Singgung Umat Islam, MPI Tolak Ahok Jadi Gubernur
Jum'at, 10 Oktober 2014 - 17:25 WIB
Singgung Umat Islam, MPI Tolak Ahok Jadi Gubernur
A
A
A
JAKARTA - Perempuan Mujahidah Pembela Islam (MPI) menilai ucapan Basuki T Purnama (Ahok) telah menyinggung umat Islam. Oleh karena itu Ahok tak pantas menjadi pemimpin di Jakarta.
"Ahok berkoar banyak menyinggung umat Islam, kami enggak tinggal diam. Undang-undang itu buatan manusia, kami ini berdasarkan dalil Alquran. Ahok bilang seperti UU, ayat suci harus tunduk sama konstitusi," jelas Jubir MPI Lulu Assegaf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Selain itu, lanjut Lulu, adanya larangan Ahok untuk tidak melakukan konvoi saat malam takbiran juga dipertanyakan. Karena, hal itu merupakan kebahagian bagi umat Islam.
"Apa bedanya malam takbir dengan malam tahun baru masehi? Padahal hanya satu tahun sekali. Tapi, kami tidak boleh merayakannya berkeliling, apakah kami protes, tidak protes, tapi itu sangat menyinggung kami," keluhnya.
Kemudian, Lulu juga mempertanyakan, busana muslim di sekolah-sekolah harus diganti menjadi busana Betawi. Padahal, menurutnya busana Betawi dapat digunakan pada hari-hari nasional.
"Jadi kami meminta DPRD untuk mengkaji ulang menjadikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta," pintanya.
"Ahok berkoar banyak menyinggung umat Islam, kami enggak tinggal diam. Undang-undang itu buatan manusia, kami ini berdasarkan dalil Alquran. Ahok bilang seperti UU, ayat suci harus tunduk sama konstitusi," jelas Jubir MPI Lulu Assegaf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Selain itu, lanjut Lulu, adanya larangan Ahok untuk tidak melakukan konvoi saat malam takbiran juga dipertanyakan. Karena, hal itu merupakan kebahagian bagi umat Islam.
"Apa bedanya malam takbir dengan malam tahun baru masehi? Padahal hanya satu tahun sekali. Tapi, kami tidak boleh merayakannya berkeliling, apakah kami protes, tidak protes, tapi itu sangat menyinggung kami," keluhnya.
Kemudian, Lulu juga mempertanyakan, busana muslim di sekolah-sekolah harus diganti menjadi busana Betawi. Padahal, menurutnya busana Betawi dapat digunakan pada hari-hari nasional.
"Jadi kami meminta DPRD untuk mengkaji ulang menjadikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta," pintanya.
(mhd)
