIB
Catatan DPRD DKI untuk 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ahok
A
A
A
JAKARTA - Tak hanya pengamat, anggota DPRD DKI Jakarta ikut memberikan penilaian terhadap kepemimpinan Jokowi-Ahok yang menginjak dua tahun.
Ketua Fraksi dari PPP, Maman Firmansyah menegaskan kinerja kedua pemimpin yang terkenal dengan slogan Jakarta Baru itu mengalami penurunan.
"Mau tidak mau pak Jokowi yang cuti (selama menjadi Capres) mengganggu beberapa program kerjanya, meskipun sudah diserahkan ke pak Ahok," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/10/2014).
Tak hanya itu pergantian atau perubahan kepala SKPD juga membuat kinerja pun harus terganggu.
"Itu yang membuat banyak program yang harus menyesuaikan dengan SKPD-SKPD yang baru dilantik," pungkasnya.
Sementara itu komentar juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, dua tahun Jokowi-Basuki belum menghasilkan sesuatu yang dirasakan banyak oleh warga Jakarta.
"Yang pertama adalah manajemen birokrasi, itu sangat perlu diperbaiki karena kami melihat birokrasi pemerintahannya belum cepat merespon keinginan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan masih banyak yang belum direspon," ujar Sani, pria yang kerap disapa ini kepada wartawan, Rabu (15/10/2014).
Birokrasi pemerintahan di kelurahan dan kecamatan penting bagi masyarakat untuk membuktikan bahwa sistem lelang jabatan yang menjadi andalan Jokowi-Ahok dapat tepat sasaran. Lurah dan Camat harus dapat membaur dengan masyarakat kemudian mendengar semua keluhan warga dan melaksanakannya dalam pelaksanaan di lapangan.
Kedua anggota DPRD ini hanya berpesan bagaimana nantinya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dapat menjalin kerja sama yang baik dengan DPRD DKI Jakarta dan sebagai partner.
Ketua Fraksi dari PPP, Maman Firmansyah menegaskan kinerja kedua pemimpin yang terkenal dengan slogan Jakarta Baru itu mengalami penurunan.
"Mau tidak mau pak Jokowi yang cuti (selama menjadi Capres) mengganggu beberapa program kerjanya, meskipun sudah diserahkan ke pak Ahok," ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/10/2014).
Tak hanya itu pergantian atau perubahan kepala SKPD juga membuat kinerja pun harus terganggu.
"Itu yang membuat banyak program yang harus menyesuaikan dengan SKPD-SKPD yang baru dilantik," pungkasnya.
Sementara itu komentar juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, dua tahun Jokowi-Basuki belum menghasilkan sesuatu yang dirasakan banyak oleh warga Jakarta.
"Yang pertama adalah manajemen birokrasi, itu sangat perlu diperbaiki karena kami melihat birokrasi pemerintahannya belum cepat merespon keinginan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan masih banyak yang belum direspon," ujar Sani, pria yang kerap disapa ini kepada wartawan, Rabu (15/10/2014).
Birokrasi pemerintahan di kelurahan dan kecamatan penting bagi masyarakat untuk membuktikan bahwa sistem lelang jabatan yang menjadi andalan Jokowi-Ahok dapat tepat sasaran. Lurah dan Camat harus dapat membaur dengan masyarakat kemudian mendengar semua keluhan warga dan melaksanakannya dalam pelaksanaan di lapangan.
Kedua anggota DPRD ini hanya berpesan bagaimana nantinya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dapat menjalin kerja sama yang baik dengan DPRD DKI Jakarta dan sebagai partner.
(ysw)
